SEJARAH SINGKAT ASEAN

PENDAHULUAN
Konstelasi politik dunia yang pada masa itu dipengaruhi dua kekuatan raksaksa Amerika Serikat dan Uni Soviet menyebabkan kondisi regional Asia Tenggara juga terbagi menjadi dua kubu yaitu kubu yang pro terhadap Amerika Serikat dan sekutunya serta kubu yang pro terhadap Uni Soviet dan sekutunya. Filiphina, Thailand, Malaysia disatu sisi disokong Amerika Serikat dengan blok baratnya sementara Vietnam, dan Laos, Kamboja, dan Myanmar disisi lain disokong Uni Soviet dan Cina. Indonesia pun sempat menjadi anak emas Uni Soviet dalam kurun waktu 1960-1965.
Pertentangan dua negara adikuasa tersebut tercermin secara jelas dari konfrontasi Indonesia dengan Malaysia pada tahun 1964. Indonesia yang pada saat itu didukung kekuatan politik dan militer Uni Soviet menentang pendirian negara federasi Malaysia (Persekutuan Tanah Melayu/PTM, Singapura, Brunei, dan Sabah) yang didukung Inggris, Amerika Serikat dan sekutunya. Hubungan pun semakin memanas hingga pemutusan hubungan diplomatik Indonesia dengan PTM dan Inggris pada 17 September 1963 dan pada 3 Mei 1964, dimulailah konfrontasi Indonesia dengan Malaysia dengan diumumkannya Dwikora oleh Presiden Soekarno.
Tegangnya kondisi di kawasan Asia Tenggara khususnya antara Indonesia dengan Malaysia mencapai masa klimaks ketika terjadi peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang berujung pada jatuhnya rezim presiden Soekarno tahun 1966. Sejak masa itu pula lahir pemerintahan baru yang disebut Orde Baru dipimpin Mayjend Soeharto. Pemerintahan Soeharto memiliki paradigma lain dalam menyikapi permasalahan yang ada di regional Asia Tenggara dan hal itu pulalah yang mendorong pemerintahan Soeharto untuk membentuk organisasi regional dan menjalin persahabatan dan kerja sama diantara negara-negara di kawasan Asia Tenggara.
Lahirnya ASEAN tidak terlepas dari perubahan drastis pemerintahan yang ada di Indonesia. Pemerintahan baru Indonesia yang dipimpin Soeharto memandang perlunya kerja sama dan persahabatan diantara negara-negara Asia Tenggara. Hal itu dipandang serupa oleh pemimpin empat negara Asia Tenggara lainnya yang dikemudian hari menjadi pelopor berdirinya organisasi regional di Asia Tenggara tersebut.
Malaysia berkeinginan dengan dibentuknya organisasi regional Asia Tenggara (ASEAN) dapat dicapai pemulihan dan normalisasi hubungan dengan Indonesia pasca-konfrontasi 1964-1965. Singapura yang didominasi etnis Cina berharap mendapatkan identitas Asia Tenggara dengan dibentuknya ASEAN. Thailand mendukung dibentuknya ASEAN karena organsisasi ini merupakan kelanjutan dari Association of Southeast Asia (ASA) dengan keanggotaan yang lebih luas. Filiphina yang merupakan negara satu-satunya bekas jajahan Amerika Serikat dengan mayoritas Katolik berusaha memperoleh identitas Asia Tenggara melalui ASEAN.

LATAR BELAKANG
Sebelum terbentuknya ASEAN, telah dilakukan upaya-upaya diantara negara-negara Asia Tenggara maupun dengan negara-negara dikawasan lain pasca-Perang Dunia II untuk menjalin kerja sama regional seperti SEATO, SEAMEO, ASA, dan MAPHILINDO. Komunikasi dengan negara-negara diluas Asia Tenggara berkembang dalam ESCAP, KAA, dan Colombo Plan.
Economic Commiccion for Asia and the Far East (ECAFE) dibentuk 28 Mei 1947 kemudia diubah menjadi Commission for Asia and the Pasific (ESCAP) merupakan badan khusus PBB yang banyak memberikan inspirasi bagi pertumbuhan kerja sama regional di Asia Tenggara.
Colombo Plan dimaksudkan untuk pengembangan kerja sama ekonomi Asia Selatan dan Asia Tenggara yang lahir pada Januari 1950. Keberadaannya memberikan manfaat dalam mendorong pentingnya kerja sama regional. Southeast Asia Treaty Organization (SEATO) merupakan kerja sama dibidang pertahanan yang lahir pada tahun 1954 dengan dasar pembentukannya yang anti-komunis. Dari delapan anggotanya, hanya dua dari Asia Tenggara yaitu Filiphina dan Thailand. SEATO pada akhirnya dibekukan pada 1977.
Konferensi Asia-Afrika yang berlangsung di Bandung, 18-24 April 1955 menghasilkan Dasasila Bandung yang mendorong terciptanya tata hubungan dunia yang damai dan didasari penghormatan kedaulatan serta integritas masing-masing negara. Prinsip-prinsip tersebut mendorong lahirnya gerakan solidaritas Asia-Afrika dan Gerakan Non Blok.
Association of Southeast Asia (ASA) dibentuk pada tahun 1961 dengan tujuan utama memajukan kerja sama ekonomi dan kebudayaan diantara negara-negara anggotanya yaitu Malaya, Filiphina, dan Thailand. MAPHILINDO merupakan suatu forum kerja sama antara Malaya, Filiphina dan Indonesia yang dibentuk tahun 1963. ASA tidak dapat bertahan lama karena Indonesia yang merupakan negara berpengaruh besar di Asia Tenggara tidak ikut didalamnya. MAPHILINDO hanya berjalan selama dua tahun akibat hubungan buruk antara Malaya dengan Indonesia dan Filiphina.
