MASALAH DUA KOREA

PENDAHULUAN

1.Letak Geografis
Di Asia terdapat berbagai macam Negara yang mengalami masa-masa suram dalam perkembangan sejarah bangsanya. Salah satu Negara yang memiliki sejarah panjang di Asia adalah Negeri Korea. Negeri ini terletak di semenanjung sebelah selatan Asia timur laut. Di barat lautnya ia dipisahkan Sungai Amnok (Yalu) dengan Republik Rakyat Cina. Sungai Duman di timur lautnya memisahkan Korea dengan Rusia dan RRC. Beberapa pulau-pulau penting antara lain Jeju, Ganghwa, Ulleung, Dokdo, Jindo, Geoje, dan sebagainya. Bagian selatan dan barat Korea adalah dataran rendah dan sebelah timur dan utara memanjang rangkaian pegunungan Baekdu Daegan sepanjang semenanjung. Dataran tinggi Gaema berada di wilayah Korea Utara dan merupakan produk vulkanis dari zaman mesozoikum. Negeri Korea terdapat Gunung-gunung tinggi diantaraya Gunung Baekdu (2774m), Sobaeksan (2184m), Jirisan (1915m), Baeksan (1724m), Geumgangsan (1638m), Seoraksan (1708m), Taebaeksan (1564m) dan sebagainya. Beberapa gunung yang rendah berada tegak lurus dengan jaringan Baekdu dan Daegan, sebagian besar berkembang di garis tektonik dari zaman mesozoikum, dan pada dasarnya mengarah ke barat laut.
Sebagian besar sungai-sungai di negeri ini cenderung mengalir dari timur ke barat. Di barat mengalir sungai Amnok, Chŏngchŏn, Daedong, Hangang, Geum, Yeongsan, Nakdong, Seomjin dan sebagainya. Sungai-sungai ini memiliki dataran banjir yang luas dan menyediakan tanah yang subur untuk pertanian. Pesisir selatan dan barat merupakan wilayah yang berlumpur, berteluk-teluk dengan perairan yang tenang sehingga berperan penting dalam navigasi, perikanan dan pembudidayaan rumput laut. Wilayah pesisir barat Korea memiliki salah gerak pasang surut yang paling ekstrim di dunia. Di Incheon contohnya, air pasang dapat naik setinggi 9 meter.

2.Selayang Pandang Negeri Korea
Sejarah awal Korea mulai di kerajaan bernama Choson yang muncul sekitar 2.300 SM, lalu pada abad ke-37 SM korea terbagi menjadi beberapa kerajaan. Diantaranya kerajaan, Goguryeo (37 SM - 668), yang terletak di sepanjang bagian tengah dari Sungai Amnok (Sungai Yalu), merupakan yang pertama yang berkembang menjadi kerajaan. Pasukan Goguryeo yang agresif menaklukkan suku-suku tetangga mereka satu demi satu, dan pada tahun 313 mereka menduduki pos-pos pertahanan Cina di Lolang. Kerajaan Baekje (18 SM –660), yang awalnya adalah negara-kota yang terletak di sebelah selatan Sungai Hangang di daerah sekitar Seoul sekarang ini, adalah kerajaan konfederasi lain yang mirip dengan Goguryeo. Selama masa bertahtanya Raja Geunchogo (346 -375), Baekje berkembang menjadi negara kerajaan yang terpusat.
Kerajaan Silla (57 SM –935) terletak di ujung tenggara Semenanjung Korea dan awalnya adalah kerajaan yang paling lemah dan paling terbelakang di antara ketiga kerajaan ini. Namun, karena secara geografis terlepas dari pengaruh Cina, Silla menjadi lebih terbuka terhadap kebiasaan kebiasaan serta ide-ide yang bukan berasal dari Cina. Masyarakatnya dibangun berlandaskan tatanan Budha yang sudah maju, yang menonjol karena berorientasi pada perbedaan kelas, serta memiliki kesatuan militer yang khas, yang disebut Hwarang, karena terdiri dari prajurit - prajurit muda dari kelas bangsawan. Hingga pertengahan abad keenam, Kerajaan Silla telah berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan di sekitarnya termasuk Gogurgeyo, serta menyatukan mereka dalam Konfederasi Gaya. Gaya bermula sebagai semacam konfederasi, yang dibentuk dari suku-suku dari Sungai Nakdonggang yang menggabungkan diri. Kerajaan Silla membawa puncak ilmu pengetahuan dan budaya yang besar. Akibat adanya kerusuhan yang terjadi di dalam negeri, dinasti Silla jatuh dan digantikan oleh dinasti Koryo.
Masyarakat yang sebelumnya menjadi bagian dari Goguryeo, yang tinggal di bagian tengah agak selatan Manchuria, mendirikan Kerajaan Balhae. Penduduk Kerajaan Balhae tidak hanya terdiri dari bekas penduduk Goguryeo namun juga sejumlah besar penduduk Malgal. Balhae mendirikan sebuah sistem pemerintahan yang terpusat pada lima ibukota wilayah, yang meniru struktur administratif kerajaan Goguryeo. Balhae memiliki kebudayaan maju yang berakar pada kebudayaan Goguryeo. Kemakmuran Balhae mencapai puncaknya pada paruh pertama abad kesembilan dengan menduduki wilayah yang sangat luas yang mencapai Sungai Amur di sebelah utara dan Kaiyuan di bagian tengahselatan Manchuria sampai ke barat. Kerajaan Balhae juga menjalin hubungan diplomatik dengan Turki dan Jepang. Balhae berdiri sampai tahun 926, ketika ia ditaklukkan oleh bangsa Khitan. Banyak dari kaum bangsawan Balhae, yang sebagian besar adalah keturunan Goguryeo, berpindah ke selatan dan bergabung dengan Dinasti Goryeo (Koryo) yang baru saja berdiri.
Dinasti Goryeo 918 – 1392 Masehi didirikan oleh Wang Geon, seorang jenderal yang mengabdi pada Gungye, pangeran pemberontak dari Kerajaan Silla. Ia memilih kota kelahirannya sendiri Songak (kini Gaeseong di Korea Utara) sebagai ibukota kerajaan, dan ia memproklamirkan tujuan memperoleh kembali wilayah Kerajaan Goguryeo di timur laut Cina. Wang Geon menamakan dinastinya Goryeo, yang sekayang menjadi nama Negara Korea. Meskipun Dinasti Goryeo tidak berhasil mendapatkan kembali wilayah yang hilang, mereka berhasil membentuk suatu kebudayaan maju yang diwujudkan dalam bentuk cheongja atau seladon berwarna biru-hijau dan tradisi Buddha yang amat berkembang. Pada pertengahan abad ke-13, para pengrajin kayu Dinsti Goryeo telah menyelesaikan satu pekerjaan besar yakni memahat seluruh kanon ajaran agama Budha pada balok-balok kayu besar. Balok-balok kayu ini, yang berjumlah lebih dari 80.000 buah, dibuat dengan maksud untuk memohon bantuan Sang Budha demi memukul mundur para penyerang dari Mongol. Korea mengalami banyak serbuan. Tentara Mongol yang dipimpin oleh Genghis Khan menyerbu dan akhirnya menguasa Korea sehingga Korea menjadi bagian kekaisaran Mongol.
Pada tahun 1392, Jenderal Yi Seong-gye mendirikan dinasti baru yang disebut Joseon (Choson). Para penguasa awal Dinasti Joseon mendukung ajaran Konfusianisme sebagai filsafat penuntun kerajaan, dengan tujuan melawan pengaruh Budha yang dominan selama masa pemerintahan Dinasti Goryeo. Para penguasa Joseon memerintah dinasti mereka dengan sistem politik yang sangat seimbang. Sistem pengujian pamong praja merupakan alat utama dalam proses rekrutmen pegawai pemerintah. Ujian ini berfungsi sebagai tulang-punggung mobilitas sosial dan aktivitas intelektual periode ini. Masyarakat yang berorientasi pada Konfusianisme ini sangat menjunjung tinggi proses pembelajaran akademik, namun mereka meremehkan perdagangan dan industri manufaktur. Selama bertahtanya Raja Sejong yang Agung (1418-1450), yang merupakan raja keempat dari Dinasti Joseon, bangsa Korea menikmati masa berkembangnya kebudayaan dan kesenian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di bawah bimbingan Raja Sejong, kaum cendekia pada akademi kerajaan menciptakan alfabet Korea yang bernama Hangeul. Huruf ini kemudian dinamakan Hunminjeongeum, atau sistem fonetik yang tepat untuk mendidik masyarakat.
Pada tahun 1592 terjadi perang Imjin, Jepang menyerbu Semenanjung Korea untuk melancarkan jalan menuju Cina. Di laut, Laksamana Yi Sun-sin (1545-1598), salah satu dari sejumlah tokoh yang paling dihormati di Korea, memimpin serangkaian manuver-manuver ulung melawan pasukan Jepang, dengan mengirimkan geobukseon (kapal-kapal penyu), yang dipercaya sebagai kapal perang pertama di dunia yang dilapisi besi. Namun Jepang kalah dalam peperangan tersebut dengan terbunuhnya Toyotomi Hideyoshi penguasa militer Jepang tahun 1598, lalu Jepang mundur dan tidak berani membalas serangan.
Sejak awal abad ke-17 M, sebuah gerakan yang menganjurkan Silhak, atau pembelajaran mengenai hal-hal praktis, memperoleh momentum yang cukup banyak di antara cendekiawan-pejabat yang berpikiran liberal sebagai alat untuk membangun suatu bangsa yang modern. Pada paruh kedua masa pemerintahan Dinasti Joseon, administrasi pemerintahan dan kaum kelas atas ditandai oleh faksionalisme atau pembentukan golongan-golongan yang muncul berulang-ulang. Untuk membereskan situasi politik yang tidak diinginkan, Raja Yeongjo (1724-1776) akhirnya mengambil kebijakan yang tidak berpihak. Dengan demikian ia mampu memperkuat kembali kewenangan raja dan menciptakan stabilitas politik. Untuk mengamankan keadaan kerajaan, Raja Jongjo memilih jalan menutup diri dari pengaruh dan kontak dari dunia luar. Karena ketertutupan itu korea dikenal sebagai “negeri kaum pertapa”.
Orang Eropa pertama kali mengenal Korea lewat buku yang ditulis seorang pelaut Belanda yaitu Hendrik Hamel, yang kapalnya kandas di Pantai Pulau Cheju (Jeju) pada tahun 1656. Bersama-sama rekannya ia ditehan di Seoul, tetapi 13 tahun kemudian berhasil meloloskan diri dan kembali ke Belanda, menulis buku mengenai pengalamannya di negeri Chosun. Sejak itu usaha Eropa untuk membuka isolasionisme Korea mulai dilakukan, antara lain lewat misionaris, namun ternyata tak mudah. Pada Abad ke-19 beberapa kali orang luar berusaha membuka selubung yang menutupi kerajaan Chosun, baik dengan alasan untuk niaga maupun persahabatan. Namun semuanya ditolak, dan sering berakhir dengan pemberontakan berdarah. Contoh, penenggelama kapal dagang Amerika (General Sherman) di Pyongyang tahun 1871. Usaha satuan kapal perang Amerika untuk membalas gagal, karena dipukul mundur. Begitu pula serangan Perancis tahun 1866 juga digagalkan. Jepang beberapa kali mencoba membuka hubungan namun juga tidak berhasil. Namun akhirnya dengan kekuatan armada yang besar, pada tahun 1876 Jepang dapat memaksa Korea membuka pelabuhan Pusan, Wonsan dan Incheon buat kapal-kapal Jepang.
Sekali kota-kota pelabuhan itu terbuka, arus perubahan pun mulai terjadi di Chosun. Dampaknya termasuk memicu pemberontakan Tonghak oleh kaum petani. Tonghak adalah nama sekte keagamaan yang dijadikan pelindung dan pemersatu oleh kaum petani. Antara lain akibat impor kapas yang menyebabkan produksi tekstil tradisional rakyat korea terdesak dan pajak lebih besar dikenakan terhadap kaum petani guna membayar kewajiban pemerintah kerajaan dalam berniaga dengan pihak-pihak asing. Para tengkulak Jepang juga memberatkan kehidupan petani Korea.
Perjanjian Portsmouth September 1905 dan perjanjian Desember 1905 yang dipaksakan oleh Jepang terhadap Raja Korea agar mengakui Jepang sebagai pelindungnya, membuat kehadiran Jepang beserta kekuatan tentaranya semakin terasa. Tetapi Korea tidak menerima begitu saja pemaksaan yang mengurangi harga diri, kemerdekaan, dan kedaulatannya sebagai bansga maupun Negara. Tetapi Jepang semakin keras, bahkan memaksa kaisar kojong turun takhta untuk digantikan oleh putranya, Kaisar Sojung. Tentara Korea juga dibubarkan, dengan dipimpin para mantan perwira tentara serta kaum intelektual, rakyat Korea melancarkan gerakan dibawah tanah maupun terang-terangan melawan kehadiran Jepang.
Wali Negara Jepang di Korea, Hirobumi Ito yang berusaha keras menanamkan pengaruh Jepang di Korea agar Korea mau menyatu dengan Jepang, dibunuh oleh seorang patriot Korea tahun 1909. Momentum itu dipakai jepang untuk mengumumkan pada dunia, aneksasi seluruh Korea pada tahun 1910. Dengan demikian sejak saat itu, Korea tidak lagi Eksis sebagai suatu kerajaan dan menjadi bagian dari wilayah Jepang. Pencaplokn ini disertai tindakan bengis Jepang terhadap setiap perlawanan. Pemerintah Jepang di Seoul didominasi oleh kaum militer, yang para pejabtnya ditunjuk oleh kaisar Jepang. Sistem pendidikan juga dijepangkan untuk mempercepat asimilasi bangsa Korea menjadi Jepang, dengan tekanan pelajarannya pada bahasa Jepang. Sedangkan bahasa dan sejarah Korea ditiadakan dari sekolah. Jaringan komunikasi dan transportasi dibangun Korea untuk memudahkan kontrol. Sistem moneter dan keuangn yng aru dibuat oleh Jepang, dan para pembisnis Jepang didorong aktif, sementara bisnis korea dimatikan. Begitu pula kaum petani dicabutnya haknya dari kepemilikan tanah, lalu tanahnya dijual murah kepada orang jepang.

