Sejarah Vietnam

LATAR BELAKANG SEJARAH
Vietnam Yang Tradisional
Zaman sebelum 939 Mmerupakan zaman pengenalan sistem-sistem politik, sosial, dan ekonomi Cina yang dibawa oleh gubernur-gubernur Cina. Bentuk pengaruh Cina diantaranya birokrasi ala Mandarin, Konfusianisme, dan tulisan Cina. Bangsa Vietnam berusaha melakukan penggulingan pemerintahan Cina dan mencapai puncaknya pada tahun 939 M. Pemberontakan bangsa Vietnam diikuti oleh jatuhnya Dinasti T`ang sekitar tahun 400 M.Setelah itu, Vietnam berada dibawah satu kerajaan pusat namun kondisi politik masih belum stabil dengan sering terjadinya perpecahan dan peperangan antardinasti di Vietnam.
Permasalahan dengan Cina berakhir pada tahun 1427 ketika Panglima Le Loi membebaskan Hanoi dari pendudukan Cina yang telah menguasainya selama 20 tahun. Kemudian Le menyatakan dirinta sebagai maharaja dan mendirikan Dinasti Le. Dinasti Le berkuasa hingga terjadinya pemberontakan Tay Son tahun 1770an. Walau demikian, pertentangan kerap terjadi diantara petinggi-petinggi Negara terutama pihak Trinh di utara dengan pihak Nguyen di selatan. Peristiwa penting pada Dinasti Le terjadi pada tahun 1421 ketika bangsa Vietnam berhasil megusir bangsa Khmer kemudian merebut kerajaan Champa dan memperluas wilayah Vietnam.
Di selatan, dibawah pemerintahan Nguyen telah berdiri kerajaan tandingan yang berkedudukan di Hue, selatan sungai Gianh. Dari sini, perluasan Vietnam selatan terus dilakukan hingga delta sungai Mekong. Pada pertengahan abad XVIII, bangsa Vietnam telah memasuki teluk Siam dan merupakan titik terjauh perluasan wilayah Vietnam.
Perluasan wilayah Vietnam kemudian berbenturan dengan masuknya bangsa-bangsa barat. Sejak abad XVII-XIX, Portugis, Perancis, Belanda, dan Inggris berusaha memperebutkan pengaruh di Vietnam. Dari keempat bangasa tersebut, Perancis lebih mendominasi aktivitas penyebaran agama Kristen di Vietnam.
Pertikaian antara Trinh dan Nguyen diakhiri dengan pemberontakan Tay Son yang menyebabkan pihak Nguyen melarikan diri ke Cina sementara pihak Trinh menyerah kalah. Pemberontakan Tay Son telah membuat persatuan dalam negeri Vietnam. Keberhasilan pemberontakan Tay Son hanya berlangsung sementara. Seorang putra Nguyen, Nguyen Anh memulai usaha mengembalikan kekuasaan Nguyen. Wilayah pertama yang dikuasai adalah Saigon dan kawasan-kawasan lainnya, menuju ke uatara menguasai Hue, menerobos wilayah utara dan merebut Hanoi. Keberhasilan Nguyen Anh membuat ia menyatakan diri sebagai maharaja di Vietnam dengan gelar Gia Long pada 1 Juni 1802.
Gia Long memerintah sejak tahun 1802 hingga 1820. Awal pemerintahannya difokuskan pada konsolidasi nasional dan menyatukan kerajaan yang telah terpecah selama berpuluh tahun. Gia Long memerintah dengan tangan besi, ia mempertahankan sistem pemerintahan tradisional. Pengganti Long ialah Minh Mang yang memerintah dari tahun 1820 hingga 1841. Ia mewarisi sistem pemerintahan dari ayahnya yaitu dengan memperkuat kontrol pusat dan melakukan penyeragaman nasional. Ia sangat fanatik terhadap kebudayaan Cina terutama pada Konfusianisme. Oleh karena itu, ia menentang perkembangan agama Kristen dengan mengeluarkan perintah pembunuhan para penganut Kristen pada tahun 1833. Kemudian para misionaris Perancis dideportasi, dipenjarakan, atau bahkan dibunuh. Sikap Mang semakin keras setelah terjadi pemberontakan di Cochinchina Selatan yang didukung orang Kristen Perancis. Namun, sebelum kematiannya, Mang mempertimbangkan kembali kebijakannya yang memusuhi orang-orang Kristen Karen khawatir akan memicu konflik dengan Perancis.
Thieu Tri menggantikan Minh Mang dan memerintah sejak tahun 1841 hingga 1847. Pemerintahan Tri kembali menegaskan sikap anti-Kristian hingga ia digantikan Tu Duc pada tahun 1848. Pemerintahan Tu Duc juga melakukan hal yang sama dengan mengasingkan Vietnam dan menghapuskan masyarakat Kristen.
Sikap anti-Kristen penguasa-penguasa Vietnam mendorong Perancis dan Spanyol menyerbu Tourane dan pada Februari 1859, mereka bergerak ke selatan dan merebut Saigon. Pihak Tu Duc kemudian berdamai dengan Perancis dan menandatangani perjanjian damai tahu 1862. Perancis kemudian beralih ke utara dimana Tu Duc hanya memiliki kekuasaan yang kecil. Tahun 1873, Perancis menduduki Hanoi. Jatuhnya Hanoi menyebabkan Duc meminta perlindungan pada Cina dengan menyatakan diri sebagai vazal. Perancis berusaha menghalangi dukungan Cina dengan mengirimkan pasukan ke Haiphong dan pada tahun 1883, satu pasukan mengepung Hanoi. Dengan demikian, pada 25 Agustus 1883, dengan perjanjian resmi dengan Tu Duc, Perancis telah menguasai Vietnam.