Asia and Pasific Council (ASPAC) dibentuk pada tahun 1966 oleh Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Vietnam Selatan, Malaysia, Thailand, Filiphina, Australia, dan Selandia Baru. Organisasi ini lebih condong terhadap salah satu blok dan ketika terjalin hubungan antara ASPAC dengan RRC, maka keberadaan ASPAC pun berakhir.
South East Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO) didirikan oleh menteri pendidikan dari Indonesia, Malaysia, Laos, Filiphina, Singapura, Thailand, dan Vietnam pada 7 Februari 1968 dengan tujuan memajukan kerja sama antara negara-negara Asia Tenggara melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. SEAMEO memiliki keanggotaan negara-negara ASEAN dan non-ASEAN dan sampai sekarang masih terus mengembangkan kerja sama dengan badan-badan regional dan internasional lainnya.
Peredaan ketegangan dan rasa saling curiga diantara bangsa-bangsa Asia Tenggara mendorong terbentuknya organisasi kerja sama regional. Pertemuan-pertemuan konsultatif telah dilakukan intensif diantara para menteri luar negeri Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filiphina yang menghasilkan rancangan Joint Declaration, mencakup kesadaran akan perlunya peningkatan saling pengertian untuk hidup bertetangga serta kerja sama bermanfaat diantara negara-negara yang sudah terikat oleh pertalian sejarah dan kebudayaan.
Dalam pertemuan 8 Agustus 1967 di Bangkok, ditandatanganilah Deklarasi ASEAN atau Deklarasi Bangkok oleh Waperdam yang juga Menteri Luar Negeri Malaysia dan para Menteri Luar Negeri Indonesia, Filiphina, Singapura, dan Thailand yang menandai berdirinya Association of South East Asian Nations (ASEAN) atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara.
DUKUNGAN DAN TUJUAN ASEAN
Dukungan terhadap keberadaan ASEAN selain oleh Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filiphina juga ditunjukkan oleh negara dikawasan Asia Tenggara lainnya seperti Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja yang berkeinginan untuk menjadi anggota ASEAN. Selain itu juga ASEAN didukung oleh organisasi internasional seperti PBB serta negara-negara diluar kawasan Asia Tenggara diantaranya Australia dan Jepang.
Tujuan ASEAN seperti yang tercantum dalam Deklarasi Bangkok adalah sebagai berikut :
1. Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial serta pengembangan kebudayaan dikawasan ini melalui usaha bersama dalam semangat kesamaan dan persahabatan untuk memperkokoh landasan sebuah masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai;
2. Untuk meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tata tertib hukum dalam hubungan antara negara-negara dikawasan ini serta mematuhi prinsip-prinsip Piagam PBB;
3. Untuk meningkatkan kerja sama yang aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama dibidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan dan administrasi;
4. Untuk saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang-bidang pendidikan, profesi, teknik, dan administrasi;
5. Untuk bekerja sama dengan lebih efektif guna peningkatan pemanfaatan pertanian dan industri mereka, perluasan perdagangan dan pengkajian masalah-masalah komoditiinternasional, perbaikan sarana-sarana pengangkutan dan komunikasi, serta peningkatan taraf hidup rakyat-rakyat mereka;
6. Untuk memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara;
7. Untuk memelihara kerja sama yang erat dan berguna dengan organisasi-organisasi internasional dan regional dengan tujuan serupa yang ada dan untuk menjajagi segala kemungkinan untuk saling bekerja sama secara erat diantara mereka sendiri.
Pada permulaan ASEAN terutama merupakan wadah kerja sama ekonomi, sosial, dan budaya. Akan tetapi, Deklarasi Bangkok merupakan komitmen politik negara-negara anggota untuk bersatu dan bekerja sama meskipun Asia Tenggara pada saat itu diwarnai pergolakan antar-negara maupun atar-kekuatan diluar kawasan. Aspirasi politik yang mendasari Deklarasi Bangkok mengupayakan stabilitas regional yang dapat menunjang pembangunan nasional disegala bidang bagi negara-negara anggota ASEAN.
Para pemimpin/pendiri ASEAN menyadari bahwa diantara negara anggota terdapat perbedaan latar belakang sejarah maupun sikap politik, serta kenyataan bahwa dalam bidang ekonomi sebagian besar negara anggota bersaing sebagai penghasil komoditi yang sama, oleh karenanya langkah yang diambil bersifat pragmatis.
ASEAN pada tahun-tahun pertama diwarnai oleh upaya-upaya pemantapan saling pengertian (confidence building process) antar-anggotanya guna memantapkan kerja sama yang sedang ditumbuhkan. Persamaan kedudukan didalam keanggotaan merupakan salah satu prinsip dalam kerja sama, tanpa mengurangi kedaulatan masing-masing negara anggota. Kerja sama regional yang dikembangkan bukan bersifat integrative tetapi lebih bersifat kooperatif. Negara-negara ASEAN sepenuhnya tetap memiliki kedaulatan kedalam maupun keluar, sedangkan musyawarah, kepentingan bersama, dan saling membantu dengan semangat ASEAN merupakan ciri dari kerja sama ini.