KOREA PADA MASA PENDUDUKAN JEPANG

1.Pendudukan Jepang
Masa pendudukan Jepang dimulai secara resmi pada tanggal 22 Agustus 1910 saat Perdana Menteri Yi Wan Yong menandatangani Perjanjian Pendudukan dengan Jepang. Perjanjian tersebut kemudian diumumkan oleh Raja Sunjong ke seluruh rakyat Korea pada tanggal 29 Agustus 1910. Penandatanganan Perjanjian Pendudukan sekaligus mengakhiri 518 tahun masa pemeritahan Kerajaan Choson. Jauh sebelum Jepang dan Korea menandatangan perjanjian penjajahan secara formal, Jepang telah melakukan usaha-usaha untuk meletakkan landasan bagi penjajahannya. Pada tahun 1904, kaum imperialis Jepang yang telah berhasil menduduki Semenanjung Korea mengumumkan Perang melawan Rusia untuk memperoleh hak menjajah bangsa Korea. Perang antara kedua negara besar itu menyebabkan Semenanjung Korea berubah menjadi medan perang. Segera setelah perang antara Rusia dan Jepang pecah di Semenanjung Korea, pemerintahan Daehanjeguk mengumumkan kebijakan netralisasi. Kebijakan ini ditentang oleh Jepang dengan mengirimkan dua divisi ke Semenanjung Korea serta menempatkan pasukannya di Seoul serta tempat-tempat pentig lainnya yang dijadikan sebagai pangkalan militer mereka.
Kemudian, Pemerintah Jepang berhasil memaksa pemerintah Korea untuk menandatangani perjanjianpertamanya dengan Jepang. Perjanjian itu sangat merugikan Korea karena dalam perjanjian itu dinyatakan bahwa Jepang memiliki hak mutlak dalam masalah Korea karna dalam perjanjian itu dinyatakan bahwa Jepang memiliki hak mutlak dalam masalah intern Korea, termasuk dalam masalah urusan diplomatik, keuangan, militer, polisi, pendidikan, dan urusan-urusan istana. Perjanjian pertama itu segera disusul dengan disepakatinya perjanjian kedua yang menyebutkan bahwa Jepang mencabut hak diplomatik Korea. Tercapainya kedua perjanjia itu kemudian ditindaklanjuti Jepang dengan mendirikan keresidenan Jendral pada tahun 1906 yang dimaksudkan untuk mempermudah Jepang dalam melakukan intervensi terhadap segala ursan intern Korea dan mengangkat Ito Hirobumi sebagai residen Jendral pertama imperialis Jepang di Semenanjung Korea.
Pengakuan dunia Internasional atas intervensinya ke Korea diperoleh Jepang melalui kemenangannya dalam perang melawan Cina (1894 - 1895) dan Rusia (1904 - 1905). Lebih jauh Jepang memantapkan posisi pendudukannya di Korea di mata dunia internasional dengan membentuk aliiansi Inggris-Jepang pada tahun 1902 dan menandatangani nota kesepakatan dengan Amerika dalam Perjanjian Taft-Katsura pada tahun 1905. Sebagai reaksi terhadap tindakan Jepang itu, Raja Kojong secara diam-diam mengirimkan utusan khusus Yi Sang-Soi dan Yi Jun ke Konferensi Perdamaian Dunia di Denhaag, Belanda tahun 1907 untuk mengutuk agresi Jepang terhadap Korea secara terbuka di hadapan masyarakat internasional.
Pengiriman utusan khusus itu menimbulkan kemarahan Jepang sehingga mereka segera menurunkan Raja Kojong dari tahtanya dan mengantinya dengan Raja Sunjong yang segera mencapai perjanjian baru dengan Jepang Untuk menempatkan posisinya dalam pemerintahan Korea, Jepang menempatkan salah seorang utusannya sebagai wakil menteri pemerintah Korea yang memegang hak kepemimpinan politik. Imperialis Jepang juga membubarkan pasukan Korea. Dengan demikian, Jepang berhasil membentuk suatu pemerintahan Korea yang tidak memiliki kekuatan pertahanan dan keamanan. Tidak berhenti hanya disitu, imperialis Jepang juga melakukan langkah-langkah selanjutnya, yaitu menghapus hak kepolisian dan yudikatif Korea, menempatkan angota polisi Jepang untuk mengontrol keamanan nasional Korea, mencabut hak pers, penerbitan, serta hak berkumpul dan berserikat.
Selama masa kependudukannya, Jepang menguasai kehidupan ekonomi, politik, dan militer bangsa Korea. Kebijakan Jepang di bidang kebudayaan dan pendidikan telah menghambat perkembangan bidang kebudayaan dan pendidikan telah menghambat perkembangan kebudayaan bangsa dan menimbulkan perbedaan ideologi diantara kelas elit Korea.
Terauchi Masatake,Gubernur Jendral pertama (1910-1916) mengesahkan penjajahan Jepang dengan menekankan bahwa ada ikatan alami antara masyarakat Korea dengan Jepang. Terauchi menekankan adanya ikatan sejarah dan budaya antara kedua bangsa dan menyatakan bahwa penyatuan rakyat Korea ke dalam masyarakat Jepang merupakan rencana jangka panjang pendudukan Jepang atas Korea. Kalimat propaganda “pembangunan, perlindungan, dan ikatan persaudaraan” menjadi andalan Jepang untuk meredakan gejolak dalam masyarakat Korea.
Untuk menjalankan penjajahannya terhadap bangsa Korea, Jepang memilih untuk memerintah Korea secara langsung. Pilihan kebijakan itu diambil karena Jepang tidak memiliki banyak akses untuk menguasai elit politik modern Korea yang dipercaya untuk menjalankan pemerintahan kolonial di Korea. Gubernur jendral memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan dalam situasi mendesak. Hal ini berarti bahwa bangsa Korea tidak hanya dibatasi oleh hukum Jepang, tetapi juga oleh peraturan-peraturan kolonial. Disisi lain, orang Jepang yang tinggal di Korea hanya dibatasi oleh hukum negara asalnya dan menikmati jaminan atas hak-hak mereka berdasarkan Konstitusi Meiji. Meskipun pada awalnya Jepang menjanjikan adanya perlakuan hukum yang sama antara orang Korea dan Jepang, tetapi dalam kenyataannya Jepang justru menciptakan sistem hukum yang mendorong tindakan diskriminatif terhadap orang Korea. Salah satu bentuk disriminasi tersebut adalah dalam hal perekrutan tenagan kerja di kantor-kantor pemeritahan. Jumlah orang Jepang yang dipekerjakan mencapai dua kali jumlah orang Korea. Orang-orang Korea hanya ditempatkan pada birokrasi tingkat bawah, sedangkan orang Jepang mendominasi birokrasi tingkat menengah dan atas.
Survei pertanahan oleh Jepang di seluruh wilayah Korea yang dimulai tahun 1910, telah menyebabkan para petani Korea kehilangan tanah warisan nenek-moyang mereka dan menjadi penyewa tanah yang miskin. Sebagian petani pindah ke kota dan menjadi buruh, namun mereka diperlakukan tidak adil karena hanya memperoleh kurang dari separoh upah yang diterima oleh para pekerja Jepang. Mereka dilarang berbicara bahasa Korea dan mulai diperkenalkan sistim pendidikan gaya Jepang.
Tokyo menerapkan berbagai kebijakan yang disebutnya ‘pembauran’ meskipun sesungguhnya sangat didasarkan atas asas diskriminasi. Jepang juga menempatkan aparat kepolisian di seluruh penjuru Korea dan membentuk sebuah sistim pengawasan masyarakat. Akibatnya, Semenanjung Korea seolah berubah menjadi sebuah penjara tanpa jeruji besi.