Masa Pendudukan Perancis
Masa pendudukan Perancis telah menyebabkan perubahan berarti pada sejarah Vietnam yaitu telah diperkenalkannya sistem barat dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial. Kemudian mencoba mentransformasikan kerajaan Vietnam yang tradisonal menjadi negara Vietnam yang modern. Upaya ini mendorong gerakan penggulingan pemerintahan kolonial Perancis. Dengan perjanjian tahun 1884 tentang kekuasaan Perancis di Vietnam, wilayah Tonkin secara tidak langsung diperintah oleh residen-residen Perancis yang bergerak berdasarkan hierarki Mandarin yang telah ada. Sementara di Annam diperbolehkan meneruskan tradisi kerajaannya. Secara de facto, hanya Conchinchina saja yang mandapat status wilayah jajahan dan diperintah secara langsung dibawah kendali Perancis. Annam dan Tonkin bersama dengan Kamboja dan Laos telah dikategorikan sebagai negeri bawahan dan bersama dengan Cochinchina termasuk dalam Kesatuan Indochina tahun 1887.
Selama tahun 1892 hingga 1930, Indochina diperintah oleh 23 orang Gubernur Jenderal Perancis yang bertanggung jawab pada Kemerterian Tanah Jajahan Perancis. Pemerintahan Perancis disetiap wilayah berbeda polanya dan didasarkan pada Kesatuan Indochina.

Perkembangan Semangat Kebangsaan
Kesatuan kebangsaan Vietnam telah terbentuk sejak masa pendudukan Cina. Perjuangan melawan Perancis dilakukan hingga tahun 1916 dan dipimpin oleh petinggi istana dan pejabat. Tujuan perlawanan itu adalah mengusur Perancis yang dianggap musuh bersama rakyat Vietnam kemudian mengembalikan sistem dinasti yang lama. Selama 10 tahun sebelum Perang Dunia I, pendudukan Perancis telah memeberikan perubahan dalam hal munculnya kalangan terpelajar.
Pada tahu 1920an, berbagai upaya dilakukan golongan terpelajar Vietnam untuk mencapai konsensus melalui kerjasama dengan rezim kolonial. Apabila tidak berhasil, mereka menggunakan cara kekerasan dan senjata. Sebagian besar golongan dan kelompok bawah tanah berhaluan Marxis dan nasionalis (Viet Nam Quoc Dan-Dang/VNQDD/Partai Nasionalis Vietnam). Tujuan mereka adalah menggulingkan pemerintahan Perancis dengan revolusi dan mendirikan satu negara republik mengikuti pola Kuomintang di Cina. VNQDD telah memimpin pemberontakan yang dimulai pada malam 9 Februari 1930 dimana partisan Vietnam di Yen Bay bangkit untuk memberontak. Perancis mengetahui hal ini dan denga segera menggagalkan upaya pemberontakan kemudian VNQDD dibekukan hingga 15 tahun kemudian dan muncul kembali dibawah naungan Cina pada masa Perang Dunia II.
Dibekukannya VNQDD mendorong gerakan komunis semakin kuat. Tiga kelompok komunis bergabung menjadi Partai Komunis Indochina (ICP) yang bersatu berdasarkan Komintern perwakilan Asia Tenggara, pimpinan Nguyen Ai Quoc. Usaha ICP adalah dengan mengadakan unjuk rasa besar-besaran akibat kegagalan panen petani secara berturut-turut. Kemudian diikuti pemogokan pekerja diladang-ladang dan kilang-kilang. Dilanjutkan dengan pemberontakan petani dan pewujudan soviet di wilayah Ha Tinh dan Nghe An. Tahun 1932, Perancis menumpas gerakan komunis dan sekitar 10.000 pengikut komunis dijatuhi hukuman tahanan politik. ICP kemudian dibubarkan, hubungannya dengan Komintern terputus sejak tertangkapnya Nguyen Ai Quoc pada 1931 di Honh Kong.
Tidak seperti VNQDD, ICP dibubarkan tetapi tidak dimusnahkan dalam penindasan Perancis. Oleh karena itu, pada 1933, ICP kembali bergerak dan mendapatkan tempat penting dalam upaya pemberontakan yang disusun oleh partai ini dan beberapa kumpulan Trotskyis. Tahun 1938, dengan jatuhnya Popular Front di Perancis, ICP diburu dan pendukungnya ditangkap. Menjelang pecah Perang Dunia II, ICP menyusun kembali pimpinannya dalam masa pelarian di Cina.

Perang Dunia II
Kejatuhan Perancis akibat serbuan Jerman pada masa-masa awal Perang Dunia II menyebabkan rezim penjajah di Indochina berdiri sendiri dalam menghadapi gerakan Jepang. Pertempuran pecah antara Perancis dan Jepang dengan kekalahan Perancis. Pola penjajahan Jepang di Asia Tenggara adalah dengan mengakui kedaulatan Perancis atas Indochina dan membiarkan pemerintahan setempat dan sebagai gantinya kemudahan tentara Indochina dan sumber-sumber ekonomi diserahkan pada Jepang. Keseimbangan yang tipis antara penguasaan Perancis dan Jepang ditegaskan ketika Jepang dengan kekuatan militer menduduki Indochina pada 9 Maret 1945.
Pada tahun-tahun permulaan perang, banyak kelmpok pembebasan Vietnam berkumpul diselatan Cina. Pemimpin-pemimpin ICP mendeklarasikan Jawatan Kuasa Pusat pada Mei 1941 dan melancarkan Liga Kemerdekaan Vietnam (Viet Nam Doc Lap Dong Minh Hoi) atau lebih dikenal Viet Minh. Tuntutan komunis untuk perubahan dalam bidang pertanian dan perjuangan kelas dikesampingkan dan mendahulukan kemerdekaan Negara dengan menyatukan semua lapisan masyarakat dan membentuk pasukan pembebasan kebangsaan.
Pada kurun waktu 1943-1945, Viet Minh memfokuskan usahanya pada dua hal yaitu perluasan organisasi dengan memperluas dukungan rakyat serta membina kekuatan militernya. Seiring dengan kekalahan Jepang dalam Perang di Asia-Pasifik pada 13 Agustus 1945, kongres kebangsaan Viet Minh memperbolehkan satu polisi pemberontakan menerima sebuah rancangan sepuluh perkara dan telah memilih sebuah Jawatan Kuasa Kebebasan yang diketuai Ho Chi Minh. Pendukung Minh mengambil alih Hanoi sementara Bao Dai turun tahta pada 26 Agustus untuk memberi dukungan pada pemerintahan sementara Republik Demokratik Vietnam (DRV). Bao Dai kemudian menjadi penasihat agung politik. Pada 2 September, Minh menyatakan kemerdekaan Vietnam dan mendirikan Republik Demokratik Vietnam.