AKTIVITAS-AKTIVITAS ASEAN TAHUN 1967-2007
Struktur dan Agenda Orgnanisasi ASEAN
Sejak berdirinya pada 8 Agustus 1967, ASEAN telah memiliki agenda dalam menjalankan aktivitasnya. Agenda tersebut yang juga merupakan struktur organisasi terbagi menjadi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN, Sidang Tahunan Menteri Luar Negeri ASEAN (KTM ASEAN), Sidang Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN, Sidang Menteri-Menteri Sektoral ASEAN, Sidang Menteri-Menteri ASEAN Lainnya, Sidang Gabungan Menteri Luar Negeri dan Menteri Ekonomi ASEAN, Kesekretariatan Jenderal ASEAN, Panitia Tetap ASEAN, Sidang Pejabat-Pejabat Tinggi ASEAN, Sidang Pejabat-Pejabat Tinggi Ekonomi ASEAN, Sidang Pejabat-Pejabat Tinggi ASEAN Bidang Lainnya, Sidang Konsultasi Gabungan, Sidang ASEAN dengan Para Mitra Wicara, Kesekretariatan Nasional, dan Komite ASEAN di Negara Ketiga.

a. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN
Pertemuan para kepala pemerintahan merupakan lembaga yang memiliki otoritas atau kekuasaan tertinggi dalam ASEAN. Pada KTT IV ASEAN di Singapura, ditetapkan bahwa KTT ASEAN dilaksanakan setiap 3 tahun sekali, sedangkan pertemuan informal diadakan sekurang-kurangnya sekali diantara dua KTT. Sebelum itu, KTT ASEAN diselenggarakan apabila dianggap perlu. KTT diadakan untuk menentukan arahan-arahan bagi kegiatan kerja sama ASEAN.
Sejak berdirinya, ASEAN telah menyelenggarakan sepuluh KTT, satu KTT plus negara maju dan satu KTT luar biasa yaitu :
1. KTT I ASEAN, diselenggarakan di Bali, 23-24 Februari 1976 yang membahas Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama (Treaty of Amity ang Cooperation in Southeast Asia) serta Deklarasi Kesepakatan ASEAN (Declaration of ASEAN Concord) yang mencerminkan penegasan terhadap Dasasila Bandung, Deklarasi Bangkok, Deklarasi ZOPFAN, dan Piagam PBB.
2. KTT II ASEAN, diselenggarakan di Kuala Lumpur, 4-5 Agustus 1977 dengan agenda :
-memperjuangkan kawasan Asia Tenggara yang damai, bebas, dan netral;
-meningkatkan kerja sama ekonomi, sosial, dan kebudayaan;
-memberi kebebasan negara-negara Asia Tenggara untuk menetapkan garis politiknya sendiri tanpa ikut campur kekuatan luar;
-mengembangkan hubungan damai dengan semua negara di Asia Tenggara lainnya seperti Laos, Kamboja, dan Vietnam.
KTT II ASEAN Plus Jepang, Australia, dan Selandia Baru dalam bidang ekonomi. Negara Negara ASEAN berhasil membangun industri bersama ASEAN diantaranya :
-Pabrik Amoniak Urea di Indonesia dan Malaysia;
-Pabrik Mesin Diesel di Singapura;
-Pabrik Abu Soda di Thailand; dan
-Pabrik Superfosfat di Filiphina.
3. KTT III ASEAN, diselenggarakan di Manila, 14-15 Desember 1987 menghasilkan :
-Pengesahan kembali prinsip-prinsip ASEAN;
-Solidaritas kerja sama ASEAN dalam segala bidang termasuk melawan proteksionisme negara-negara industri;
-Melibatkan masyarakat di negara-negara anggota ASEAN dengan memperbesar peranan swasta dalam kerja sama ASEAN;
-Usaha bersama dalam menjaga keamanan, stabilitas, dan pertumbuhan kawasan ASEAN.
4. KTT IV ASEAN, diselenggarakan di Singapura, 27-28 Januari 1992 menghasilkan :
-Kerangka persetujuan peningkatan kerja sama ekonomi ASEAN;
-Perwujudan ASEAN sebagai kawasan perdagangan bebas yang disebut ASEAN Free Trade Area (AFTA).
5. KTT V ASEAN, diselenggarakan di Bangkok, 14-15 Desember 1995 yang membahas upaya memasukkan Laos, Kamboja, Myanmar, dan Vietnam menjadi anggota ASEAN dan memperkuat identitas ASEAN.
6. KTT VI ASEAN, diselenggarakan di Hanoi, 15-16 Desember 1998 menyepakati percepatan implementasi penuh AFTA menjadi 1 Januari 2002 dengan fleksibilitas untuk beberapa produk dan Hanoi Plan of Action.
7. KTT VII ASEAN, diselenggarakan di Bandar Sri Begawan, 5-6 November 2001 menghasilkan deklarasi tentang terorisme menyangkut tragedy WTC.
8. KTT VIII ASEAN, diselenggarakan di Phnompenh, 4-5 November 2002 menghasilkan Deklarasi Terorisme menyangkut bom Bali dan Filiphina, serta ASEAN Tourism Agreement.
9. KTT IX ASEAN, diselenggarakan di Bali, 7-8 Oktober 2003 menghasilkan Bali Concord II tentang integrasi ASEAN dalam bidang ekonomi, sosial-budaya, dan keamanan.
10. KTT X ASEAN, diselenggarakan di Vientiane, 29-30 November 2004 menyepakati rencana aksi bersama masyarakat ASEAN tentang sosial-budaya, dan keamanan integrasi sektor-sektor prioritas, serta tentang rencana KTT Asia Timur 2005 di Kuala Lumpur.