2.Gerakan Kemerdekaan dan Revolusi Sosial
a. Perkembangan Gerakan Kemerdekaan
Pada saat Perang Dunia I berakhir pada tahun 1918, para tokoh nasionalis Korea yang berada diluar negeri segera melakukan tindakan-tindakan untuk mewujudkan kemerdekaan Korea, di Hawaii, Taehan Kungminhoe (Asosiasi Nasional Korea) memutuskan untuk mengutus Syngman Rhee ke Konferensi Damai Versailles untuk berbicara mengenai kemerdekaan Korea dihadapan masyarakat internasional. Sinhan Chongnyondang (Asosiasi Pemuda Korea) yang bergerak di Shanghai mengirimkan Kim Kyu-Sik ke Paris pada tahun 1919 untuk melakukan lobi bagi kemerdekaan Korea.
Usaha itu mendapat dukungan dari pemimpin-pemimpin keagamaan dan tokoh nasionalis moderat. Pengumpulan massa dilakukan atas nama kegiatan gereja dan kemerdekaan beragama akhirnya dapat menjadi payung untuk melindungi aktivitas politik. Aliran Donghak modern (Chondogyo) dan biara-biara Budha juga mulai merencanakan pergerakan nasional untuk memperoleh kemerdekaan Korea. Chondogyo menjadi organisasi yang memberikan bantuan dana dan kepemimpinan bagi gerakan nasional. Para tokoh seperti Son Byung-Hui, Sung-Hun, dan Han Yong-Un memimpin gerakan pemuda nasionalis di Korea, sedangkan Choe Nam-Son, Song Chin-U, Choe Rin, dan Hyon Sang-Yun memainkan peran penting dalam mengumpulkan dana untuk pergerakan nasional dalam negeri.
Kematian Raja Kojong pada tanggal 22 januari 1919 dan rencana pemakamannya pada tanggal 1 Maret menjadi waktu yang tepat bagi pelaksanaan demonstrasi besar-besaran. Isu mengenai keterlibatan Jepang dalam kematian Raja Kojong telah mengobarkan semangat anti Jepang di kalangan masyarakat Korea. Isu tersebut menjadikan para perencana demonstrasi memutuskan untuk menggunakan pemekaman Raja Kojong untuk memperluas partisipasi masyarakat.
Gerakan demonstrasi ditetapkan untuk dilaksanakan serempak dengan pemakaman Raja Kojong , yaitu pada tanggal 1 Maret 1919 dilakukan untuk menghindari kecurigaan polisi Jepang. Pelajar-pelajar kelas menengah ditugaskan untuk mengorganisir demonstrasi dikota-kota provinsi. Ketelitian dan kewaspadaan mereka dalam menjalankan gerakan berhasil menembus jaringan intelijen Jepang sehingga pihak imperialis Jepang tidak menduga dan memperkirakan sama sekali gerakan besar-besaran ini.
Puluhan ribu orang berkumpul di Taman Pagoda di wilayah pusat kota di Jongro. Sorak-sorai massa membahana ketika seorang mahasiswa naik ke podium dan mulai membacakan Deklarasi Kemerdekaan. Isinya: “Kami menyatakan bahwa Korea adalah sebuah negara berdaulat dan bahwa kami bangsa Korea adalah bangsa yang bebas. Kami menyatakan hal ini kepada dunia untuk mewujudkan kesetaraan derajat manusia dan juga untuk masa depan generasi Korea agar mereka secara terus-menerus memelihara pemerintahan mereka sendiri.” Sesaat setelah dibacakan prolamasi kemerdekaan bangsa Korea di Taman Pagoda, sejumlah besar masyarakat Korea, baik para pelajar maupun kalangan masyarakat, saling bergandengan tangan, mengibarkan dan melambai-lambaikan bendera nasional Taeguk sambil meneriakkan kemerdekaan bangsa Korea.
Perkembangan gerakan 1 Maret ini tidak hanya meluas ke seluruh Semenanjung Korea saja, tetapi dalam waktu singkat gerakan perjuangan kemerdekaan Korea meluas hingga kawasan Manchuria Cina. Pada masa penjajahan Jepang sebagian besar rakyat Semenanjung Korea melarikan diri ke kawasan Cina Utara dan sebagian kecil kawasan Rusia karena mereka anti terhadap penjajahan Jepang. Selain itu sebenarnya masih ada bermacam-macam alasan yang mendasari arus pengungsian tersebut, diantaranya adalah usaha untuk lari dan melepaskan diri dari penderitaan dan kemiskinan, harapan untuk dapat menjalin hubungan dagang dengan dunia luar, ataupun tekad untuk membangun kampung masyarakat Korea diluar negeri yang akan dapat digunakan sebagai tempat menyusun kekuatan pasukan kemerdekaan dan mempersiapkan kemerdekaan bangsa Korea.
Meskipun pada awalnya dipelopori oleh mahasiswa dan kalangan elite, tetapi kemudian para petani, pekerja dan pedagang mengambil peran utama. Gerakan damai juga berubah menjadi perlawanan bersenjata. Para demonstran dengan senjata seadanya menyerang kantor kepala daerah setempat, markas tentara militer, kantor polisi, perusahaan pengelola tanah dan rumah para tuan tanah yang pro-Jepang, serta membakar berbagai dokumen catatan sensus dan pajak. Sebagai balasan, Jepang menangkapi para tokoh demonstran sampai ke kota-kota kecil dan menumpas perlawanan mereka dengan tembakan dan pembantaian tanpa pandang bulu. Menurut data statistik resmi Jepang, 7.500 orang tewas, 16.000 orang luka-luka dan 46.000 orang ditangkap selama dua bulan rangkaian demonstrasi mulai tanggal 1 Maret. Pihak Jepang menyatakan bahwa 49 gereja dan 2 sekolah serta lebih dari 700 rumah terbakar.
Di Desa Jeam, pihak imperialis Jepang bertindak secara lebih kejam dengan membunuh seluruh penduduk desa setelah mereka dikumpulkan secara paksa disuatu gedung gereja. Tindakan brutal imperialis Jepang itu tidak membuat taku masyarakat Korea. Mereka justru makin berani menghadapi pasukan Jepang dan meningkatkan gerakannya, seperti yang dilakukan para petani Korea yang menyerbu kantor pilosi atau kantor pemerintah imperialis Jepang.
Selama berlangsungnya Gerakan Kemrdekaan 1 Maret, pemerintahan sementara Korea didirikan di berbagai tempat, termasuk Seoul, Provinsi Pyongan, Kando, Vladivostok dan Shanghai. Pada bulan September 1919, pemerintah sementara Republik Korea di Shanghai berhasil menyatukan pemerintah-pemerintah sementara yang lain, menjadikan gerakan Korea dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Pemerintah sementara Republik Korea mulai menjalankan gerakan-gerakannya dengan didasarkan pada semangat demokrasi dan undang-undang dasar modern. Uijongwon (lembaga legislatif) dan Kukmuwon (lembaga eksekutif) dibentuk untuk lebih mempermudah pelaksanaan pemrintahan sementara. Sebagai organisasi tunggal yang mewakili gerakan perjuangan kemerdekaan bangsa Korea, banyak tokoh dan pemimpin bangsa Korea yang ikut serta dan bergabung dalam kedua lembaga tersebut.
Pada awalnya, pemerintahan sementara Republik Korea menerapkan sistem pemerintahan presidensil. Dalam perkembangan selanjutnya, sistem itu diganti dengan sistem parlementer. Untuk memimpin pemerintahan sementara Republik Korea, Syngman Ree diangkat sebagai presiden dan Kim Gu sebagai perdana menteri. Pemerintah sementara Republik Korea ini mengontrol gerakan perjuangan kemerdekaan dari luar negeri sambil terus mengadakan kontak langsung dengan sejumlah tokoh pergerakan Korea yang berada didalam negeri dan mengumpulkan dana dan dukungan dari masyarakat Korea melalui saluran rahasia. Namun, saluran rahasia itu berhasil dibongkar oleh imperialis Jepang pada tahun 1921.
Perjuangan memperoleh kemerdekaan mutlak dari tangan imperialis Jepang juga dilakukan oleh pasukan militer Korea. Pada bulan Juni 1920, pasukan militer Korea yang ada di Bongodong, Kando berhasil menembak mati sekitar 500 orang pasukan Jepang dalam pertempuran sengit. Setelah mengalami kekalahan di Bongodong, dua divisi angkatan darat Jepang membalas dengan mengadakan penyerbuan secara besar-besaran yang terjadi selama kurang lebih seminggu di bulan Oktober 1920. Namun pasukan Korea sekali lagi dapat mengalahkan pasukan imperialis Jepang dengan cara mengurung pasukan Jepang ke suatu lembah di Desa Chongsanil dan menembak mati sekitar 3.300 orang pasukan. Kekalahan kali ini benar-benar membuat epang sangat marah dan melakukan pembalasan dengan menyerbuperkampungan masyarakat Korea dan membunuh penduduk perkampungan itu. Penyerbuan itu dilakuka tanpa alasan yang jelas dan dalam penyerbuan diakhir tahun 1920 itu, sekitar 10.000 orang Korea tewas dan puluhan kampung masyarakat Korea terbakar. Akan tetapi meskipun harus terus menghadapi tekanan dan penindasan yang dilakukan oleh imperialis Jepang perjuanagan tetap dilanjutkan.
b.Revolusi Sosial
Dengan adanya gerakan perjuangan kemerdekaan Korea, imperialis Jepang mulai memperbaiki penjajahannya yang didasarkan pada kebijakan eksploitasi. Sebagai pengganti kebijakan eksploitasi, Jepang mengumunkan poitik kebudayaan, yang intinya sama dengan kebijakan politik militer sebelumnya. Jadi, dengan demikian Jepang hanya mengganti istilah kebijakannya saja, dari kebijakan politik militer menjadi kebijakan politik kebudayaan, dan tidak mengganti isi maupun pelaksanaan kebijakan penjajahannya.
Dibawah kebijakan itu, kebujakan menghancurkan rakyat Korea dan menyatukan rakyat Korea-Jepang itu sama seklai tidak berubah. Akan tetapi, karena Jepang ingin menciptakan kesan bahwa Jepang bukanlah penjajah bangsa Korea, mereka memperbolehkan rakyat Korea memperoleh pendidikan. Pada masa ini, penjajah Jepang lebih memperkuat kebijakannya menguasai Korea dan kemudian memasukkan bangsa Korea ke dalam struktur masyarakat mereka.
Proyek pemangunan dasar (infra stucture) mulai dikerjakan di Korea seperti pemasangan rel kereta api, pembangunan stasiun pembangkit listrik, fasilitas pelabuhan, jalan raya, dan lain-lain. Pembangunan itu memang berguna untuk memulai proses modernisasi Korea, namun lebih banyak dipergunakan untuk melancarkan kebijakan penjajahan Jepang, baik segi ekonomi maupun politik. Ditengah pelaksanaan kebijakan politik kebudayaan tersebut, ideologi sosialisme mulai masuk ke Korea dan menjadi ideologi alternatif untuk mencapai kemerdekaan. Sosialisme menawarkan pandangan dunia altenatif dan perbedaan model anlisis bagi mereka yang sangat memperhatikan masalah reformasi sosioekonomi dan kebebasan nasional.
Yi Tong-Hwi dan kelompoknya merupakan tokoh nasinalis di Shanghai yang menyarankan penggunaan perlawanan bersenjata dan revolusi sosial. Kelompok sosialis ini sangat berperan dalam penyebarluasan pemikiran revolusi sosial dan pembentukan organisasi-organisasi kecil yang sangat berminat dalam bidang anarkisme dan ideologi radikal yang lain. Pada tahun 1922 sudah cukup banyak pelajar Korea yang melanjutkan sekolahnya di Jepang yang pada saat itu, Jepang sedang mengalami perkembangan ekonomi dan perubahan sosial yang terjadi dangat cepet. Dengan situasi ini, pelajar Korea secara otomatis terseret kedalam pemikiran baru masyarakat Jepang tersebut. Organisasi pelajar Korea yang sudah ada sebelumnya pun mulai menggunakan ideologi radikal. Diantara organisasi tersebut adalah Choson Kohaksaeng Tonguhoe yang menyatakan dirinya sebagai organisasi sosialis pertama. Para pelajar yang telah menyelesaikan studinya dan pulang ke Korea membawa pemikiran radikal mereka, mulai membentuk berbagai organisasi, seperti organisasi pemuda, buruh, dan petani.
Pemerintah kolonial Jepang sangat menaruh perhatian pada perkembangan kelompok-kelompok tersebut. Sensoer lebih diperketat dan para penulis ditangkap dan dimasukkan kepenjara. Meskipun bisa menekan kelompok sosialis secara perorangan yang disebarkan oleh para tokoh sosialis melalui majalah Sinsaenghwai. Ideologi untuk memperoleh kemerdekaan Korea pun terpecah dan menimbulkan pertentangan dua ideologi besar, yaitu ideologi kanan (right wing) dan kiri (left wing). Pergerakan kelompok kiri tidak banyak memberi keberhasilan bagi perjuangan kemerdekaan Korea.

