INVOLUSI PERTANIAN : PROSES PERUBAHAN DI INDONESIA HINGGA MASA KOLONIAL

Pendekatan Ekologi
Wilayah Indonesia terbagi menjadi dua ekosistem pokok yaitu:

1.Indonesia Dalam (Inner), mengacu pada wilayah Pulau Jawa, tapi tidak seluruhnya. Meliputi Jawa bagian barat laut, bagian tengah, bagian timur, Bali bagian selatan dan Lombok bagian barat.

2.Indonesia Luar (outter), menunjuk pada wilayah Jawa bagian barat daya, Pulau Madura, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, Kepulauan Nusa Tenggara dan Papua.

Tahap –Tahap Perekonomian Desa Masyarakat Indonesia Dalam Sebagai Perwujudan Pola Yang Tetap

Perkembangan sejarah sosial dan ekonomi masyrakat Indonesia yang dijelaskan Geertz berdasarkan pembabakan sejarah Indonesia, memberikan penekanan bahwa penjelasan tersebut lebih mengacu pada Indonesia Dalam. Selain itu menyatakan adanya ciri pokok ditiap babak yang pada intinya menunjukan ketetapan pola perekonomian desa masyarakat Indonesia Dalam:

1.Zaman Purba
Masyarakat purba di Jawa pada awalnya telah memahami kondisi alamnya yang terdiri dari empat unsur alam yaitu ditunjukan dengan kondisi sungai-sungai, api diindikasikan dengan gunung api yang mengeluarkan lahar dan lava, kemudian tanah dengan kondisi kesuburannya dan udara yang tropis dan lembab.

Keadaan diatas mendukung sekali diadakannya aktivitas pertanianyang pada mulanya lahir didaerah lembah-lembah sungai dan dibawah areal gunung-gunung. Dari adanya pembukaan tanah pembukaan tanah untuk persawahan berarti ada usaha untuk menetap dengan membangun desa disekitar sawah. Padi merupakan tanaman pokok yang ditanam untuk memenuhi kebutusan desa.

Disamping sawah,ada ladang-ladang yang dibuka sebagai lahan pertanian. Selain diJawa, ladang banyak dibuka di Indonesia Luar,karena kondisinya tak sebaik di Jawa untuk membuka areal persawahan. Pembukaan ladang dengan cara menebang pohon-pohon dihutan kemudian membakarnya sehingga abunya digunakan untuk kesuburan tanah.

Daerah Kejawen (Jawa Asli) merupakan daerah pokok awal pertanian berkembang. Masyrakat Kejawen mulai memperluas arealpersawahan ke arah barat yakni Tanah Sunda. Ke arah timur yakni Ujung Timur dan ke utara yaitu Pesisir. Namun ada kendala untuk membuka persawahan di daerah-daerah perluasan yaitu masalah banjir di Pesisir, masalah kekeringan di Ujung Timur dan masalah kesuburan di Tanah Sunda. padi tidak mungkin akan berhasil di panen pada daerah-daerah yang rawan banjir, kekeringan dan tidak subur.masalah itu dapat dipecahkan dengan adanya irigasi yang memiliki fungsi pengontrolan air,pengairan dan pemupukan melalui air.
Maka, ciri awal pola pertanian sawh yang ada di Indonesia Dalam adalah “bagaimana cara padi-padi dapat beradaptasi di daerah perluasan dari Kejawen ke Tanah Sunda, Ujung Timur dan Pesisir”. Masyarakat Indonesia Dalam tetap mengusahakan agar padi merupakan tanaman pangan utama yang diproduksi dan dikonsumsi untuk kebutuhan desa bersama. Hal ini akan terus berlangsung hingga zaman modern. Berbeda dengan masyarakat Indonesia Luar,misalnya masyarakat Maluku dan Papua yang mengandal panganan pokok dari ladang phon sagu. Namun sebagian lagi di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi juga menanampadi untuk kebutuhan pokoknya walaupun tidak sebesar di Pulau Jawa.

2.Zamam VOC
Pada masa ini, Pemerintah VOC menerapkan sisten ekonomi: dualisme.
a.Kapitalisme administatif, pemerintah mengatur harga jual, upah pekerja, pengeluaran dan proses produksi.
b.Domestik (Rumah Tangga Tani) mencakup pertanian unit keluarga, industri rumah dan perdagangan dalam negeri dengan sekalakecil.
Pemerintahan VOC juga berupaya menguasai tanah Jawa mulai dari Tanah Sunda, lalu Pesisir dan Ujung Timur dan yang terutama menguasai Kejawen.

Ciri utama pada masa ini, Indonesia Dalam yang diusahakan Pemerintah VOC adalah peneraoan sistem ekonomi dualisme. Pada bidang ekspor barang-barang kebutuhan pasaran dunia,Pemerintah VOC menguasainya dan dibidang domestik, petanimelakukan aktivitas perekonomian desa dengan menggunakan kebijakan Pemerintah VOC.

3.Zaman Hindia-Belanda
Pertanian sawah di Jawa (Indonesia Dalam) semenjak Pemerintahan Hindia Belanda mengikuti pola kebijakan Tanam Paksa dan Ondememing Swasta (Perkebunan). Sistem Tanam Paksa mencerminkan kebutuhan akan modal bagi pemerintah Hindia Belanda yang mengandalkan kegiatan pertanian di Jawa sehingga Jawa menjadi padat modal. Kemudian semenjak perkebunan-perkebunan dibuka untuk pengusaha asing swasta diakibatkan menumpuknya modal yang dikumpuklkan setelah masa Tanam Paksa sehingga Jawa menjadi padat karya. Namun kedua kebijakan Pemerintah Hindia Belanda tetap saja membuat miskin petani-petani Jawa.
Dengan demikian ada ciri yang menjelaskan pola perekonomian desa Indonesia Dalam pada masa ini yaitu kegiatan ekonomi terhambat, jumlah penduduk bertambah,sistem hak milik tanah menjadi rumit dengan pembagiannya yakni tanah komunal dan tanah pribadi, hubungan sewa tanah yang rumit dan pengaturan kerja yang semakin kompleks.