KTT Luar Biasa ASEAN, diselenggarakan di Jakarta, 6 Januari 2005, bertujuan mencari solusi penanganan gempa dan tsunami yang melanda kawasan Asia Tenggara dan Asia Selatan, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Maladewa, India, Myanmar, dan Sri Lanka.
b. Sidang Tahunan Menteri Luar Negeri ASEAN (KTM ASEAN)
Pertemuan tahunan menteri-menteri luar negeri ASEAN (ASEAN Ministerial Meeting-AMM) mempunyai peran dan tanggung jawab untuk merumuskan garis kebijakan dan koordinasi kegiatan-kegiatan ASEAN yang merupakan penjabaran keputusan-keputusan KTT ASEAN. Dalam situasi tertentu, para menteri luar negeri ASEAN dapat bertemu sebanyak lebih dari dua kali setahun.
c. Sidang Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN
Sidang menteri-menteri ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Ministers-AEM) merupakan badan tertinggi dalam menentukan kebijakan kerja sama ekonomi ASEAN. Sidang ini pada mulanya diadakan dua kali setahun kemudian diadakan satu kali setahun dan mulai dilembagakan sejak KTT II ASEAN. Pada KTT IV ASEAN dibentuk Dewan AFTA untuk mengawasi, melaksanakan koordinasi dan memberikan penilaian terhadap Skema Tarif Preferensi Efektif Yang Sama (CEPT) menuju Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN. Baik AMM maupun AEM memberikan laporan bersama kepada para kepala pemerintahan negara-negara ASEAN pada saat KTT.
d. Sidang Menteri-Menteri Sektoral ASEAN
Sidang para menteri yang menyangkut bidang tertentu dalam bidang kerja sama ekonomi yaitu pertanian, energi, dan kehutanan dilaksanakan bila diperlukan untuk memberikan arahan bagi kerja sama ASEAN. Hasil siding ini dilaporkan kepada AEM.
e. Sidang Menteri-Menteri ASEAN Lainnya
Selain pertemuan menteri-menteri diatas, terdapat juga pertemuan menteri-memteri lingkungan hidup, tenaga kerja, kesehatan, social, penerangan, kehakiman, pendidikan, IPTEK, yang diadakan sesuai kebutuhan.
f. Sidang Gabungan Menteri Luar Negeri dan Menteri Ekonomi
Sidang gabungan (Joint Ministerial Meeting-JMM) ini dibentuk pada KTT II ASEAN dan diadakan bila diperlukan untuk menyusun koordinasi lintas sektoral serta konsultasi mengenai kegiatan-kegiatan ASEAN.
g. Kesekretariatan Jenderal ASEAN
Sekretaris Jenderal ASEAN diangkat oleh kepala-kepala pemerintahan ASEAN dengan rekomendasi AMM. Sekjen ASEAM memiliki mandate untuk memprakarsai, memberikan saran, melakukan koordinasi dan kegiatan-kegiatan ASEAN. Sekjen ASEAN bertanggung jawab kepada setiap KTT dan seluruh pertemuan menteri ASEAN. Sekjen ASEAN mengepalai Kesekretariatan ASEAN yang berkedudukan di Jakarta, ia juga memimpin sidang-sidang Pantap atas nama ketua Pantap, Joint Consultative Meeting (JCM) yang terdiri dari Senior Officials Meeting (SOM), Senior Economic Officials Meeting (SEOM) dan Pertemuan Para Direktur Jenderal ASEAN.
h. Panitia Tetap (Pantap) ASEAN
Segala kegiatan ASEAN yang dilakukan selama setahun diantara dua KTM menjadi tanggung jawab Pantap ASEAN (ASEAN Standing Committee). Pantap ASEAN memberikan laporan langsung kepada AMM.
i. Sidang Pejabat_Pejabat Tinggi ASEAN (Senior Officials Meeting-SOM)
Sidang ini secara resmi dilembagakan sebagai bagian dari mekanisme ASEAN pada KTT III dan bertanggung jawab untuk menangani kerja sama dibidang politik dan keamanan. SOM diselenggarakan bila diperlukan dan menyampaikan laporan secara langsung kepada AMM.
j. Sidang Pejabat-Pejabat Tinggi Ekonomi ASEAN (Senior Economic Officials Meeting_SEOM)
Sidang ini secara resmi dibentuk sebagai bagian dari mekanisme ASEAN juga pada KTT III. Pada KTT V disetujui bahwa lima komite ekonomi yang sudah ada dibubarkan, yaitu :
-Komite Keuangan dan Perbankan (Committee on Finance and Banking/COFAB)
-Komite Pangan, Pertanian, dan Kehutanan (Committee on Food, Agriculture and Forestry/COFAF)
-Komite Industri, Mineral dan Energi (Committee on Industry, Mineral and Energy/COIME)
-Komite Perhubungan dan Komunikasi (Committee on Transportation and Communication/COTAC)
-Komite Perdagangan dan Pariwisata (Committee on Trade and Tourism/COTT)
Kegiatan kelima komite tersebut diambil alih oleh SEOM. SEOM dapat membentuk kelompok kerja sesuai kebutuhan. SEOM mengadakan sidang secara regular dan menyampaikan laporannya langsung pada AEM.

k. Sidang Pejabat-Pejabat Tinggi ASEAN Bidang Lainnya
Selain sidang para pejabat yang menangani bidang-bidang ekonomi dan politik, ada juga sidang para pejabat yang menangani masalah lainnya seperti sosial-budaya dan kerja sama fungsional ASEAN. Sidang-sidang tersebut sudah melembaga dengan komite-komite yang terdiri dari :
-Komite Kebudayaan dan Penerangan (Committee on Culture and Information/COCI)
-Komite Pembangunan Sosial (Committee on Social Development/COSD)
-Komite Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Committee on Science and Technology/COST)
-ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD)
-ASEAN Senior Officials on Environment (ASOEN)
-ASEAN Conference on Civil Service Matters (ACCSM)
Komite-komite tersebut menyampaikan laorannya kepada Pantap ASEAN dan sidang-sidang para menteri yang terkait.