3.Pemaksaan Asimilasi dan Mobilisasi Perang
Gerakan untuk mempercepat asimilasi bangsa Korea ke dalam kehidupan politik dan kebudayaan Kerajaan Jepang telah dimulai sejak masa pemerintahan Gubernur Jendral Ugaki. Pada tahun 1934, Ugaki memperbaiki kebijakan pendidikan dan memperkenalkan kurikulum baru kepada sekolah-sekolah kolonial. Kurikulum baru ini menambah jumlah pelajaran mengenai sejarah dan etika Jepang. Minami Jiro, Menteri Perang (1936-1942), merancang seragkaian kebijakan untuk memaksakan asimilasi dan mobilisasi bangsa Korea. Minami melanjutkan reformasi pendidikan dengan menyatukan peraturan untuk semua sekolah dan menyatukan sekolah-sekolah Jepang dan Korea. Tujuan kebijakan ini adalah untuk menanamkan bilai-nilai Jepang diantara pelajar Korea.
Jepang melarang rakyat Korea mempelajari apapun yang terkait dengan perkembangan Korea, baik sejarah, huruf Korea, bahasa maupun peristiwa seni budaya Korea. Disamping itu, Jepang juga mencoba memasukkan sejarah Korea sebagai bagian dari sejarah Jepang. Melalui pendidikan Jepang memaksa rakyat Korea memelajari bahwa sejak zaman dulu rakyat Korea memiliki pertalian nasib secara historis dengan bangsa Jepang dimana bangsa Korea harus berada dibawah bangsa Jepang. Untuk mencapai usaha propaganda Jepang, sekolah-sekolah dasar banyak dibuka. Pemaksaan penggunaan bahasa Jepang memang berhasil mengancam identitas budaya bangsa Korea. Kebijakan itu kemudian diikuti dengan kebijakan yang lain. Pada tahun 1935, Ugaki mengeluarkan kebjakan yang mengaharuskan para pelajar dan pegawai pemerintah ntuk mengikuti upacara agama Shinto. Kebijakan itu ditentang oleh kalangan gereja dengan menutup sekolah da gereja. Banyak misionaris asing yang diusir dari Korea dan ratusan menteri Korea di tangkap karena tidak mau mematuhi kebijakan itu.
Dibawah slogan Nai-Sen Ittai (Jepang dan Korea adalah satu badan) dan Nissen Yuwa, memobilisasi masyarakat Korea. Mobilisasi itu dimaksudkan untuk mencapai kepatuhan total bangsa Korea terhadap Jepang. Setelah tahun1937, pemerintah kolonial Jepang mulai menutup semua organisasi dengan berbagai macam jenis. Sebagai gantinya, Jepan membentuk Organisasi Federasi Pemuda korea dan Institus Pelatihan untuk Organisasi Anak untuk manarik seluruh pemuda dan anak-anak dikontrol ketat oleh negara. Organisasi massa yang lain ditujukan secara langsung untuk mendukung Jepang dalam perang Cina. Jepang memanfaatkan oranisasi-organisasi ini untuk merekrut tenaga kerja dan militer sukarela. Kebijakan Jepang itu mencapai tujuannya karena pada tahun 1940-an, setiap warga Korea menjadi anggota bagi sedikitnya satu organisasi.
Dengan kampanye pemaksaan asimilasi, organisasi Jepang mulai melaksanakan kegiatannya dan pada tahun 1937, Minami membentuk Asosiasi Nasional Korea untuk menyatukan semua organisasi dibawah bendera yang sama. Kebijakan asimilasi memaksa Jepang untuk mengubah praktek rekruitmen politik mereka dalam pemerintahan. Kebijakan asimilasi pada tahun 1930-an telah mencapai puncakya pada saat pecah perang di kawasan Pasifik, Penutupan surat-surat kabar telah menutup saluran kebebasan berpendapat bangsa Korea. Jepang juga mengeluarkan kebijakan baru pada tahun 1939 yang mengharuskan rakyat Korea mengubah namanya dengan menggunakan nama Jepang. Hal itu berrti bahwa hubungan bangsa Korea dengan nenek moyangnya menjadi tercabut. Bangsa Korea sejak zaman dulu sagat mementngkan pemeliharaan susur galur keluarganya masing-masing. Dengan mengganti susur galurnya dan menirukan cara penamaan yang dipakai oleh orang Jepang berarti bangsa Korea mengingkari leluhurnya dan mencabut kebiasaan penamaan yang diwariskan secara turun temurun.
Meskipun telah mengubah namanya, rakyat Korea tetap dperlakukan secara berbeda oleh Jepang. Dokumen-dokumen penduduk, sekolah, an lamaran kerja tetap menggunakan nama Korea disamping nama Jepang untuk dapat membedakan antara rakyat Korea degan Jepang. Selama masa penjajahan Jepang, para imperialis Jepang tidak hanya melakukan eksploitasi secara ekonomis terhadap Korea tetapi juga menghancurkan tatanan kehidupan rakyat Korea. Tujuan utama penjajahan Jepang tersebut adalah untuk menyatukan Jepang dan Korea menjadi satu negara Jepang sehingga terjadi asimilasi negara dan tujuan imperialis Jepang.

4.Akhir Pendudukan Jepang
Pada tahun 1940, jepang mengorganisir seluruh rakyat korea kedalam 350.000 asosiasi Patriotik. Setiap asosiasi terdiri dari 10 keluarga dan menjdai unit dasar berbagai program pemerintah untuk mengumpulkan iuran, menempatkan tenaga kerja sukarela, dan mempertahankan keamanan lokal. Kebutuhan perang seperti besi, perhiasan emas dan perak. Ataupun peralatan tembaga, dikumpulkan melalui asosiasi-asosiasi ini.
Sekolah-sekolah juga dijadikan sasaran utama mobilisasi.pemerintah kolonial jepang megurangi jam pelajaran untuk mengikuti program yang diikuti untuk mendukung kekuatan perang. Tentara kerajaan jepang juga menerima sukarelawan korea pada tahun 1930, banyak diantara pelajar korea yang mengambil pendidikan di Akademika Militer Jepang di Tokyo atau Akademi Militer Manchuria. Park Chung-Hee merupakan salah-satu lulusan terbaik dari Akademika Militer Manchuria.
Sukarealwan Korea itu tidak ditempatka pada posisi-posisi strategis penyerangan, tetapi lebih pada posisi penunjang kegiatan militer Jepang, seperti misalnya sebagai penjaga penjara, dan buruh dipabrik dan pertambangan yang menghasilkan barang-barang penunjang perang.
Dipihak lain, kekuatan non-komunis Korea menyatukan gerakannya dalam Han-Guk Kwangbokkun (Pasukan Restorasi Korea) pada tahun 1940. Kelompok ini merupakan kelompok terbesar korea yang dibentuk di Cina dengan 3.000 anggota bergabug didalamnya.
Dalam tahun terakhir penjajaha jepang, masyarakat Korea benar-benar berada dibawah mobilisasi perang dan represi politik. Dengan semua kegiatan dikategorikan sebagai kegiatan melawa kriminal melawan pemerintah jepang. Jepang menangkap banyak sarjana yang tengah melakukan kegiatan keilmuaannya, memasukkan mereka ke penjara atau mengasingkan mereka ke daerah terpencil.
Pada bulan agustus 1945, jepang merasa bahwa perang dunia akan berakhir dengan kekalahannya. Saat itu, perhatian utama pemerintahan jepang adalah mempertahankan pemerintahannya di korea dan melindungi warga negaranya yang ada di sana sampai salah-satu pihak memenangkan perang dunia II. Untuk itu jepang merasa membutuhkan bantuan rakyat korea. Jepang segera mencari tokoh politik yang dapat diajak kerjasama yaitu Youn-Hyong. Jepang menawarka pemerintahan administrasi sementara untuk melindungi hokum di korea. Youn-Hyong ini menyetujuinya akhirnya terjalinlah hubungan kerjasama tersebut.
Dari pemerintahan administarsi sementara inilah maka pada akhir bulan agustus 1945, terdapat komite-komite local di hamper semua kota-kota besar yang jumlahnya mencapai 145 buah komite diseluruh semenanjung korea. Dengan dukungan penuh seluruh rakyat korea diberbagai daerah, Komite Persiapan Kemerdekaan Korea membentuk dewan perwakilan di Seoul dan pada tanggal 6 september 1945 mengumumkan pembentukan Choson Inmin Konghwaguk (Republik Rakyat Korea).

