INTEGRASI TIMOR TIMUR KE REPUBLIK INDONESIA

Dengan menduduki bagian timur Pulau Timor, Portugis telah memberikan identitas nasional kepada Timor Leste. Inilah salah satu faktor yang melahirkan ciri nasionalis Timor Leste yang secara geografis berada dalam wilayah kepulauan Indonesia. Titik awal perubahan yang sangat penting yang terjadi di Timor Leste adalah ketika penerapan kebijakan dekolonisasi Portugis tahun 1974 pada wilayah koloninya. Kebijakan tersebut adalah membolehkan daerah koloninya untuk membentuk partai-partai. Kebijakan ini memberikan angin segar kepada masyarakat Timor Timur yang menginginkan kemerdekaan.
Dalam makalah ini, penulis akan memaparkan situasi Timor Timur mulai dari masa dekolonisasi sampai pada masa integrasi Timor Timur kedalam Republik Indonesia. Masa antara dekolonisasi Timor Portugis sampai pada masa setelah integrasi ini adalah periode ketika dunia sedang berada dalam keadaan Perang Dingin. Perang propaganda dan perang ideologi yang membelah kekuatan dunia menjadi dua blok; blok Komunis Soviet dan blok Demokrasi Liberal AS, berdampak juga di Asia Tenggara. Amerika Serikat dengan kukuatan militer dan ekonominya berusaha agar komunisme tidak menyebar di Asia Tenggara.
Ketika proses dekolonisasi, Timor Timur mengalami masa-masa suram. Perang saudara yang terjadi antara Fretilin dengan UDT (Dua partai yang memiliki pendukung mayoritas) memakan korban yang tidak sedikit. Kemenangan Fretilin dan kekosongan pemerintahan Timor Portugis membuat para pemimpin Fretilin mengumumkan kemerdekaan. Fretilin yang berideologi komunis membuat Indonesia khawatir, dan tidak mentolelir berdirinya sebuah negara komunis yang sangat jelas secara geografi sangat berdekatan. Inilah yang menjadi salah satu alasan Indonesia menginvasi Timor Portugis. Invasi ini sendiri mendapat bantuan persenjataan dari Amerika Serikat. Setelah Timor Portugis di kuasai, Indonesia dengan segera menyatakan bahwa Timor Portugis menjadi bagian ari Indonesia dengan menjadikan Timor Potugis sebagai provinsi ke-27. Timor Portugis resmi berubah menjadi Provinsi Timor Timur setelah keluar UU No. 7 Tahun 1976 pada tanggal 17 Juli 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke dalam NKRI.

A. DEKOLONISASI PORTUGAL DI TIMOR TIMUR DAN ANCAMAN KOMUNIS DI ASIA TENGGARA PASCA PERANG VIETNAM
Sejarah Timor Timur berawal dengan kedatangan orang Australoid dan Melanesia. Orang dari Portugal mulai berdagang dengan pulau Timor pada awal abad ke-16 dan menjajahnya pada pertengahan abad itu juga. Setelah terjadi beberapa bentrokan dengan Belanda, dibuat perjanjian pada 1859 di mana Portugal memberikan bagian barat pulau itu. Jepang kemudian menguasai Timor Timur dari 1942 sampai 1945, namun setelah mereka kalah dalam Perang Dunia II Portugal kembali menguasainya. Selama Portugal menjajah, keadaan Timor Timur sangat memprihatinkan. Portugal sangat tidak memperhatikan Timor Timur. Sedikit sekali pembangunan yang dilakukan di Timor Timur. Oleh karena itu banyak pemberontakan yang dilakukan oleh rakyat Timor terhadap pemerintahan kolonial Portugal, namun dapat ditumpas oleh Portugal.

Dekolonisasi Timor Portugis
Harapan kemerdekaan Timor Portugis sempat muncul ketika pada tanggal 25 April 1974 terjadi Revolusi Bunga (Carnation Revolution) di Portugal, yang dipelopori oleh kelompok militer berhaluan kiri yaitu para perwira muda yang tergabung dalam Movimento das Forcas Armadas (MFA). Revolusi yang menggulingkan pemerintahan Marcelo Caetano ini berhasil dan tanpa ada pertumpahan darah. Pada tahun 1960-an, Portugal mengalami masa-masa kegoncangan politik dan ekonomi karena perang bertahun-tahun menghadapi gerakan kemerdekaan di Angola, Mozambik, adn Guiena-Bissau. Peperangan ini menguras keuangan dan militer Portugal. Pada periode itu juga Portugal bergabung dengan negara-negara Eropa lain dalam Assosiasi Perdagangan Bebas Eropa (European Free Trade Association). Kerjasama ekonomi ini dianggap lebih menguntungkan Portugal ketimbang investasi mereka di daerah koloni, sehingga perhatian terhadap daerah koloni semakin berkurang. Hal tersebut mendorong MFA yang menduduki pemerintahan mengeluarkan kebijakan dekolonisasi daerah jajahan secara bertahap sambil berusaha memulihkan keadaan ekonomi dan politik dalam negeri.
Kebijakan dekolonisasi Portugal mendorong munculnya kelompok-kelompok politik di Timor Portugis. Ada tiga kelompok politik yang mendominasi di Timor Portugis. Pada tanggal 11 Mei 1974 berdiri Uniao Democratica Timorense atau Uni Demokratik Timor (UDT), sebuah kelompok politik yang menghendaki federasi dengan Portugal yang beranggotakan orang-orang yang memiliki hubungan dengan penguasa kolonial demi mempertahankan status sosial mereka, mereka adalah orang-orang yang ada di level atas dan menengah di Timor Timur. Para pemimpin UDT adalah Lopes da Cruz, Mousinho dan dua bersaudara Carascalao.
Seminggu kemudian lahir ASDT (Associacao Sosial Democratica de Timor atau Perkumpulan Demokrasi sosial timor) pada tanggal 20 Mei 1974. Kegiatan politiknya didasarkan pada manifesto organisasi yang dinyatakan pada tangggal 22 Mei 1974, yaitu:
Hak untuk merdeka; penolakan kolonialisme dan partisipasi secepatnya unsur-unsur Timor Lorosae dalam pemerintahan pusat dan lokal; penghapusan diskriminasi rasial; perjuangan melawan korupsi dan politik bertetangga baik dan kerjasama dengan negeri-negeri yang secara geografis mengelilingi Timor Lorosae.