Perang Kemerdekaan Vietnam
Pada masa perang sebelumnya yang diikuti penyerahan Jepang, Viet Minh berharap dapat menumbuhkan satu negara kebangsaan yang berdaulat dan merdeka. Di utara dan tengah Vietnam, Viet Minh megisi kekosongan kekuasaan dengan dukungan Bao Dai. Di selatan, persaingan diantara perkumpulan kebangsaan menyebabkan mereka tidak dapat mencapai kesepakatan. Ancaman kedaulatan Vietnam muncul setelah disepakatinya Perjanjian Postdam dimana Cina akan menduduki kembali Vietnam di utara hingga lintang 16° sementara Inggris menduduki Vietnam bagian selatan.
Wakil pemerintah pendudukan Inggris di Vietnam Selatan, Jenderal Douglas Gracey tiba di Saigon pada 12 September 1945. Walau hanya mendapat tugas melucuti tentara Jepang, Gracey membenarkan tawanan perang Perancis memperoleh senjata dan melakukan perebutan kekuasaan atas Jawatan Kuasa di Saigon.
Sementara di utara, pasukan Cina dibawah Jenderal Lu Han tiba pada awal September 1945 menimbulkan masalah pada Viet Minh. Keberadaannya mendorong munculnya Dong Minh Hoi (Liga Pemberontak Vietnam/Cach Menh Dong Minh Hoi), suatu gabungan antara tokoh-tokoh yang disponsori Kuomintang dan VNQDD. Organisasi ini mendesak agar negara pimpinan Ho Chi Minh dimasukkan dalam kepemimpinan. Pada 11 November 1945, ICP dibubarkan dan digantikan dengan Lembaga Pengkajian Marxis. Viet Minh juga melakukan pemilihan umum pada Januari 1946. Pendukung VNQDD memperoleh 50 kursi dan Dong Minh mendapat 20 kursi.
Keberadaan tokoh-tokoh dukungan Kuomintang digunakan sebagai satu modal politik oleh Viet Minh yang menyatakan mereka yang bertanggung jawab atas perjanjian yang tidak popular dengan Perancis pada 6 Maret 1946. Dalam perjanjian ini, Perancis menyatakan Vietnam sebagai negara merdeka, memiliki pemerintahan sendiri, tentara dan lembaga keuangan dibawah Persekutuan Indochina dan Kesatuan Perancis.
Perancis juga setuju untuk dilakukannya referendum untuk menentukan status Tonkin, Annam, dan Cochichina serta penarikan mundur tentara Perancis. Perjanjian 6 Maret tersebut menimbulkan kemarahan publik dan diserahkan kepada ketua tentara DRV, Vo Nguyen Giap dan Ho Chi Minh untuk berunding mengenai perjanjian yang berbahaya ini. Pada penghujung bulan April 1946 di Dalat dan awal Juli 1946 Fontainebleau, kedua belah pihak sulit mencapai kesepakatan. Dua masalah utama adalah status Vietnam sebagai negara merdeka dalam Kesatuan Perancis dan status Cochichina.
Kegagalan perundingan menyulut kerusuhan di Vietnam utara seperti di Haiphong pada 22 November yang mendorong Perancis mengebom Haiphong yang diduduki Vietnem. Setelah 19 Desember, Hanoi direbut Viet Minh dan akhirnya meletuslah peperangan antara Vietnam dengan pemerintahan pendudukan Perancis.

Hilangnya Sebuah Negara Besar
Pada permulaan perang, Perancis mendominasi dengan membombardir kota-kota yang diduduki tentara DRV. Tentara DRV pun mundur ke pedalaman. Sementara itu, Tentara Rakyat Vietnam sedang mempersiapkan pertempuran besar-besaran. Kekuatan mereka berada pada kekuatan rakyat. Keadaan berbalik ketika bala tentara Cina Komunis diturunkan pada Desember 1949 untuk menyokong kekuatan Tentara Rakyat Vietnam. Kegagalan Perancis dalam kekuatan militer mendorong pemerintah Perancis mencoba pergerakan politik dengan mendirikan negara kebangsaan dibawah Bao Dai. Perancis melalui Perjanjian Elysee bulan Maret 1949 mengesahkan penyatuan Vietnam kedalam Kesatuan Perancis. Setelah menduduki jabatannya, Bao Dai ternyata tidak mendapat dukungan rakyat, ia tidak memiliki pengaruh politik dan kekuasaannya hanya bergantung pada Perancis.
Sementara itu, pihak DRV telah memulaikan suatu rancangan untuk memberantas buta huruf, pembaruan ekonomi dan sosial ditegaskan dan mengikuti aturan Komunisme. Pihak DRV mengubah strategi politiknya pada 1949-1950 dimana dijalinnya hubungan dengan Cina Komunis dan Uni Soviet pada Januari 1950. Partai Pekerja Vietnam (Lao Dong Dang) dibentuk pada 3 Maret 1951. Tahun 1953, bentuk pertanian kolektif khas Komunisme dimulai sebagai satu langkah membangun ekonomi Vietnam Utara berdasarkan garis-garis Komunisme.
Amerika Serikat memberikan dukungan diplomatik dan menambah bantuan keuangan untuk pemerintahan Bao Dai pada 7 Februari 1950. Kedudukan Perancis yang semakin merosot menyebabkan Perancis menerima kemungkinan untuk mencapai satu persetujuan dengan pihak DRV. Sementara itu, Jenderal Giap menerobos masuk ke pertahanan Perancis yang kuat di Dien Bien Phu, perbatasan dengan Laos. Pemerintah Perancis berdalih dalam pertempuran itu, Cina Komunis terlalu banyak intervensi dan mendorong Perancis meminta bantuan Amerika Serikat. Namun Amerika Serikat menolak ketika Inggris mendesak penyelesaian secara damai melalui Konferensi Jenewa.
Konferensi Jenewa dimulai pada 8 Mei 1954 dengan menghasilkan kesepakatan akhir antara Perancis dengan Vietnam. Kecuali pihak Amerika dan Vietnam Utara, peserta konferensi sepakat mengadakan pemilihan umum di Vietnam Utara dan Selatan dengan tujuan menyatukan kedua Vietnam yang dimulai pada Juli 1956. Namun, hingga batas waktu terlewati kedua Vietnam masih terpisah dimana Vietnam Selatan disokong Amerika Serikat dan Barat sementara Vietnam Utara (Republik Demokratik Vietnam) disokong Uni Soviet, Cina, dan blok Komunis.