KOREA PASCA PERANG DUNIA II
1.Invasi Uni Soviet ke Semenanjung Korea
Pada awalnya Uni Soviet tidak ingin turut campur dalam Perang Dunia II di front Asia Pasifik karena merasa kedudukannya tidak terancam oleh Jepang. Namun dalam berbagai pertemuannya dengan Presiden Franklin Delano Roosevelt seperti pada Pertemuan Kairo 1943, Pemimpin Uni Soviet Joseph Stalin membicarakan mengenai pembebasan Korea dari penguasaan Jepang dan pada Pertemuan Yalta Februari 1945 setuju untuk membentuk 4 wilayah perwalian di Semenanjung Korea dibawah administrasi Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet dan Cina.
Batas waktu untuk menunggu keterlibatan Uni Soviet ditetapkan di dalam Konferensi Krimea (Yalta). Para pemimpin Tiga Besar setuju bahwa dua atau tiga bulan setelah Jerman menyerah dan perang di Eropa berakhir, Uni Soviet, bersama Sekutu, akan berperang melawan Jepang. Sementara melakukan persiapan melawan Jepang, pemerintah Uni Soviet berusaha untuk menaati prinsip-prinsip hukum internasional. Melihat situasi seperti itu, pemerintah Jepang terus berusaha melakukan pendekatan terhadap Uni Soviet setelah upaya diplomasi mereka dengan Tiongkok, AS, dan Inggris dalam mencapai gencatan senjata di Pasifik gagal.
Para pejabat Jepang mulai sering mendatangi Kedutaan Besar Uni Soviet di Tokyo. Salah seorang pejabat, Miyakawa mengatakan kepada Duta Besar Yakov Malik, “sudah saatnya perang diakhiri dan sebagai utusan khusus pemerintah, kami menyampaikan bahwa Marsekal Stalin yang berwibawalah yang dapat menjadi juru damai dan menghentikan perang.” Namun demikian, pada 5 April 1945, Uni Soviet memberitahukan Jepang bahwa Moskow mengancam dan mencabut kembali pakta netralitas yang dibuat kedua negara itu sebelum Jerman menyerang Uni Soviet dan perang antara Jepang dengan AS dan Inggris.
Dengan mencabut kembali pakta netralitas itu, Uni Soviet sesungguhnya memperingatkan Jepang bahwa ada kemungkinan Moskow akan bergabung dengan Sekutu melawan Jepang. Tokyo menanggapi peringatan itu dengan serius. Ada dugaan bahwa pihak intelijen Jepang telah mengetahui janji Stalin kepada Sekutu. Bukan kebetulan bahwa Pangeran Fumimaro Konoe, yang telah tiga kali menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang, menemui Kaisar dua hari setelah Konferensi Krimea, serta memohon kepada Kaisar agar Jepang mengakhiri perang di Asia sebelum Uni Soviet terlibat didalamnya.
Amerika Serikat sebenarnya telah berencana mengadakan penyerangan terhadap Jepang sepuluh hari setelah peristiwa pemboman Pearl Harbour namun baru dapat terwujud setelah melihat tanda-tanda bahwa Uni Soviet akan terjun dalam kancah perang di Pasifik. Pada Konferensi Potsdam Juni 1945, terjadi pembicaraan antara pengganti Roosevelt, Harry S. Truman dengan Joseph Stalin mengenai pengakhiran perang di Pasifik. Truman meminta Stalin membantu Sekutu dalam perang melawan Jepang. Atas pertimbangan Dean Acheson dari National Securuty Assistance (NSA), Truman disarankan melibatkan Uni Soviet karena posisi Jepang masih sangat kuat karena dukungan basis militer di Manchuria. NSA menyatakan bahwa sekalipun Amerika Serikat menjatuhkan bom atomnya di Jepang, militer Jepang masih akan melanjutkan perlawanan dan memindahkan keluarga kaisar ke Manchuria dan ini akan memperumit jalannya perang di Asia Pasifik. Truman walaupun khawatir Uni Soviet akan menggunakan momentum ini untuk melancarkan perluasan komunis di Asia Pasifik terpaksa menuruti saran NSA dan meminta bantuan langsung pada Stalin.
Walaupun Stalin berniat memerdekakan Korea namun Uni Soviet masih terikat pada Traktat Non-Agresi dengan Jepang pada 1938. Setelah diyakinkan Truman bahwa mengakhiri perang lebih penting dibanding keterikatan dalam traktat dengan Jepang dan Stalin teringat pada peristiwa 1905 ketika Tentara Rusia dipukul mundur dalam Perang Rusia-Jepang, Stalin akhirnya memutuskan untuk melibatkan diri dalam Perang Pasifik dan tentunya dengan kompensasi yang diterima Soviet setelah perang berakhir. Truman menjamin pengembalian wilayah-wilayah Rusia yang pada waktu Perang 1905 direbut Jepang seperti Pulau Sakhalin dan Kepulauan Kuriyl. Selain itu aset Rusia yaitu jalur kereta api Trans-Siberia yang berada di Manchuria hingga Korea yang juga direbut Jepang dalam Perang 1905 diambil alih oleh Soviet.
Dalam Konferensi tersebut, Truman berkata kepada Stalin bahwa AS menunggu bantuan Soviet dalam perang melawan Jepang. Waktu itu Truman telah diberi tahu tentang keberhasilan percobaan bom atom Amerika Serikat. "Uni Soviet akan menepati janjinya dan akan siap untuk perang pada pertengahan bulan Agustus," jawab Stalin. Pada 6 Agustus 1945, atas perintah Presiden Truman, Angkatan Udara AS menjatuhkan bom atom pertama di kota berpenduduk padat, Hiroshima.
Stalin menepati janjinya, tanggal 8 Agustus Stalin menandatangani surat pernyataan perang dengan Jepang setelah Tokyo menolak untuk menyerah sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang termaktub dalam Deklarasi Potsdam. Pihak Jepang sebenarnya masih memiliki kekuatan militer yang besar yang disiagakan di Kwangtung dan Manchuria namun mereka menyadari bahwa akan sia-sia melanjutkan perang setelah Uni Soviet memasuki kancah peperangan tersebut. Kaisar Hirohito, dalam amanatnya kepada tentara darat dan laut Jepang berkata, "Kini dengan turut sertanya Uni Soviet berperang melawan kita, perlawanan kita selanjutnya akan membahayakan eksistensi Kekaisaran."
Tanggal 9 Agustus Uni Soviet mulai membukan front perang terhadap Jepang di Manchuria serta mulai masuk ke wilayah Korea dari utara semenanjung. Sesuai syarat perintah yang di keluarkan oleh AS uni Soviet menduduki wilayah korea bagian utara sampai batas garis lintang 38, sedangkan sebalah selatan garis akan di duduki tentara Amerika Serikat. Stalin tidak keberatan terhadap apa yang digariskan oleh AS, dengan terus melakukan konsolidasi di korea bagian utara sambil mendesak ke bagian selatan sesuai garis yang ditentukan. Pada bulan itu juga, tentara Uni Soviet mendirikan Otoritas Sipil Soviet untuk memerintah bagian utara Korea sampai rezim dalam negeri berpihak pada Uni Soviet didirikan. Pada Februari 1946 pemerintah sementara yang disebut Komite Rakyat Sementara Korea Utara dibentuk di bawah pimpinan Kim Il-sung, yang telah menghabiskan beberapa tahun terakhir untuk berlatih perang bersama pasukan Soviet di Manchuria. Pada Maret 1946 reformasi tanah dilembagakan karena tanah yang pernah dikuasai Jepang dan para pemilik tanah yang berkolaborasi dibagi dan diserahkan kepada petani miskin. Dengan mengorganisasi banyak warga sipil miskin dan pekerja pertanian di bawah komite rakyat, sebuah kampanye massa nasional menghancurkan kendali kaum penguasa lama tanah. Tuan tanah diizinkan hanya untuk mempertahankan tanah yang sama luasnya dengan tanah kaum sipil miskin yang pernah menyewa tanah mereka, sehingga pembagian tanah lebih merata. Reformasi tanah Korea Utara dicapai dengan cara yang tidak terlalu keras daripada yang terjadi di Cina atau Vietnam. Sementara itu industri kunci dinasionalisasi. Situasi ekonomi di Korea Utara hampir sama sulitnya seperti di Korea Selatan, karena Jepang memusatkan pertanian di selatan dan industri berat di utara.
Sumber-sumber resmi Amerika menyatakan, “Dari semua catatan, mantan ketua desa dihilangkan sebagai pemaksaan politik tanpa mengarah pada pertumpahan darah, tapi tindakan yang sangat hati-hati itu diambil untuk mencegah mereka kembali berkuasa.” Kebijakan ini sangat menyenangkan di kalangan petani, tetapi menyebabkan banyak kolaborator dan mantan tuan tanah melarikan diri ke Korea Selatan di mana beberapa di antaranya memperoleh posisi di pemerintahan Korea Selatan yang baru. Menurut pemerintah militer Amerika Serikat, 400.000 warga Korea Utara pergi ke Korea Selatan sebagai pengungsi.