l. Sidang Konsultasi Gabungan (Joint Consultative Meeting-JCM)
Sidang konsultasi gabungan dibentuk pada KTT III meliputi Sekjen ASEAN, SOM, SEOM, dan para Direktur Jenderal ASEAN. Sidang diselenggarakan apabila diperlukan dan dipimpin oleh Sekjen ASEAN untuk keperluan koordinasi lintas sektoral kegiatan-kegiatan ASEAN pada tingkat pejabat-pejabat pemerintah. Sekjen ASEAN melaporkan kegiatan ini langsung pada AMM dan AEM.
m. Sidang ASEAN dengan Para Mitra Wicara
Dalam pelaksanaan kerja sama ASEAN dengan negara-negara mitra wicara, masing-masing anggota diberikan tanggung jawab sebagai koordinator dalam hubungan kerja sama dengan negara mitra wicara tertentu. Berdasarkan keputusan AMM ke-18 di Kuala Lumpur, negara koordinator digilir setiap tiga tahun sekali sesuai urutan alfabetis. Jabatan koordinator untuk kerja sama ASEAN dengan para Mitra Wicara periode Juli 1994-1997 adalah sebagai berikut :
-Brunei Darussalam, koordinator ASEAN-Australia;
-Filiphina, koordinator ASEAN-Korea Selatan dan Selandia Baru;
-Indonesia, koordinator ASEAN-Amerika Serikat;
-Malaysia, koordinator ASEAN-Kanada;
-Singapura, koordiator ASEAN-Uni Eropa dan India;
-Thailand, koordinator ASEAN-Jepang.
Khusus dalam hubungan antara ASEAN-UNDP ditetapkan Sekretariat ASEAN sebagai koordinator tetap. Hubungan ASEAN-China yang bersifat konsultatif untuk sementara ditangani oleh Ketua ASEAN SOM. Sbelum sidang dengan Mitra Wicara, ASEAN terlebih dahulu mengadakan Pertemuan Persiapan untuk koordinasi dan konsolidasi posisi ASEAN. Pertemuan dipimpin oleh pejabat tinggi dari negara coordinator yang kemudian memberikan laporan kepada Pantap ASEAN.
n. Sekretariat Nasional
Dalam Deklarasi Bangkok dinyatakan bahwa untuk melaksanakan maksud dan tujuan ASEAN dibentuk Sekretariat Nasional ASEAN disetiap negara anggota dalam rangka melaksanakan tugas perhimpunan atas nama negara masing-masing dan melayani Sidang Tahunan atau Sidang Khusus Menteri Luar Negeri, Sidang-sidang Panitia Tetap dan Komite-Komite ASEAN.
o. Komite-Komite ASEAN di Negara Ketiga
Disamping pembentukan Nngara koordinator dialog, dalam pelaksanaan kerja sama dengan negara ketiga, ASEAN juga membentuk komite-komite disetiap negara mitra wicara yang berfungsi sebagai penghubung kegiatan dialog ASEAN. Komite-komite ASEAN di negara/organisasi mitra wicara ASEAN beranggotakan para duta besar negara-negara ASEAN di negara akreditasi sebagai berikut :
-ASEAN Brussels Committee (ABC)
-ASEAN Canberra Committee (ACC)
-ASEAN Ottawa Committee (AOC)
-ASEAN Washington Committee (AWC)
-ASEAN Committee in Tokyo (ACT)
-ASEAN Committee in Wellington (ACW)
-ASEAN Committee in Seoul (ACS)
-ASEAN New Delhi Committee (ANDC)
Disamping itu terdapat beberap komite ASEAN di Negara ketiga lain/markas besar PBB yaitu :
-ASEAN London Committee (ALC)
-ASEAN Paris Committee (APC)
-Bonn ASEAN Committee (BAC)
-ASEAN Geneva Committee (AGC)

Kerja Sama ASEAN dengan Negara Maju
Selain itu, aktivitas ASEAN juga meliputi kerja sama dengan negara-negara maju dalam hal peningkatan taraf hidup di ASEAN antara lain :
-ASEAN-Jepang, pada tahun 1973 dicapai kerja sama Synthetic Rubber Forum. Sejak tahun 1977 kerja sama dibidang pertanian, industri, dan perdagangan ditingkatkan. Kerja sama Indonesia-Jepang berupa bantuan pembangunan proyek pupuk urea di Aceh ditandatangani tahun 1979;
-ASEAN-Australia, kerja sama ini dimulai tahun 1974 yaitu dalam proyek-proyek protein, makanan, riset, pendidikan, dan perdagangan;
-ASEAN-MEE, kerja sama ini dimulai sejak 1972 yaitu dalam bidang ekonomi dan transportasi;
-ASEAN-Kanada, kerja sama yang dikoordinasikan oleh Filiphina ini meliputi perikanan, industri, dan perhubungan udara;
-ASEAN-Amerika Serikat, kerja sama ini dimulai sejak tahun 1977 meliputi bidang pengawasan narkotika, peningkatan mutu pendidikan, dan perdagangan;
-ASEAN-Rusia, kerja sama ini baru dimulai sejak tahun 2004 meliputi perdagangan, pariwisata dan riset luar angkasa.

Pembentukan Forum Regional ASEAN
Pembentukan Forum Regional ASEAN (ASEAN Regional Forum-ARF) merupakan tindak lanjut dari kesepakatan KTT IV mengenai masalah politik dan keamanan oleh ASEAN dengan arahan Deklarasi Singapura 1992. Forum ini diikuti oleh negara-negara anggota ASEAN dan beberapa negara dikawasan Asia-Pasifik, Aamerika, dan Eropa yang memiliki pengaruh terhadap situasi global maupun regional.