Vietnam Selatan Setelah Perjanjian Jenewa
Berdirinya Vietnam Selatan tidak terlepas dari peran Amerika Serikat yang menekan Perancis agar membentuk pemerintahan Vietnam. Sejumlah perjanjian ditandatangani antara Perancis dan Vietnam pada 4 Juni 1954 menuju kemerdekaan. Pada 16 Juni, Bao Dai melantik Ngo Dinh Diem sebagai Perdana Menteri. Kabinet dibentuk pada 7 Juli dan menghadapi banyak masalah politik, militer, dan ekonomi akibat pecahnya Vietnam. Keadaan yang tidak menyenangkan ini terlihat dari kedatangan pengungsi dari Vietnam Utara hingga 18 Mei 1955.
Kekuasaan politik dan militer terpecah menjadi tiga aliran, Cao Dai dan Hoa Hao berdasarkan pada agama sementara Binh Xuyen berdasarkan sekulerisme. Rezim Diem hanya menguatkan kekuasaan pemerintahan dikawasan luar Vietnam Selatan atas namanya saja tetapi, didesa dan dilain-lain wilayah dikuasai dan didominasi oleh aktivitas-aktivitas Komunis setempat (Can Bo) yang berada dibelakang ketika pasukan-pasukan Viet Minh telah berkumpul dan mundur kearah utara setelah gencatan senjata disetujui.
Satu faktor yang penting dan mungkin menentukan Diem mengukuhkan kekuasaannya adalah konsistensi Amerika Serikat untuk menyalurkan bantuan tentara kepada Vietnam bukan melalui pihak Perancis sejak 1 Januari 1955. Diem memperoleh 98 persen dalam pemungutan suara pada 23 Oktober 1955 dimana pemilih diminta untuk memilih antara Diem dengan Bao Dai yang saat itu berada di Perancis. Republik Vietnam didirikan pada 28 Oktober dan Diem menjadi presiden pertama. Dalam kurun 1955-1958, rezim Diem telah memulihkan perekonomian Vietnam Selatan. Rezim Diem jatuh pada 2 November 1963 melalui sebuah kudeta militer.

Vietnam Utara Setelah Perjanjian Jenewa
Pelaksanaan gencatan senjata Jenewa dan mundurnya Perancis dari Hanoi dan Vietnam Utara memberikan pihak DRV ibukota negara. Negara yang berdiri di pegunungan itu adalah negara Komunis, dipimpin oleh pemimpin-pemimpin partai (Partai Pekerja) yang kuat, dan disokong oleh tentara. Pemimpin Vietnam Utara ialah Ho Chi Minh, seperti Diem, Minh juga menghadapi masalah yang sama tetapi jauh lebih ringan karena tidak terdapat perbedaan dan aliran-aliran yang terpecah belah.
Hingga tahun 1958 merupakan kurun waktu Partai Pekerja untuk pemulihan ekonomi. Usaha-usaha DRV dalam bidang ekonomi tertumpu pada pemulihan pengeluaran pertanian, perindustrian dan transportasi. Dalam melaksanakan usahanya, DRV meminta bantuan Blok Komunis. Cina dan Uni Soviet menyambut permintaan tersebut dengan mengirimkan dana dan bantuan teknik.
Pemulihan ekonomi dikaitkan dengan perubahan masyarakat dalam kampanye pembaruan cara milik tanah DRV yang diluluskan oleh Majelis Nasional pada Desember 1953. Cara ini serupa dengan apa yang diperintahkan oleh Cina Komunis dengan mengambil alih tanah yang sebelumnya dimiliki Tuan Tanah. Cara ini dilakukan dengan menggunakan kekerasan dan hukuman yang berat. Hal ini mengakibatkan kerusuhan pada musim gugur tahun 1956. Sejak September 1956 hingga November 1957, pemerintah desa melancarkan satu kampanye pembetulan kesalahan-kesalahan yang lalu dengan pengukuhan organisasi partai dari tingkat wilayah hingga desa.
Tindakan segera diambil oleh pemerintah untuk menghapuskan Mahkamah Pembaruan Kepemilikan Tanah dan membetulkan ketidakadilan yang sangat nyata. Truong Chinh sekretaris jenderal partai turun dan digantikan oleh Ho Chi Minh. Setelah tahun 1958, barulah DRV memulai kembali rancangan ekonominya. Tahun itu pula Minh mencanangkan Rencana Pembangunan Tiga Tahun (1958-1960) untuk mengubah ekonomi negara mengikuti landasan sosialis dengan menitikberatkan diatas penambahan pengeluaran barang-barang pertanian dan memperluas bidang kerja pertanian.
Kebijakan-kebijakan politik dan ekonomi mendapat tempat dalam Rencana Lima Tahun Pertama (1961-1965) yang disetujui DRV. Terciptanya masyarakat sosialis merupakan hal yang diinginkan oleh DRV untuk Vietnam Utara. Sejak 1954 hingga 1956, DRV tidak melaksanakan bagian Pernyataan Akhir Perjanjian Jenewa yaitu menggelar pemilihan umum pada Juli 1956. DRV membalas penguatan rezim Diem dengan memperhebat kampanye pengganasannya di selatan. Ketika DRV berhubungan dengan Blok Komunis dan pertaruhan Amerika Serikat yang tinggi mengenai masalah hancur atau langgengnya Republik Vietnam, tipis kemungkinan terciptanya penyatuan Vietnam.