2.Invasi Amerika Serikat ke Semenanjung Korea
Pada 11 Agustus 1945, Panglima Pasukan Sekutu di Pasifik Jenderal Douglas MacArthur mengeluarkan Perintah Umum No. 1 tentang syarat-syarat penyerahan Jepang di Korea. Dinyatakan dalam perintah itu tentara Jepang yang berada disebelah utara garis lintang ke- 38 menyerahkan diri kepada tentara Soviet dan sebelah selatan garis kepada tentara AS. Pada tanggal 3 September 1945, panglima Jepang di Korea Letjen Yoshio Kozuke mengirim kabar kepada Letjen John R. Hodge yang akan memimpin pasukan AS di Korea, bahwa tentara Soviet sudah tiba di garis lintang 38 dan tampaknya menunggu tibanya tentara Amerika. Pada 7 September 1945, Jenderal MacArthur mengumumkan bahwa Letnan Jenderal John R. Hodge mengelola urusan Korea, dan Hodge mendarat di Incheon baserta pasukannya keesokan harinya. "Pemerintah Sementara Republik Korea" mengirimkan delegasi beserta tiga orang penerjemah, namun dia menolak untuk menemui mereka. AS sendiri baru tiba di Korea tepatnya di daerah Incheon pada tanggal 8 September satu bulan lebih lambat dari Uni Soviet. Keesokan harinya tanggal 9 September Jendral Hodge menerima peyerahan tentara Jepang di Seoul.
Dengan fokus mereka lebih dominan terhadap Jepang, penguasa militer Amerika menjadi kurang perhatian terhadap Korea dan tentara pada umumnya tidak ingin ditugaskan di sana. Hanya satuan dibawah Jenderal Hodge saja yang ditugaskan di Korea. Perkembangan dalam periode ini juga terganggu oleh kekacauan politik dan ekonomi yang muncul dari berbagai penyebab. Selain dampak dari pendudukan Jepang masih terasa di zona pendudukan AS maupun di zona Soviet, militer AS sebagian besar tidak siap menghadapi tantangan administrasi negara karena tiba tanpa pengetahuan tentang bahasa atau situasi politik. Dengan demikian, banyak kebijakan mereka memiliki efek destabilisasi yang tidak diinginkan. Gelombang pengungsi dari Korea bagian utara (diperkirakan 400.000) dan kembali dari luar negeri juga membantu untuk menjaga negara dalam kekacauan.
3.Terbentuknya Dua Korea
Meski pada tanggal 15 Agustus 1945, bangsa Korea berhasil memperoleh kemerdekaan, tapi kegembiraan itu tidak berlansung lama karena bangasa Korea harus mengalami pemisahan bangsa dan tanah air. Ini semua terjadi karena dua Negara besau Amerika Serikat dan Uni Soviet yang memainkan peran penting dalam mengalahkan imperialis Jepang. Kedua Negara masing-masing menduduki wilayah korea sesuai dengan pembagian garis 38 LU.
Sesuai dengan kesepakatan di Konfrensi Yalta mengenai pembentukan perwalian. Stalin pada bulan Mei 1945 telah menegaskan kepada Menlu China di Moskow mengenai persetujuanya terhadap usulan Presiden Roosevelt tersebut. Pada bulan Desember 1945 di moskow diadakan perundingan rencana perwalian, serta pembentukan komisi bersama AS dan US di Seoul untuk mengatur pemersatuan korea sebagai seuatu Negara merdeka. Perwalian Negara-negara sekutu atas Semenanjung Korea dan penolakan mereka atas pemerintahan Republik Rakyat Korea mendapatkan tentangan keras dari masyarakat Korea.
Tetapi dalam pertemuan pertama komisi di Seoul Maret hingga Mei 1946, pihak Soviet menuntuk agar kelompok politik Korea yang menentang perwalian, dilarang ikut dalam pertemuan komisi tersebut. Tetapi AS menolak tuntutan tersebut dan sejak itulah mulailah kegoyahan komisi untuk dapat menyiapkan suatu unifikasi Korea. Agustus 1947 komisi mencoba bertemu lagi namun beda pandangan dan kepentingan antara ke dua Negara AS dan US sudah semakin menjauh sehingga pertemuan ini pun hasilnya nihil.
Pada musim gugur 1947 AS mencoba membawa persoalan pernyatuan Korea ke PBB. pada tanggal 14 November 1947 Lalu Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi yang menyerukan pemilihan umum Korea di bawah pengawasan komisi sementara PBB untu Korea. Uni Soviet, walaupun anggota dengan kekuatan hak veto, memboikot pemungutan suara dan tidak mempertimbangkan resolusi yang akan mengikat. Karena Soviet menolak keterlibatan PBB di Korea bagian Utara.
Tetapi dibagian Selatan pemilu tetap di laksanakan pada tanggal 10 Mei 1948 di bawah pengawasan PBB. Majelis Nasional terbentuk, dalam persidangan tanggal 31 Mei menunjuk Dr. Syngman Rhee sebagai ketuanya. Tak lama setealah Majelis mempersetujui konstitusi, maka pada tanggal 20 Juli Syngman Rhee diangkat sebagai presiden pertama Korea Selatan. Pada tanggal 15 Agustus 1948 republik Korea di proklamasikan, dan pasukan Amerika Serikat meninggalkan semenanjung.
Sementara dibagian Utara, Soviet tidak juga tinggal diam. Selama kedudukannya di bagian Utara Korea Uni Soviet menanamkan ideologinya yaitu komunis. Pada bulan Agustus 1945, tentara Uni Soviet membentuk Penguasa Sipil Soviet untuk memerintah Korea Utara sampai dalam negeri, yang ramah kepada Uni Soviet, dapat didirikan. Komite sementara didirikan di seluruh negara, meletakkan pihak Komunis di posisi kunci.
Pada tanggal 18 November 1947 sesudah kegagalan pertemuan kedua komisi bersama AS dan US, maka dibentuklah Majelis Rakyat Tertinggi Korea (Utara) yang kemudian merancang konstitusi. April 1948 rancangan kostitusi diterima. Pada bulan Agustus dilakukan pememilihan anggota Majelis Rakyat tertinggi. Pada siding pertama di Pyongyang mereka menerima dan meratifikasi rancangan konstitusi pada awal September, dan mengangkat Kim Il Sung sebagai perdana menteri pada tanggal 9 September 1984 Republik Demokrasi Rakyat Korea di proklamasikan. Uni Soviet segera mengakuinya. Pasukan Soviet meninggalkan semenanjung pada tahun 1948.

4.Masa-Masa Menuju Perang
Sebelum kedua Negara antara Amerika Serikat dan Uni Soviet meninggalkan semenanjung Korea. Kedua Negara telah menyiapkan tentara-tentara nasional di tiap-tiap wilayah masing-masing. AS di Korea Selatan dan US di Korea Utara.
Tahun 1946 dibawah pemerintahan militer AS yang dipimpin oleh Jenderal Hodge Korea Selatan mulai membentuk suatu cadangan kepolisian. Sewaktu Republik Korea terbentuk.didirikan Departemen Pertahanan Nasional. Sementara itu tentara AS pada akhir Juni 1949 ditarik dari Korea Selatandan hanya meninggalkan 500 personel untuk melatih militer Korea yang baru terbentuk. Penarikan ini ada kaitannya dengan cara pandang Washington yang menganggap Korea tidaklah terlalu strategis bagi kepentingannya.
Padahal dalam pesannya dalam kongres AS Juni 1949, presiden Truman menjelaskan langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi kawasan pasifik dari dominasi kaum komunis, karena waktu itu perang dingin sudah dimulai. Truman menegaskan, bahwa korea sudah menjadi tempat uji coba daam konflik ideologi antara komunis dan versus demokrasi. Kareana itu Truman meminta kongres agar AS menyediakan bantuan jangka panjang bagi Korea Selatan, baik untuk ekonomi maupun pertahanan. Namuan usul Truman di tolak oleh kongres karena padangan Korea tidaklah terlalu strategis bagi kepentingan AS, selain itu adanya tekana dari rakyat jika anggaran militer naik otomatis pajak akan naik dan itu yang di tolak oleh rakyat.
Sementara itu militer korea yang sudah memiliki 98.000 personil dalam kenyataannya kekurangan perlengkapan dan senjata. Dipihak lain, di utara tahun 1946 Soviet sudah mengorganisasikan sekitar 20.000 satuan polisi dan tentara dan pada Agustus tahun itu juga tentara Korea Utara diresmikan. Tentara ini dilatih dan diperkuat oleh Soviet sebelum meninggalkan Korea utara pada Desember 1948. Seperti halnya AS yang meninggalkan 500 personil militernya untuk melatih tentara korsel maka Sovietpun meninggalkan 150 personilnya untuk tiap divisi tentara Korea Utara, selain itu ribuan prajurit Korea utara sejak 1946 di kirim ke Soviet untuk memperoleh latihan khusus. Berbeda dengan AS yang lamban dan gagal dalam menyiapkan kekuatan Korea Selatan maka sejak awal Soviet telah menyiapkan perlengkapan militer dengan lengkap

PERANG KOREA 1950-1953

1. Penyerangan Pasukan Korut ke daerah Korsel
Perang korea biasa juga dikenal dengan perang yang dilupakan ( The Forgetten War ). Alasan daripada perang ini dilupakan adalah. 1, Isu perang ini kalah dengan isu mengenai perang dingin yang dilakukan oleh AS-US. 2, substansi isi perang ini tidakk jelas. Maksudnya. Tujuan daripada orang-orang yang ikut berperang tidak jelas. Korea utara melihat perang korea ini sebagai upaya untuk membebaskan Tanah Air dari kekuatan asing dan bersatu kembali dengan saudaranya yang ada di Selatan. Bagi AS lebih suka menyebunya sebagai aksi polisi biasa. US menganggap perang ini sebagai penolong korea utara. Sedangkan bagi cina perang ini untuk melindungi tanah airnya dari serangan luar.
Perang korea ini diawali ketika Korea Utara menyerang masuk ke korea selatan melewati garis lintang 38 yang merupakan garis lintang perbatasan dua korea. Penyerangan ini dilakukan pada tanggal 25 juni 1950 yang dipimpin oleh Kolonel Lee Hak Ku. Penyerangan ini mengalami keberhasilan yang dikarenakan penyerangan ini tidak di duga-duga oleh tentara Korsel yang sedang tertidur. Serangan pertama tentara Korut adalah lembah Ch’orwon gerbang utama ke Seoul. Setelah mereka menguasai Ch’corwon tentara Korut ini masuk hingga ke Seoul. Akhirnya pada tanggal 28 Juni. Seoul yang merupakan ibukota Korsel jatuh ketangan pasukan Korut. Setelah merebut ibukota Korea Selatan, pasukan penyerbu langsung melanjutkan gerakannya ke selatan dengan maksud menggulung seluruh semenanjung Korea dibawah kekuasaan Pyongyang. Ketika pasukan Korut ini semakin masuk kedaerah selatan presiden Truman pada 29 juni memerintahkan blockade laut di pantai Korea, dan penjelajah ringan USS Juneau menjadi kapal perang pertama yang menembaki daratan Korea di Mukho, dipantai timur semenanjung. Sementara itu pasukan darat pertama Amerika pada 1 Juli tiba di Korea dari Jepang. Dengan kedatangan tentara AS ini ternyata tidak dapat menahan serangan dari Korut. Yang dikarenakan kurang lengkapnya persenjataan pasukan AS. Akhirnya pasukan AS dengan pasukan Korsel ini terdesak hingga ke garis pertahanan terakhir yaitu di Pusan. Ketika terdesak ini letjen Walton Walker mengatakan “There Will be no more retreating, withdrawal, or readjustment of the lines, or anything else you want to call it!”. Disisi lain Tentara yang menghadapi garis pertahanan Walker disekitar Pusan pada awal Agustus juga mengalami kendala. Kekuatan mereka berkurang, pasukan Korut dengan total jumlah pasukan dari semua divisinya tinggal 70.000 dan tank juga kurang dari 100 buah. Sedangkan pasukan PBB tak kurang dari 141.800 orang. Diantaranya 82.000 Korsel, 47.000 AS. Sisanya pasukan Negara lain yang mulai dating. Sperti Brigade ke-27 Inggris. Karena 2 kekuatan yang tidak berimbang itulah maka Korut tidak dapat menguasai Pusan.