Pertemuan ARF pertama dilaksanakan di Bangkok, 25 Juli 1994, seluruh negara peserta, tujuh negara mitra wicara, tiga negara peninjau, dua negara mitra konsultatif (RRC dan Rusia) serta dua negara mitra tamu ASEAN mendukung ARF sebagai wahana pembahasan masalah politik dan keamanan kawasan.

Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (ASEAN Free Trade Area-AFTA)
Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation merupakan paying yang menyatukan berbagai skema atau perangkat kerja sama ekonomi yang selam ini ada dan mengarahkannya ke tujuan yang lebih jelas. Framework Agreement ini mencakup kerja sama dalam bidang perdagangan, industri mineral, komunikasi, penelitian dan pengembangan, alih teknologi, promosi pariwisata, pengembangan sumber daya manusia, energi dan kerja sama dibidang ekonomi lainnya.
Pertemuan para menteri ekonomi ASEAN dalam sidang AEM ke-26 di Chiang Mai, September 1994 memutuskan untuk mempercepat pelaksanaan AFTA dari 15 tahun menjadi 10 tahun dengan demikian AFTA akan dimulai secara bertahap pada tahun 2003.

Dana ASEAN (ASEAN Fund)
Dana ASEAN yang dibentuk 17 Desember 1969 untuk membiayai proyek, program dan kegiatan bersama merupakan dana yang disediakan setiap anggota sejumlah US$ 1 juta, disamping anggaran rutin untuk pembiayaan operasional Sekretariat ASEAN. Dana yang disimpan di masing-masing negara anggota tersebut, melalui persetujuan yang ditandatangani pada AMM ke-27 di Bangkok 1994 ditetapkan bahwa ASEAN Fund disatukan dalam satu rekening dan dikelola oleh Investment Manager berdasarkan arahan ASEAN Fund Management Committee. Sesuai ketentuan baru, proyek-proyek yang akan dibiayai dengan ASEAN Fund harus disetujui ASC.

5. DINAMIKA HUBUNGAN NEGARA-NEGARA ASEAN DENGAN NEGARA ADIDAYA UNI SOVIET
Pendahuluan
Perang Dunia II yang berakhir tahun 1945 menyebabkan negara-negara dunia ketiga tidak terkecuali di Asia Tenggara mengalami transformasi politik dan sosial. Selain itu, perang yang berakhir dengan munculnya dua kekuatan raksaksa dunia yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet telah memberikan dampak tersendiri bagi negara-negara di dunia. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat serta hubungannya dengan berbagai negara khususnya di Asia Tenggara telah banyak diketahui oleh kebanyakan orang, namun kebijakan luar negeri serta hubungan Uni Soviet dengan negara di Asia Tenggara diketahui masyarakat luas hanya terbatas pada Indochina (Vietnam, Laos, Kamboja) serta Myanmar dan Indonesia.
Kebijakan Luar Negeri Kremlin Pada Masa Stalin dan Khrushchev
Kebijakan luar negeri Kremlin semakin terlihat sejak Perang Dunia II dimana Uni Soviet berhasil memenangkan perang dan menjadi salah satu dari negara adidaya di dunia. Kebijakan luar negeri Uni Soviet terhadap Asia Tenggara dan kemudian ASEAN pada dasarnya mencerminkan kebijakan luar negeri Uni Soviet terhadap negara dunia ketiga. Beberapa negara di Asia Tenggara yang menjadi objek kebijakan luar negeri Uni Soviet adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, dan Filiphina.
Uni Soviet pada awalnya tidak tertarik pada peristiwa di negara dunia ketiga karena Stalin lebih memfokuskan penguatan hegemoni Soviet di Eropa. Meningkatnya ketegangan Uni Soviet dengan Barat mendorong Stalin mengalihkan perhatiannya ke negara-negara dunia ketiga. Hingga dekade 1950an, Stalin melebarkan pengaruhnya ke wilayah Asia Tenggara. Perang Korea 1950, mendorong perluasan pengaruh dilakukan lebih intensif. Sebagai pengganti Stalin, Khrushchev melaksanakan kebijakan luar negerinya yang pada saat itu hubungan Soviet dengan China sedang mengalami ketegangan dengan mendekati Indonesia.
Kekuatan politik dan militer Uni Soviet berperan besar dalam konstelasi politik yang terjadi di Asia Tenggara terutama ketika terjadi konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia yang didukung Inggris. Pengaruh Uni Soviet di Asia Tenggara mengalami penurunan pada masa Leonid Brezhnev memerintah di Uni Soviet. Ditambah peristiwa G 30 S 1965 membawa dampak buruk bagi hubungan Asia Tenggara khususnya Indonesia dengan Uni Soviet.
Berdirinya federasi Malaysia dan peristiwa G 30 S 1965 di Indonesia menyebabkan Uni Soviet tidak dapat meluaskan hegemoninya di seluruh Asia Tenggara. Hanya Indochina minus Thailand dan Vietnam Selatan yang berada dibawah pengaruh Uni Soviet.
Kebijakan Luar Negeri Kremlin Pada Masa Brezhnev dan Hubungannya dengan ASEAN
Setelah berdirinya ASEAN 1967, negara-negara ASEAN tetap menjalin hubungan diplomatik dengan Uni Soviet namun dengan kondisi yang stagnan. Baik pemimpin-pemimpin ASEAN maupun penguasa Kremlin tidak mau melakukan normalisasi hubungan. Kremlin beralasan ASEAN dibentuk hanya sebagai perpanjangan tangan imperialisme Barat. Hal itu diperkuat karena dalam segala hal, ASEAN selalu berkonsultasi dan berkolaborasi dengan Barat. Negara-negara pendiri ASEAN memiliki pandangan sendiri terhadap Uni Soviet dan mayoritas tidak terlalu mengkhawatirkan ancaman Soviet di Asia Tenggara jika dibandingkan dengan ancaman RRC.