VIETNAM UTARA
Republik Demokratik Vietnam (DRV) atau Vietnam Utara merupakan negara di Asia Tenggara yang menadopsi ideologi Komunisme sebagai doktrin resmi negara. Kemudian mengubah lembaga politik dan struktur sosial berdasarkan landasan Demokrasi Rakyat dan bergabung dengan negara-negara blok Komunis.

Geografis dan Demografis
Bangsa Vietnam merupakan mayoritas penduduk di Vietnam Utara sebanyak 85%. Mereka menempati wilayah dataran rendah khususnya di delta sungai Merah serta kawasan sempit di utara dan tengah Vietnam. Suku bangsa lainnya seperti Thai, Meo, Muong, Nung, Tho, Man, dan sebagainya menempati wilayah-wilayah pedalaman hingga keperbatasan Cina dan Laos.

Struktur Sosial dan Perjuangan Kelas
DRV membentuk sitruktur sosial di Vietnam Utara berdasarkan doktrin Komunisme dengan menggunakan teori pertentangan kelas sebagai asas mewujudkan perubahan radikal dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Seperti Cina, DRV menyesuaikan doktrin Komunisme yaitu peran utama adalah revolusi. Komunis diberikan kepada golongan proletar kota, tetapi pada kenyataannya Vietnam Utara mayoritas penduduknya menetap diluar kota dan berprofesi sebagai petani. Ideologi DRV memaparkan pertentangan antara tuan tanah dengan kaum petani. Rezim DRV menggalakkan pelaksanaan satu kebijakan pembentukan kembali sosial dan ekonomi yang keras sehingga rezim tersebut melikiki kedudukan cukup kuat untuk membedakan golongan tuan tanah . Tahun 1953, kebijakan kepemilikan oleh negara telah berjalan sebagaimana dengan penggalakkan serupa yang dilakukan Cina tahun 1949-1952.
Dalam Kongres Kebangsaan Ketiga Partai Pekerja tahun 1960, Hoang Quoc Viet memberikan garis-garis besar tanggung jawab dan kekuasaan dalam tingkat pembangunan Sosialisme. Ia memperingatkan dalam negara Sosialis, pekerja mengurusi usaha ekonomi dalan kongsi melalui lembaga negara serta serikat pekerja. DRV yang meniru Cina mengakui bahwa kapitalis yang terdiri dari golongan borjuis bangsawan dan borjuis biasa memainkan sebuah peranan dalam perniagaan. Dalam Rencana Pembangunan Tiga Tahun 1958-1960 ekonomi Kapitalis menjadi masalah dari protes-protes Sosialisme. Kongres Partai Pekerja tahun 1960 telah memutuskan bahwa kepemilikan pribadi diambil alih dan keseluruhannya digabung kedalam ekonomi negara. Masalah lain yang khas dalam negara Komunis dimanapun adalah seni dan kesusasteraan yang digunakan untuk menjalankan propaganda. Begitu pula media massa dikontrol secara ketat oleh negara.

Kekuasaan Politik dan Kesatuan Penentangan
Segala kegiatan politik, ekonomi, dan sosial di Vietnam Utara diatur dan diterapkan hingga tingkatan terkecil daerah. Pemerintah setempat mengawasi segala aktivitas penduduk. Berbagai jenis perlembagaan yang berorientasi pada kepentingan tertentu seperti agama, sosial, bahkan gender bersatu dalam Barisan Tanah Air yang berada dibawah komando partai. Kekuasaan partai semakin kuat karena didukung oleh militer.
Namun, dibalik itu semua, muncul ketidakpuasan dikalangan rakyat terutama mengenai masalah kerawanan pangan. Kaum petani mulai melakukan tentangan terhadap kebijakan pemerintah dengan melakukan kegiatan perniagaan secara individu yang dilarang negara. Akan tetapi negara dengan segala kekuatannya menekan dan memberantas gerakan penentang tersebut.

PROSES POLITIK
Menjelang tahun 1960, sebuah lembaga yang baru untuk DRV dirasa sangat diperlukan. Kondisi perang selepas tahun 1945 dimana DRV berhak menyelesaikan berbagai perkara dalam perlembagaan 1946. Pemilihan unum sebagai syarat terakhir Perjanjian Jenewa tidak dilaksanakan dan DRV mengakui pemisahan Vietnam Utara dan Selatan. Perlembagaan yang baru diumumkan oleh Presiden Ho Chi Minh pada 1 Januari 1960 mencerminkan kenyataan politik yang disusun untuk pemerintahan di Vietnam Utara dan ia juga memberikan suatu struktur resmi yang mengesahkan kenyataan bahwa DRV adalah sebuah negara Komunis dari segi institusi doktrin politik dan ekonominya.