2. Titik Balik Penyerangan Pasukan PBB
Ketika Korut tidak dapat menguasai Pusan Jendral Douglas MacArthur memiliki rencana yang terlalu beresiko. Idenya berupa mendaratka pasukannya di pelabuhan pantai Inchon. Pentagon kemudian berusaha meyakinkan MacArthur bahwa pendaratan di pantai Inchon akan menjadi pembantaian bagi mereka. Tetapi MacArthur bersikeras untuk mendaratkan pasukannya di pantai Inchon. Lalu pada tanggal 15 Spetember Pasukan AS/PBB dapat menguasai pantai Inchon. Mudahnya pantai Inchon ini dikuasai karena pertahanan yang dilakukan oeh pasukan Korut ini tidak kuat tidak seperti di Iwo Jima ketika Perang Dunia II. Setelah menguasai Inchon maka pasukan PBB bergerak menuju target berikutnya yang dianggap penting baik secara politik maupun militr, kota yang juga ibukota Korsel, Seoul.serbuan ke Seoul dilakukan tanggal 19 September. Serbuan ke Seoul benar-benar mendapat perlawanan yang hebat dari pasukan Korut. Gempuran armada tank T-34 dan pesawat pembom Yak Korut menyebabkan kerugian yang besar bagi pasukan PBB. Tapi serbuan itu secara perla dilahan berhasil menekan pertahanan pasukan Korut sehingga mereka mulai mengambil inisiatif untuk mundur menuju selatan. Lalu pada tanggal 25 september setelah melalui perjuangan yang berat pasukan PBB sepenuhnya menguasai kota Seoul. Setelah Seoul ini dikuasai ternyata pasukan PBB masih terus masuk hingga melewati garis 38 lintang. Hingga akhirnya sampai ke sungai Yalu yaitu perbatasan anatar Korut dengan Cina manchuria. Akibat inilah maka Cina turut berperan dalm perang korea. Sebenranya Mao Zedong sudah mempersiapkan 500.000 tentaranya yang berada di Manchuria dan siap untuk bertempur dengan pasukan PBB. Alih-alih untuk melindungi rakyatnya, sebenarnya Mao Zedong ingin agar RRC ini diakui keberadannya. Dilain sisi Presiden Truman sebenarnya sudah memperingatkan Jendral MacArthur agar menyetop masuk ke daerah korut jika ada intervensi dari Cina atau US. Akantetapi MacArthur bersikeras dan meyakinkan President Truman bahwa cina tidak akan ikut campur dalam perang ini.
3. Cina Ikut Berperang dalam Perang Korea
Ketika pasukan Korut memasuki wilayah dekat sungai yalu maka cina yang merupakan daerahnya kekuasaannya berbatasan dengan Korut bersiap untuk menghadapi pasukan PBB. Lalu pada tanggal 25 oktober Mao Zedong mengirimkan pasukannya agar melewati sungai Yalu. Disinilah akhirnya dua kekuatan bertemu dan bertempur. Pasukan PBB terdesak mundur yang diakibatkan cuaca yang sangat buruk dan persediaan makanan yang sangat menipis. Sehingga pasukan Cina ini dapat memukul mundur pasukan PBB hingga garis lintang 38. lalu ibukota Korea Selatan, Seoul jatuh lagi ketangan komunis. Bahkan Inchon yang merupakan tempat kemenangan mutlak pasukan PBB dapat dikuasai lagi oleh pasukan komunis. Sekali lagi pasukan PBB ini balik ke Pusan. Akantetapi pada akhirnya Pasukan PBB dapat memukul mundur pasukan Cina dan Korut ini sampai garis lintang 38. Pada garis lntang inilah kedua belah pihak masih bertempur hingga terjadi gencatan senjata 10 juli 1953.

4. Perjanjian Gencatan Senjata
Selama dua pasukan ini yaitu pasukan PBB dengan Pasukan Cina-Korut sedang bertempur pada tahun 1951. Pemimpin PBB dan Uni Soviet setuju bahwa telah tiba waktunya untuk membicarakan syarat perdamaian. Sebagai pemasok terbesar untuk bantuan keuangan, militer, dan politik bagi cina komunis dan korea Utara, Soviet memainkan peran utama dalam membawa komunis ke meja perundingan. Selama Mei dan Juni 1951, rahasia dan diskusi tidak resmi terjadi antara perwakilan AS dan US. Kontak dibalik layar pada 23 Juni 1951 ini membuahkan pernyataan US bahwa pihaknya setuju membuka diskusi perdamaian antara Korea Utara, komunis Cina, dan Perwakilan PBB. Pembicaraan itu dimulai 10 Juli 1951, dikota kecil Kaesong, sebelah utara 38 paralel dan masih dalam jangkauan garis musuh. Ternyata pembicaraan ini diusik oleh pasukan Korut. Akhirnya pembicaraan dilakukan di Pamunjong. Perundingan ini molor hingga 25 bulan. Lambannya perundingan karena diwarnai ketidaksepakatan. Mulai dari Interupsi Prajurit walk out negoisator yang marah. Perdamaian sulit dicapai karena perbedaan substansi yang terus memecah dua pihak yang berseteru. April 1953, negoisator dari PBB dan Komunis akhirnya mencapai kesepakatan pertama. Menyangkut POW (tawanan perang). Bulan juni, kedua pihak setuju untuk membentuk Neutral nations repatrition Commision untuk mengawasi pengembalian tawanan perang. Akhirnya, Perang Korea berakhir. Perdamaian ditandatangani pada 27 juli 1953. Korea tetap terbagi di parallel 38. Korea Utara akhirnya menjadi sekitar 21.000 mil persegi lebih kecil dibandingkan pada juni 1950. Panmunjom, di provinsi, desa dimana tempat penandatangan perdamaian berlangsung secara de facto menjadi perbatasan antara Korea Utara dan korea Selatan.

KOREA SEATAN DAN KOREA UTARA PASCA PERANG

Pada tanggal 25 Juni 1950, tentara Korea Utara menyerang Korea Selatan dalam upaya menyatukan Korea dibawah kekuasaan komunis. Korea Utara yang memakai persenjataan yang disediakan oleh Uni Soviet menang atas Korea Selatan. Akan tetapi, atas bantuan PBB, Korea Selatan diselamatkan atas kekalahan dan pertempuran pun diakhiri dengan gencatan senjata pada bulan Juli 1953. Sejak saat itu, berbagai perundingan yang dilakukan untuk menyatukan Korea selalu gagal.
Korea Utara dan Korea Selatan tidak pernah menandatangani perjanjian perdamaian secara resmi dan dengan demikian mereka secara resmi masih berperang. Pemerintah Korea Selatan menjadi didominasi oleh militernya dan keadaan yang relatif damai ini diselingi oleh pertempuran perbatasan dan beberapa upaya pembunuhan. Korea Utara gagal dalam beberapa upaya pembunuhan terhadap para pemimpin Korea Selatan, terutama pada tahun 1968, 1974 dan 1983; terowongan sering ditemukan di bawah Zona Demiliterisasi dan perang hampir pecah karena terjadinya insiden pembunuhan kapak di Panmunjeom pada 1976. Pada 1973, beberapa kontak tingkat tinggi yang sangat rahasia mulai dilakukan melalui kantor-kantor Palang Merah, tetapi berakhir setelah insiden Panmunjeom dengan sedikit kemajuan yang telah dibuat.
Baru-baru ini, di dalam upaya untuk memajukan upaya rekonsiliasi, kedua Korea telah menerima Bendera Unifikasi tidak resmi, yang mewakili Korea di acara olah raga internasional. Korea Selatan memberi Korea Utara bantuan dan usaha ekonomi kerjasama yang signifikan, dan kedua pemerintah Korea telah bekerjasama dalam mengupayakan pertemuan anggota keluarga yang terpisah dan pariwisata terbatas di situs Korea Utara. Namun, kedua negara masih tidak mengakui satu sama lain, dan Kebijakan Cuaca Cerah tetap kontroversial di Korea Selatan.

Profil Negara Korea Selatan dan Korea Utara

Korea Selatan (Republik Demokrasi Korea)
Nama Resmi : Daehan Minguk
Ibukota : Seoul
Bahasa Resmi : Korea
Agama : Budha, Kristen, Confusianisme, To-gyo, Ch’ondogyo
Pemerintahan : Republik
• Kepala Negara : Presiden
• Kepala Pemerintahan : Perdana Menteri
Letak Geografis : Utara: Korea Utara
(Daerah Perbatasan) Selatan: Laut Cina Timur
Timur: Laut Jepang
Barat: Laut Kuning
Luas Wilayah : 100.032 km2









Korea Utara (Republik Demokratik Rakyat Korea)

Nama Resmi : Chosŏn Minjujuŭi Inmin Konghwaguk
Ibukota : Pyongyang
Bahasa Resmi : Korea
Agama : Ch’ondogyo, Buddha, Kristen
Pemerintahan : Republik
• Kepala Negara : Presiden
• Kepala Pemerintahan : Perdana Menteri
Letak Geografis : Utara: RRC
(Daerah Perbatasan) Selatan: Korea Selatan
Timur: Laut Jepang
Barat: Laut Kuning
Luas Wilayah : 120.540 km2










Profil Negara Korea Selatan dan Korea Utara

Korea Selatan (Republik Demokrasi Korea)
Nama Resmi : Daehan Minguk
Ibukota : Seoul
Bahasa Resmi : Korea
Agama : Budha, Kristen, Confusianisme, To-gyo, Ch’ondogyo
Pemerintahan : Republik
• Kepala Negara : Presiden
• Kepala Pemerintahan : Perdana Menteri
Letak Geografis : Utara: Korea Utara
(Daerah Perbatasan) Selatan: Laut Cina Timur
Timur: Laut Jepang
Barat: Laut Kuning
Luas Wilayah : 100.032 km2


Bidang Pemerintahan dan Politik
Korea Selatan adalah negara presidensial. Seperti pada negara-negara demokrasi lainnya, Korea Selatan membagi pemerintahannya dalam tiga bagian: eksekutif, yudikatif dan legislatif. Lembaga eksekutif dipegang oleh presiden dan dibantu oleh perdana menteri yang ditunjuk oleh presiden dengan persetujuan dewan perwakilan. Presiden bertindak sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
Lembaga legislatif dipegang oleh dewan perwakilan yang menjabat selama empat tahun. Pelaksanaan sidang paripurna diadakan setiap setahun sekali atau berdasarkan permintaan presiden. Sidang ini terbuka untuk umum namun dapat berlangsung tertutup.
Pengadilan konstitusional menjadi lembaga tertinggi pemegang kekuasaan yudikatif yang terdiri atas 9 hakim yang direkomendasikan oleh presiden dan dewan perwakilan. Hakim akan menjabat selama enam tahun dan usianya tidak boleh melebihi 65 tahun pada saat terpilih.
Korea Selatan terdiri dari 1 Kota Khusus (Teukbyeolsi), yaitu Seoul; 6 Kota Metropolitan (Gwangyeoksi), antara lain Busan, Daegu, Incheon, Gwangju, Daejeon, dan Ulsan; serta 9 Provinsi (do), antara lain Gyeonggi, Gangwon, Chungcheong Utara, Chungcheong Selatan, Jeolla Utara, Jeolla Selatan, Gyeongsang Utara, Gyeongsang Selatan, Jeju.

Bidang Perekonomian
Sebagai salah satu dari empat Macan Asia Timur, Korea Selatan telah mencapai rekor pertumbuhan yang memukau. Setelah berakhirnya PDII, taraf perekonomian Korea Selatan kira-kira sama dengan negara miskin lainnya di Afrika dan Asia. Kemudian Perang Korea membuat kondisi semakin parah. Sekarang tingkat perekonomian Korea Selatam sama dengan ekonomi-ekonomi negara-negara di Uni Eropa.
Perekonomian Korea Selatan sejak tahun 1960-an telah mencatat rekor perkembangan yang luar biasa. Perkembangan ini terutama ditentukan lewat integrasi negara ini kepada perekonomian dunia yang modern dan berteknologi tinggi. Saat ini pendapatan perkapita Korea Selatan telah setara dengan pendapatan negara-negara Uni Eropa.
Selama kurun waktu 1980-an, Korea Selatan mengadopsi sistem kedekatan antara sektor pemerintahan dan bisnis yang termasuk juga kredit yang terarah, pembatasan impor, dan pensponsoran industri-industri khusus. Pemerintah Korea Selatan mendorong impor bahan-bahan baku mentah dan teknologi dengan mengorbankan barang konsumtif serta mendorong masyarakat untuk menabung dan melakukan investasi.
Salah satu hal yang unik dalam ekonomi Korea Selatan adalah peranan chaebol (konglomerat) yang mendominasi sejak lama dan kebanyakan didirikan setelah Perang Korea. Pada 1995, di antara 30 atas chaebol, empat grup teratas Hyundai, Samsung, Daewoo, dan LG Group. Pada 2003, hanya 4 dari 18 chaebol terbesar tetap berjalan. Namun, mereka tetap mendominasi aktivitas ekonomi.
Chaebol Korea Selatan sering dibandingkan dengan keiretsu Jepang. Perbedaannya adalah chaebol Korea masih dipegang oleh keluarga pendiri, tidak seperti keiretsu, yang dijalankan oleh manajer perusahaan profesional. Perbedaan kedua adalah pemerintah mencegah chaebol memiliki bank pribadi, sedangkan Keiretsu bekerja sama dengan bank tertentu, memberikan perusahaan tersebut mencyari kredit yang tidak terbatas.





