Indonesia-Uni Soviet
Indonesia tidak menganggap besar ancaman Soviet di Asia Tenggara. Pemerintah Indonesia lebih memfokuskan kepada masalah internal terutama pemberontakan komunis, kelompok Islam fundamentalis dan kelompok separatis. Karena Uni Soviet tidak memandang Asia Tenggara sebagai kawasan yang vital, Jakarta memandang Moskow hanya memiliki pengaruh yang kecil di kawasan Asia Tenggara.
Namun, masyarakat Indonesia menaruh dendam dan membentuk sikap anti-Soviet terutama setelah invasi Soviet terhadap Afghanistan tahun 1979. Mantan Duta Besar Soviet untuk Indonesia menyatakan situasi di Indonesia lebih buruk dibanding di Afghanistan, ini diakibatkan oleh demonstrasi menentang invasi Soviet ke Afghanistan.
Lagi pula, negara-negara Asia Tenggara tidak kuasa untuk menentang keberadaan Kremlin di kawasan. Penyebab utama mengapa Uni Soviet tidak dipandang sebagai ancaman serius karena pemimpin Indonesia dan negara ASEAN lainnya memandang RRC sebagai ancaman yang lebih besar terutama dalam menyokong gerakan-gerakan subversive dan pemberontak di dalam negeri. Beberapa hal yang menyebabkan munculnya pandangan terhadap Soviet dan RRC diantaranya :
-Dekatnya geografis RRC jika dibandingkan dengan Uni Soviet;
-Ketakutan akan pengaruh Beijing di kawasan Asia Timur dan Tenggara terutama yang mengancam wilayah laut;
-Daya tarik dan pendekatan rasial RRC terhadap kawasan;
-Sebagian besar ekonomi di Asia Tenggara dipengaruhi oleh keturunan Cina;
-RRC memiliki pengaruh terhadap ketidakstabilan kawasan karena RRC mendukung segala gerakan partai komunis;
-RRC dianggap berada dibalik peristiwa 1965 di Indonesia;
-Bantuan Barat dalam empat aspek modernisasi Cina.

Malaysia-Uni Soviet
Dalam beberapa hal, Malaysia memiliki pandangan yang sama dengan Indonesia terhadap Uni Soviet. Malaysia memandang meningkatnya pengaruh Soviet di Indocina secara global, dianggapnya Indocina sebagai satelit yang berada dibawah Amerika Serikat dan RRC. Pemerintah Malaysia menyatakan tidak ada sikap anti-Soviet di dalam negeri. Invasi Soviet atas Afghanistan dan penembakan pesawat Korean Airlines tahun 1983, menimbulkan aksi-aksi anti-Soviet di Malaysia.
Masyarakat Malaysia juga secara terbuka menyatakan ketidaksetujuannya dengan pernyataan Wakil Menteri Luar Negeri Uni Soviet, Mikhail Kapitsa. Ia menyatakan Hanoi akan membalas dendam dan menyuplai kebutuhan pemberontak di negara-negara ASEAN jika ASEAN tetap mendukung gerakan perlawanan Kamboja.
Bahaya potensial dari militer Soviet dilihat jelas pemerintah Malaysia pada Maret 1984 ketika helikopter anti-kapal selam Angkatan Laut Uni Soviet dari pangkalan Novorossijk memasuki wilayah udara Malaysia. Dengan cepat juru bicara Dewan Keamanan Nasional Malaysia menyebut ini insiden gerak psikologis Soviet. Hal ini tidak diragukan karena sejak 1978, Kuala Lumpur meningkatkan kewaspadaan akan aktivitas Soviet di kawasan seperti ini.
Pandangan Malaysia terhadap aktivitas Uni Soviet di kawasan dijabarkan sebagai berikut :
-Untuk mengimbangi kekuatan militer global dengan Amerika Serikat;
-Untuk membendung pengaruh RRC;
-Untuk membantu Vietnam dalam hal fasilitas militer;
-Untuk mengamankan Siberia;
-Untuk menunjukkan kredibilitas kekuatan politik dan militer pada sekutunya; serta
-Untuk menekan Jepang;
Dengan nada sama, pada Mei 1986, Direktur Jenderal Malaysian Institute of Strategic and International Studies, Noordin Sopiee menjelaskan lebih tenang sikap ASEAN terhadap ancaman militer Rusia. Negara non-komunis Asia Tenggara mengetahui ancaman Soviet berpotensi besar pada negara-negara komunis di Asia Tenggara dimana Kremlin sedang menghadapi kemandegan ekonomi, militer dan pengaruh politik. Selanjutnya, itu menggambarkan secara jelas bahwa Uni Soviet hanya memiliki sedikit pengaruh di ASEAN.
Thailand-Uni Soviet
Secara histories, Thailand mudah diserang dari barat, utara, dan timur, tetapi sejak Perang Dunia II, Thailand terancam oleh menguatnya pengaruh komunis Cina dan Vietnam. Aliansi strategis Bangkok dengan Amerika Serikat diperluas untuk membendung perluasan pengaruh komunis. Tetapi dalam hal perang Vietnam dimana Amerika Serikat menarik mundur pasukannya, Thailand berbalik ke RRC dan ASEAN untuk mengatasi ancaman tersebut dari penyatuan dan revitalisasi Vietnam yang didukung Uni Soviet. Invasi Vietnam atas Kamboja meningkatkan ketakutan Thailand, tidak seperti Malaysia dan Indonesia Thailand memandang RRC sebagai pembendung kekuatan Uni Soviet melalui Vietnam di Indocina.