Struktur Resmi Negara
Pada dasarnya struktur politik disetiap negara Komunis tidak terkecuali Vietnam Utara serupa dan mengikuti pola Uni Soviet. Pelaksana utama pemerintahan berada pada Lembaga Legislatif (Soviet Tertinggi) dan Lembaga Eksekutif (Dewan Menteri) dengan kekuasaan tertinggi berada ditangan Presidium. Di Uni Soviet puncak tertinggi lembaga legislatif berada ditangan Soviet Tertinggi. Di Vietnam, kedudukan Soviet Tertinggi serupa dengan Majelis Nasional. Soviet Tertinggi memiliki Majelis Rendah (Parlemen) yang terdiri dari dua dewan (bikameral) yaitu Soviet Uni dan Soviet Kebangsaan. Di Vietnam, Parlemen hanya terdiri dari satu dewan atau Unikameral. Pejabat Tetap merupakan suatu badan pemerintahan yang tetap yang mengambil alih sebagian besar tugas-tugas perundangan Majelis Nasional apabila tidak bersidang. Posisi ini serupa dengan Presidium Uni Soviet. Kemudian sebagai pelaksana undang-undang dipegang oleh Dewan Eksekutif atau setingkat Dewan Menteri di Uni Soviet.
Sebuah rancangan yang disediakan oleh pemerintah dikeluarkan pada 1 April 1959 dikaji terlebih dahulu sebelum disahkan oleh Majelis Nasional pada 31 Desember 1959. Masa jabatan Majelis Nasional adalah selama 4 tahun dengan sidang dua kali setahun. Selain membuat undang-undang, Majelis Nasional memilih Presiden dan Wakil Presiden, Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri atas pertimbangan presiden, memilih Ketua Mahkamah Tertinggi Rakyat. Badan Pengawas Negara menentukan rencana ekonomi, memeriksa dan menetapkan besaran belanja negara serta menetapkan pajak.
Perlembagaan tahun 1960 telah memperkuat posisi presiden dengan masa jabatan sama dengan Majelis Nasional. Presiden berhak menyatakan undang-undang atau perintah, melantik dan memberhentikan perdana menteri serta kabinetnya. Presiden juga berperan sebagai panglima tertinggi angkatan perang dan memegang kekuasaan sebagai kepala negara.

Kepemimpinan dan Negara
Faktor utama yang berperan penting dalam kejayaan Partai Komunis memimpin Vietnam Utara adalah pimpinannya konsisten dan bersatu. Banyak dari pemimpinnya adalah rekan-rekan Komunis Ho Chi Minh yang menetap di Cina dan Uni Soviet. Pemimpin DRV, Presiden sekaligus penasihat umum ialah Ho Chi Minh. Ia dilahirkan pada tahun 1890 dengan nama Nguyen Tat Tanh. Tahun 1920an, ia ikut dalam gerakan revolusioner di Perancis, Moskow, Canton, dan Asia Tenggara dengan nama Nguyen Ai Quoc. Sebagai wakil Komintern, ia menyatukan golongan-golongan komunis kedalam satu Partai Komunis Indochina tahun 1930. Ia menghabiskan sebagian hidupnya dengan Komunis Cina di Yenan dan muncul kembali membantu mendirikan Liga Viet Minh, 19 Mei 1941. Ia dipenjarakan Kuomintang tahun 1942 tetapi dua tahun kemudian ia dibebaskan untuk memimpin gerakan melawan Jepang dengan nama Ho Chi Minh. Dalam suatu kongres rakyat di Tuyen Quang pada 15-16 Agustus 1945, pemerintahan sementara didirikan dengan Ho Chi Minh sebagai presidennya. Kemudian pada 2 September menyatakan kemerdekaan Vietnam.
Tokoh lainnya yang berperan dalam membantu pergerakan komunis ialah Pham Van Dong. Ia merupakan salah satu pengikut Minh yang paling taat. Ia memulai gerakannya tahun 1925, kemudian ditahan empat tahun kemudian dan dibuang ke pulau penjara Paolo Condore. Ia bebas tahun 1936 dan memegang jabatan penting dalam negara dan partai serta memimpin delegasi DRV dalam konferensi Jenewa.
Truong Chinh (Dang Xuan Khu), dianggap sebagai ahli teori utama Komunisme Vietnam. Ia ahli yang militan liga Muda Revolusioner Ho kemudian dipenjara di Son La tahun 1930 hingga 1936. Ia kembali dan menjadi pimpinan Partai Komunis Indochina dan menjadi anggota di Asosiasi Pengkajian Marxis yang menggantikan ICP tahun 1945.
Vo Nguyen Gian, menjadi pemimpin Tentara Rakyat Vietnam sejak 1946. Ia sejak awal telah bergabung dengan Partai Revolusioner Vietnam dan melepaskan diri dari Cina. Setelah tahun 1941, Giap diberikan tugas menyusun gerilya Komunis dan mebentuknya menjadi tentara reguler. Hoang Quoc Viet (Ha Ba Cang) ialah penggagas Serikat Buruh Vietnam. Ia adalah seorang ahli dan anggota tetap ICP dalam tahun 1930. Dipenjarakan selama lima tahun di Paolo Condore. Ia juga merupakan penggagas Viet Minh dan Lien Viet Fronts dan menyusun serta memimpin pergerakan kesatuan pekerja di Vietnam sejak didirikan.
Majelis Nasional bersidang untuk pertama kalinya pada 7 Juli 1960 dan dengan suara bulat memilih Ho Chi Minh sebagai presiden sementara wakil presiden ialah Ton Duc Thang. Perdana menteri dijabat oleh Pham Van Dong yang sekaligus menjabat menteri luar negeri. Badan Pengawas Negara diketuai oleh Pham Van Bach. Ketua Mahkamah Tertinggi Rakyat diketuai oleh Hoang Quoc Viet. Vo Nguyen Giap menjabat sebagai menteri pertahanan. Pelantikan kabinet pertama melengkapi penyusunan srtuktur pemerintahan.