Korea Utara (Republik Demokratik Rakyat Korea)
Nama Resmi : Chosŏn Minjujuŭi Inmin Konghwaguk
Ibukota : Pyongyang
Bahasa Resmi : Korea
Agama : Ch’ondogyo, Buddha, Kristen
Pemerintahan : Republik
• Kepala Negara : Presiden
• Kepala Pemerintahan : Perdana Menteri
Letak Geografis : Utara: RRC
(Daerah Perbatasan) Selatan: Korea Selatan
Timur: Laut Jepang
Barat: Laut Kuning
Luas Wilayah : 120.540 km2

Bidang Pemerintahan dan Politik
Korea Utara adalah negara yang menyatakan secara sepihak sebagai negara Juche (percaya dan bergantung kepada kekuatan sendiri) dengan pemujaan kepribadian yang dikemukakan secara terorganisasi terhadap Kim Il-sung (pendiri juga presiden yang pertama dan satu-satunya negara ini) dan puteranya yang menjadi pewarisnya, Kim Jong-il. Mengikuti mangkatnya Kim Il-sung pada 1994, dia tidak digantikan melainkan memperoleh gelar "Presiden Abadi", dan dikuburkan di Istana Memorial Kumsusan di Pyongyang pusat.
Meskipun kedudukan aktif presiden telah dihapus untuk menghargai Kim Il-sung, kepala negara de facto adalah Kim Jong-il, yang kini menjabat sebagai Ketua Komisi Pertahanan Nasional Korea Utara. Legislatur Korea Utara adalah Majelis Rakyat Agung, kini diketuai oleh Presiden Kim Yong-nam. Tokoh pemerintahan senior lainnya adalah Perdana Menteri Kim Yong-il.
Wilayah administratif Korea Utara terdiri dari 1 kota khusus yang dikelola langsung oleh pusat (Chikhalsi), yaitu Pyongyang; 3 daerah administratif khusus (Tukpyol Haengjonggu), antara lain Daerah Industri Kaesong, Daerah Pariwisata Kumgangsan, Daerah Administratif Khusus Sinuiju; serta 9 provinsi (do), antara lain Pyongan Selatan, Pyongan Utara, Chagang, Hwanghae Selatan, Hwanghae Utara, Kangwon, Hamgyong Selatan, Hamgyong Utara, dan Ryanggang.
Korea Utara adalah negara yang menganut satu partai. Partai yang memerintah adalah Barisan Demokratik untuk Reunifikasi Tanah Air, sebuah koalisi Partai Buruh Korea dan dua partai kecil lainnya, Partai Demokratik Sosial Korea dan Partai Chongu Chondois. Partai-partai ini mengajukan semua calon untuk menempati kantor pemerintahan dan memegang semua kursi di Majelis Rakyat Agung.
Korea Utara telah memelihara hubungan yang akrab dengan RRC dan Rusia dari sejak lama. Kejatuhan komunisme di Eropa Timur pada 1989, dan terpecah-belahnya Uni Soviet pada 1991, berdampak pada semakin berkurangnya bantuan kepada Korea Utara dari Rusia, meskipun Cina tetap saja memberikan bantuan penting. Korea Utara memelihara ikatan yang kuat dengan sekutu sosialisnya di Asia Tenggara, yaitu Vietnam, Laos, dan Kamboja.
Korea Utara telah memulai pembangunan Pagar Perbatasan Cina-Korea di perbatasan utara, sebagai tanggapan bagi harapan Cina yang ingin mengekang para pengungsi yang melarikan diri dari Korea Utara. Sebelumnya, perbatasan antara Cina dan Korea Utara hanya diawasi oleh sedikit petugas patroli.
Hasil dari program senjata nuklir Korea Utara, pembicaraan enam-pihak diselenggarakan untuk mencari penyelesaian damai terhadap ketegangan di antara dua pemerintah Korea, Federasi Rusia, Republik Rakyat Cina, Jepang, dan Amerika Serikat.

Bidang Perekonomian
Korea Utara menganut sistem ekonomi industrialisasi, autarki, dan sangat terpusat (ekonomi komando). Dari lima negara sosialis yang tersisa di dunia, Korea Utara adalah satu dari hanya dua (bersama-sama dengan Kuba) dengan ekonomi yang dimiliki negara dan direncanakan oleh pemerintah sepenuhnya.
Kebijakan isolasi Korea Utara berarti bahwa perdagangan internasional sangatlah dibatasi, hambatan potensial yang signifikan untuk pertumbuhan ekonomi. Namun, karena lokasinya yang strategis di Asia Timur menghubungkan empat ekonomi utama dan memiliki tenaga kerja murah, muda, dan terlatih, diprojeksi bahwa ekonomi Korea Utara mampu bertumbuh pada kisaran 6–7% per tahun "dengan ukuran reformasi dan insentif yang benar".
Ekonomi Korea Utara seutuhnya dinasionalisasi, artinya bahwa rasio makanan, perumahan, kesehatan, dan pendidikan diberikan dari negara secara gratis. Pembayaran pajak dihapuskan sejak 1 April 1974. Pada Juli 2002, Korea Utara mulai menyusun pengalaman dengan kapitalisme perseorangan di Daerah Industri Kaesong. Sejumlah kecil kawasan lainnya telah dirancang sebagai Daerah Administratif Khusus, termasuk Sinuiju di sepanjang perbatasan Cina dan Korea Utara. Para pengunjung yang baru saja ke sana melaporkan bahwa banyaknya pasar petani terbuka telah bertambah di Kaesong dan Pyongyang, juga di sepanjang perbatasan Cina-Korea Utara, melampaui sistem rasio makanan.
Menurut taksiran pada 2002, sektor dominan di dalam ekonomi Korea Utara adalah industri (43,1%), diikuti oleh jasa (33,6%) dan pertanian (23,3%). Pada 2004, ditaksir bahwa pertanian membekerjakan 37% dari tenaga kerja, sementara industri dan jasa membekerjakan sisanya, 63%. Industri utama meliputi produk militer, pembuatan mesin, energi listrik, kimia, pertambangan, perlogaman, sandang, pengolahan makanan dan pariwisata.
Pada 2005, Korea Utara diperingkat oleh FAO menurut taksiran sebagai produsen buah segar nomor 10 terbesar di dunia dan peringkat ke-19 produsen apel. Korea Utara punya sumber daya alam yang substansial dan merupakan produsen besi terbesar ke-18 dan seng, memiliki cadangan batubara terbesar ke-22 di dunia. Korea Utara juga adalah produsen fluor dan produsen tembaga terbesar ke-12 dan garam di Asia. Sumber daya alam utama lainnya misalnya timbal, tungsten, grafit, magnesium, emas, pirit, fluorspar, dan PLTA.

Bidang Militer
Kim Jong-il adalah Komandan Agung Tentara Rakyat Korea dan Ketua Komisi Pertahanan Nasional Korea Utara. Tentara Rakyat Korea adalah nama untuk personel bersenjata kolektif dari militer Korea Utara. Tentara ini memiliki empat cabang: Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Departemen Keamanan Negara. Menurut Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Korea Utara memiliki angkatan darat terbesar kelima di dunia, pada perkiraan 1,21 juta personel bersenjata, dengan kira-kira 20% pria berusia 17–54 tahun di dalam angkatan darat regular. Korea Utara memiliki persentase personel militer tertinggi per kapita di antara negara-negara lain di dunia, dengan hampir 1 serdadu terdaftar untuk setiap 25 warga negara. Strategi militer Korea Utara dirancang untuk menyusupkan agen dan menyabotase di belakang barisan musuh pada saat perang, dengan banyak Tentara Rakyat Korea yang ditugaskan di sepanjang Zona Demiliterisasi Korea. Tentara Rakyat Korea menjalankan sejumlah besar kelengkapan, meliputi 4.060 tank, 2.500 APC, 17.900 artileri (termasuk mortir), 11.000 senjata pertahanan udara di Angkatan Darat; sekurang-kurangnya 915 kapal perang di Angkatan Laut dan 1.748 pesawat tempur di Angkatan Udara. Kelengkapan yang dimaksud adalah campuran peralatan sisa-sisa Perang Dunia II, umumnya teknologi Perang Dingin yang terproliferasi, dan banyak lagi senjata modern Soviet.
Korea Utara memiliki program senjata peluru kendali balistik dan nuklir aktif dan telah menjadi subjek bagi beberapa resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1695 pada Juli 2006, Nomor 1718 pada Oktober 2006, dan Nomor 1874 pada Juni 2009, untuk menyudahi uji nuklir dan peluru kendali.
Korea Utara juga menjual peluru kendali dan peralatan militernya ke berbagai negara. Pada April 2009, PBB menyebut Perusahaan Penjualan Pembangunan dan Pertambangan Korea (alias KOMID) sebagai agen penjual utama Korea Utara dan pengekspor terbesar alat-alat peluru kendali balistik dan senjata konvensional. PBB juga menyebut Korea Ryonbong sebagai penyokong penjualan segala hal yang berhubungan dengan militer Korea Utara.
Korea Utara diyakini memiliki lebih dari 800 rudal balistik, termasuk peluru kendali jarak jauh yang suatu hari nanti dapat menembak sasaran-sasaran di Amerika Serikat. Negara komunis ini pertama kali memperoleh rudal-rudal taktis itu dari Uni Soviet pada awal 1969. Namun, rudal-rudal Scud pertama dilaporkan datang melalui Mesir pada 1976. Kairo memasok peluru kendali Scud B kepada Pyongyang dengan imbalan berupa bantuan melawan Israel dalam Perang Yom Kippur 1973.
Korea Utara mempunyai beberapa jenis peluru kendali jarak pendek. Yang paling akurat tembakan sekaligus jarak tembaknya adalah KN-02, dengan jangkauan 100 kilometer. Rudal jenis ini dalam tahap uji coba dan dipersiapkan untuk menghancurkan instalasi militer Korea Selatan.
Pyongyang juga memiliki rudal Scud B dengan jarak tembak 300 kilometer, Scud C (500 kilometer), dan Scud D (700 kilometer). Ketiga jenis peluru kendali itu sudah diuji coba dan ditempatkan di pelbagai posisi. Mereka disiapkan untuk menyerang berbagai sasaran di Korea Selatan.