Secara tradisional, Bangkok tidak terlalu memperhatikan ancaman Soviet. Bagaimanapun, dalam pandangan Thailand dengan meningkatnya pengaruh militer Soviet di Vietnam dan mendukung invasi Vietnam atas Kamboja, Uni Soviet perlahan-lahan meningkatkan potensi ancaman di kawasan.
Pejabat senior keamanan Thailand mengatakan tujuan Soviet di kawasan ini adalah :
-Membendung pengaruh RRC ke selatan;
-Menggantikan posisi Amerika Serikat;
-Menunjukkan kepada negara-negara di kawasan bahwa Uni Soviet diterima dan diakui sebagai super power;
-Membangun titik strategis untuk kepentingan Soviet di kawasan dan jaringan dengan aktivitas Soviet di Samudera Hindia dan Teluk Persia.
Singapura-Uni Soviet
Sikap Singapura terhadap Uni Soviet tidak dibangun dalam kekosongan, agaknya itu dalam respon pada perubahan garis politik di kawasan sejak 1975. Berhubung kekalahan militer Amerika Serikat di Indocina, pemerintah Singapura merasa melemahkan Amerika lebih berpengaruh jika melemahkan kekuatan lautnya di kawasan. Ini terlihat berbahaya karena dominasi Amerika Serikat dipandang dapat menguntungkan dan bermanfaat bagi Singapura. Lebih buruk lagi adalah ekspansi militer Soviet mempengaruhi kawasan dan aliansi militer Vietnam dengan Soviet. Dengan cepat pemimpin Singapura mengadopsi kebijakan luar negeri high profile dimana dalam substansinya bermaksud menciptakan sikap anti-Soviet dan anti-Vietnam.
Dalam hal ini, sikap anti-Soviet Singapura dapat dijelaskan sebagai berikut :
-Perhatian akan terancamnya stabilitas kawasan;
-Perhatian lebih terhadap perluasan armada laut dan udara Soviet di kawasan;
-Reaksi terhadap menurunnya pengaruh Amerika Serikat dan terciptanya keseimbangan kekuatan di Asia Tenggara;
-Percaya bahwa Kremlin mendukung dan mendanai invasi Vietnam atas Kamboja untuk tujuan strategis Kremlin;
-Percaya bahwa hanya akan sedikit mengalami kegagalan dengan sikap garis keras karena : 1. ini tidak hanya merupakan tanggung jawab politik dalam negeri, 2. ditengah perang antara kapitalisme dan komunisme, Singapura tidak akan membuka hubungan dengan Soviet, dan 3. yakin bahwa hubungan perdagangan dengan Soviet tidak akan diterima;
-Keadaan yang memalukan karena kekuatan militer Soviet terutama armada laut dengan cepat memasuki kawasan. Karenanya, perlu adanya strategi politik multipolaris di Asia Tenggara dimana akan mengamankan dan mempertahankan Asia Tenggara, Singapura dengan segera berupaya membendung derasnya pengaruh Soviet di Asia Tenggara. Bagaimanapun, pengaruh Soviet yang meningkat dari memudarnya pengaruh Amerika Serikat terkadang tidak terduga oleh pemerintah Singapura.
Dalam pandangannya, Singapura menyarankan Amerika Serikat tetap melanjutkan peranan pentingnya di kawasan. Melihat pengaruh armada laut Soviet sebagai intimidasi psikologis dan ancaman potensial, pemimpin Singapura mendesak Amerika Serikat untuk memastikan Uni Soviet maupun Vietnam tidak akan mendominasi dan menekan Asia Tenggara melalui kekuatan militer.
Pandangan strategis ini lebih besar lagi mendesak Singapura untuk mengadopsi strategi menekan untuk mengurangi pengaruh Soviet-Vietnam. Satu alasan untuk ini adalah kepercayaan bahwa Soviet dan Vietnam memiliki perbedaan tujuan di Asia Tenggara dan Vietnam tidaklah vital bagi Moskow. Ini karena tujuan Uni Soviet adalah menjadikan Vietnam sebagai tameng untuk melawan RRC dan Vietnam membutuhkan bantuan Soviet untuk konsolidasi posisinya di Indocina.

Filiphina-Uni Soviet
Karena geografisnya yang jauh dibanding negara ASEAN yang lain, keamanan Filiphina cukup berbeda dengan negara ASEAN lain. Dekatnya hubungan militer, ekonomi, dan politik dengan Amerika Serikat menjadikan landasan kebijakan luar negeri FIliphina sejak kemerdekaannya selalu beraliansi dengan Amerika Serikat. Kedekatan hubungan Filiphina dan Amerika Serikat menjadikan Filiphina sebagai ujung tombak kebijakan Amerika Serikat di Asia Tenggara. Karenanya, Amerika Serikat bersama Filiphina tergabung dalam SEATO dalam membendung kekuatan komunis.
Hubungan Filiphina-Uni Soviet tidak pernah dekat terutama sejak tahun 1970an. Bagaimanapun, Manila memfokuskan aktivitas-aktivitas armada laut Soviet yang sering memasuki kawasan laut Filiphina dan mengancam kedaulatan dan keamanan kepulauan Filiphina sebagai perluasan pengaruh armada laut Soviet dari Laut Cina Selatan. Sebagaimana Singapura, Filiphina mendesak Amerika Serikat untuk memainkan peranan penting dalam menjaga stabilitas Asia Tenggara untuk mengimbangi kekuatan Soviet di Asia Tenggara. Pemerintah Filiphina juga memperdebatkan masalah Indocina yang disebabkan ekspansi Uni Soviet dan berharap dicapainya penyelesaian dengan segera.
Pemerintahan Mikhail Gorbachev dan Membaiknya Hubungan Uni Soviet-ASEAN