Peranan Partai
Sebagaimana lazimnya negara Komunis, partai yang terdapat di Vietnam Utara hanya ada satu partai yaitu Partai Pekerja. Pejabat partai juga mengurusi permasalahan negara dan pemerintahan. Kekuasaan tertinggi partai berada pada Kongres Partai yang diselenggarakan secara besar-besaran serta diikuti oleh perwakilan negara-negara Komunis. Kongres Ketiga Partai berlangsung di Hanoi, 5-10 September 1960 dengan hasil pencanangan Vietnam menuju Sosialisme.
Partai di negara Komunis pada umumnya memilih sekelompok orang sebagai pimpinan pelaksana agenda partai yang disebut Politbiro. Susunan anggota Politbiro sesuai Kongres Ketiga Partai Pekerja terdiri dari Ho Chi Minh, Le Duan, Truong Chinh, Pham Van Dong, Pham Hung, Vo Nguyen Giap, Le Duc Tho, Nguyen Chi Thanh, Nguyen Duy Trinh, Le Than Nghi, dan Hong Van Hoan.
Hubungan Uni Soviet dengan Cina yang sedang mengalami perang tanding akibat penentangan Cina akan kebijakan destalinisasi oleh rezim Nikita Khrushchev mempengaruhi apa yang terjadi dalam tubuh partai dimana terdapat dua kubu yang saling bertentangan dengan masing-masing memihak Uni Soviet dan Cina. Pihak yang pro Cina dipimpin oleh Truong Chinh sedangkan pihak pro Uni Soviet dipimpin oleh Vo Nguyen Giap. Walaupun Ho Chi Minh pro Uni Soviet, tetapi ia memilih netral dan dengan pengaruhnya berusaha menghindarkan Vietnam Utara dari konflik Sino-Soviet dan mendorong agar anggota partai lebih mengutamakan kerja sama.

Tantara Rakyat Vietnam dan Peranan Politiknya
Dibawah kepemimpinan Jenderal Giap, VPA (Tentara Rakyat Vietnam) telah berkembang menjadi suatu pasukan pejuang yang kuat, disiplin, dan profesional serta menjadi alat politik yang dipercaya DRV. VPA dapat memainkan peran politiknya sesuai dengan aturan partai. Kuatnya pengaruh DRV dan Partai Pekerja dalam VPA menyebabkan VPA dijadikan alat propaganda. Sejak terciptanya perdamaian, VPA merupakan satu sumber kekuatan rakyat untuk membantu terutama rekonsiliasi ekonomi. VPA telah mengambil bagian dalam pergerakan besar dan telah mengembangkan proses perubahan perusahaan dan perniagaan dari sebelumnya bercorak kapitalis menjadi sosialis.

Barisan Bersatu dan Persoalan Reunifikasi
Politik penyatuan elemen masyarakat telah ada sejak 1936 dengan dibentuknya Viet Minh. Setelah DRV berdiri, pemimpin komunis mengubah ICP menjadi Lembaga Pengkajian Marxis dan mengubah Viet Minh menjadi badan rakyat yang populer. Pengaruh Viet Minh muncul dari disiplin para pemimpin partai dan menyebar luas keseluruh Vietnam. Menjelang tahun 1946, DRV membentuk badan yang lebih luas lagi cakupannya yaitu Lien Viet dengan tujuan menarik perhatian warga di selatan. Walaupun Lien Viet dan Viet Minh diusahakan untuk digabung, namun Lien Viet perlahan-lahan mulai surut.
Di tahun 1955, Lien Viet dibubarkan dan memilih bergabung dengan Barisan Tanah Air yang menyerukan pembentukan pemerintahan bersatu Vietnam Utara dan Selatan. Selain itu, barisan ini juga bertujuan untuk membendung ekspansi komunis DRV yang disokong Moskow. Pada Kongres Ketiga Partai 1960, suatu kebijakan diambil untuk mengalihkan perhatian demi menyukseskan kampanye anti Diem dan Barisan Tanah Air yang berkedudukan di selatan.
Pada 2 Desember 1960, disusun Barisan Kebangsaan Pembebasan Vietnam Selatan (NFLSV) yang mendukung tercuptanya pemerintahan demokrasi di Vietnam. Barisan ini terlibat usaha penggulingan rezim Diem yang didukung Amerika Serikat. NFLSV yang kemudian berhaluan sosialis memiliki persamaan dengan barisan sebelumnya yaitu menyatukan Vietnam dalam sosialisme.

MASALAH-MASALAH UTAMA
Kelompok-Kelompok Minoritas
DRV memberikan keleluasaan dan perhatian kepada kelompok-kelompok minoritas baik dari segi agama maupun bangsa. Katolik Roma merupakan kelompok minoritas yang penting di Vietnam Utara. Upaya bishop Vietnam dalam memperjuangkan kemerdekaan adalah dengan meminta dukungan Paus Pius XII. Tetapi, DRV mengawasi dengan ketat kegiatan keagamaan. Pengikutnya kebanyakan ditindas dan diusir keluar DRV.

Pertanian Kolektif
Negara Komunis identik dengan pertaniannya yang berpola kolektif yaitu kepemilikan faktor-faktor pendukung pertanian dikuasai dan diatur negara. Untuk menunjangnya, DRV melakukan modernisasi teknologi pertanian. Hasil utama pertanian adalah padi sementara percobaan dilakukan untuk meningkatkan produksi pertanian khususnya hortikultura dan tanaman industri seperti kopi, the, getah, dan kapas.

Perindustrian
Sistem ekonomi dan perindustrian Vietnam Utara mengikuti pola Uni Soviet atau Gosplan yaitu sentralisasi perencanaan pembangunan ekonomi oleh negara. DRV memprioritaskan industri berat yang dimiliki negara sebagai cara penyelesaian masalah ekonomi.

Bantuan Luar Negeri dan Perdagangan
Vietnam Utara menggantungkan bantuan ekonomi dan alih teknologi dari Uni Soviet dan Cina sementara DRV tidak dapat melaksanakan rencana jangka panjang tanpa adanya jaminan negara-negara komunis. Setelah kunjungan Ho Chi Minh ke Beijing dan Moskow tahun 1955, DRV mendapat bantuan sebesar 800 juta Yuan. Bantuan tersebut digunakan untuk merehabilitasi prasarana transportasi. Sementara dari Uni Soviet, DRV mendapat barang senilai 200 juta Rubbel dan dana 400 juta Rubbel yang digunakan untuk mengembangkan industri dan pertanian.
DRV mencoba mengurangi ketergantungannya atas bantuan ekonomi dengan menambah jumlah produksi ekspor dan mengurangi impor. Hingga tahun 1959 sekitar 70% perdagangan luar negeri dilakukan dengan negara-negara blok komunis, Perancis, Jepang, Hong Kong, Jerman Barat, Austria, dan Mesir. Selain itu, kebangkitan ekonomi DRV dilihat dari dilakukannya perjanjian perdagangan dengan Kamboja, Laos, India, UEA, dan negara lain.

Hubungan Luar Negeri
Posisi Vietnam Utara dalam lingkungan Blok Komunis disulitkan oleh konflik Sino-Soviet. Jika terdapat perpecahan antara Uni Soviet dengan Cina, maka DRV sulit untuk membuat keputusan akan berpihak kemana. Cina berkepentingan dengan Vietnam Utara dikarenakan ingin menyatukan kembali wilayah-wilayah yang dimiliki Cina dimasa lalu. Sedangkan Uni Soviet menentang pembatasan wilayah dan mementingkan perserikatan antarbangsa. Namun, DRV dibawah Ho Chi Minh menyatakan Persatuan Partai Komunis Uni Soviet dan Cina adalah satu persatuan kaum sosialis yang berarti, Vietnam tidak akan berpihak pada manapun selain komunisme itu sendiri. Walau bagaimanapun, sebagai rezim Komunis satu-satunya di Asia Tenggara, DRV menerima dukungan yang besar dalam bidang ekonomi dan teknologi dari Uni Soviet dan Cina yang tidak disangkal lagi sangat penting bagi kesejahteraan rakyat.

VIETNAM SELATAN
Vietnam Selatan memiliki relief yang terdiri dari jajaran Gunung Annamite yang membentang dari utara ke selatan kemudian terdapat pantai yang sempit disebelah timur jajaran Gunung Annamite serta delta sungai di sebelah selatan Vietnam. Sebagian besar penduduk terpusat pada delta sungai di selatan dimana merupakan tempat penghasil beras di dunia. Perbatasan utara negeri ini adalah Kamboja yang sebagian besar diliputi oleh hutan-hutan lebat.
Sekitar 85% penduduk Vietnam Selatan secara kebudayaan dan linguistik bercorak Vietnam, namun ada suku-suku bangsa lain yang mendiami wilayah pegunungan dan plato yaitu suku-suku Melayu Polinesia dan dari rumpun Indonesia seperti Rhade, Jarai, dan Bahnar. Mata pencaharian utama suku-suku ini adalah pertanian tegalan, berkebun, serta berburu dan tidak memiliki hubungan yang luas dengan bangsa Vietnam. Golongan lain yang cukup besar adalah Cina yang sebagian besar menetap di Saigon-Cholon.

PROSES POLITIK
Pada 26 Oktober 1956, Ngo Dinh Diem menyatakan berdirinya Republik Vietnam dengan ibukota di Saigon. Setelah Rezim Ngo Dinh Diem dibubarkan dibentuklah pemerintahan baru dibawah Majelir Revolusioner Tentara yang diketuai Jenderal Duong Van Minh. Rezim militer menyatakan dalam negara Vietnam tidak terdapat pembedaan disegala bidang khususnya agama terutama antara Budha dan Katolik.

Pemerintahan
Vietnam merupakan negara yang menganut paham demokrasi dan pemerintahannya dibagi kedalam berbagai lembaga negara. Pada masa Diem, system yang diterapkan adalah desentralisasi dimana urusan daerah ditangani oleh pemerintah daerah. Vietnam Selatan terbagi menjadi 39 provinsi yang dipimpin seorang gubernur yang bertanggung jawab langsung pada presiden.

Ideologi, Partai, dan Pemilihan Umum
Ideologi di Vietnam Selatan tidak setegas ideology Vietnam Utara dimana rezim Diem membangun Vietnam Selatan dengan doktrin profesionalisme yang disesuaikan dengan pemikiran sosial Katolik. Partai politik umum rezim Diem adalah Phong Trao Cach Mang Quoc Gia (Pergerakan Revolusioner Kebangsaan/NRM). Kemudian Partai Buruh Revolusioner Personalist (Can Lao Nhan Vi Cach Mang Dang). Pelaksanaan pemilihan umum tertunda akibat adanya pemberontakan Viet Cong dan baru dilaksanakan pada 1963. Pemilihan umum dimenangkan oleh partai-partai pro pemerintah yang utama yaitu NRM dan Can Lao.

Media Massa
Media massa di Vietnam Selatan berperan dalam penyebaran berita dan membentuk opini public. Surat kabar berbahasa Vietnam sebagian besar penyebarannya dikawasan Saigon. Pada masa Diem, media massa tunduk pada aturan yang melarang pendapat-pendapat yang mengarah pada dukungan Komunis. Media massa juga bergantung pada Vietnam Press untung mendapat berita resmi yang telah diatur oleh kementerian penerangan.

MASALAH-MASALAH UTAMA
Masalah-masalah utama yang dihadapi Vietnam Utara diantaranya adalah :
1.Keamanan dalam negeri yang selalu terancam gerakan pemberontak Viet Cong serta pergerakan Komunis dari utara;
2.Pemerintahan daerah yang gagal menerapkan sistem barat, selain itu bantuan yang diperoleh dari Amerika Serikat untuk pengembangan daerah diselewengkan oleh Diem untuk memperkuat rezimnya;
3.Dalam masalah hubungan luar negeri, Vietnam Selatan dibantu Amerika Serikat dan sekutunya untuk memerangi rezim Komunis di utara yang didukung Uni Soviet dan Cina.