Kebanyakan pendiri ASDT adalah migran generasi pertama ke Dili, persamaan lainya adalah bahwa mereka sama-sama bersikap memusuhi terhadap kekuasaan Portugis, sikap yang muncul atas kesadaran mengenai diskriminasi rasial. Pemimpin-pemimpinnya adalah Fransisco Xavier do Amaral, Nicolau Labato, Mari Alkatiri dan Jose Ramos Horta. Mereka menghendaki Timor Timur Merdeka dan berdaulat. Sejumlah aktivis yang tergabung dalam ASDT memiliki kecenderungan berhaluan kiri, Marxis-Maois. ASDT kemudian berubah nama menjadi Frente Revolucionaria do Timor Leste Independente (Fretilin) atau Front Revolusi Kemerdekaan Timor Timur . Kemudian menyusul Asosiasi Rakyat Demokratik Timor (Associacao Popular Democratica de Timor) yang berdiri pada tanggal 27 Mei 1974. Kelompok Apodeti memiliki visi untuk berintegrasi dengan Indonesia namun sebagai daerah yang memiliki otonomi tersendiri. Partai ini didukung oleh para kepala desa dan mayoritas penduduk yang berbatasan dengan Indonesia. Pemimpinnya adalah Arnaldo dos Reis Araujo.
Di luar tiga partai utama tersebut, ada juga partai-partai kecl yang muncul dan mendapat dukungan masyarakat, yaitu Asosiasi Putera Pejuang Timor (Klibur Oan Timor Aswain) atau KOTA, Trabalshista (Partai Buruh), dan Asosiasi Demokratik untuk Integrasi Timor Leste dengan Australia (ADITLA).

Timor Portugis dalam Perang Saudara 1975
Pada pertengahan 1975, pertentangan antar kelompok partai semakin tajam. Fretilin dan UDT sempat membangun aliansi untuk memperjuangkan visi kemerdekaan untuk melawan program integrasi dengan Indonesia yang diperjuangkan Apodeti. Selain itu, alasan pembentukan koalisi ini adalah karena kekhawatiran serangan militer dari Indonesia. Koalisi akhirnya pecah ketika UDT mengumumkan keluar dari koalisi tangal 27 Mei 1975. Aliansi ini pecah karena ketidak sepahaman antara dua partai ini. UDT menuduh Fretilin menggunakan taktik-taktik komunis, dan ini dapat membahayakan Timor Timur secara geopolitis dan menjauhkan Timor dari kemerdekaan.
Dalam bulan Juli hubungan antara UDT dan Fretilin semakin memanas. UDT yakin bahwa kemerdekaan adalah pilhan satu-satunya dan berharap diperkuatnya hubungan dengan Indonesia akan membuat Indonesia bisa menerima kemerdekaan Timor Lorosae. Apa yang ditakuktkan oleh para pemimpin UDT ternyata terjawab setelah mereka ;Domingos de Oliveira, Joao Carrascalao, dan Fransisco Loper da Cruz, datang ke Jakarta menemui Letnan Jendral Ali Murtopo. Pada pertemuan itu Ali Murtopo mengatakan dia mendapatkan informasi bahwa Fretilin adalah partai komunis, dan dia menyatakan jika Fretilin melakukan sesuatu, Indonesia tidak punya plihan kecuali melakukan intervensi.
Pada tanggal 11 Agustus 1975 UDT melakukan kudeta. Dengan menggunakan senjata dari kepolisian yang mereka dapatkan dengan menyandera kepala polisi, UDT mengambl alih bandara, pusat komunikasi, dua jalan besar utama di Dili dan stasiun air. Semua komunikasi dengan dunia luar di putus. Serangan UDT dipusatkan pada anggota-anggota tertentu Fretilin, khususnya Antonio Carvarinho, Vicente Reis, dan Roque Rodrigues. Setelah kudeta berhasil, UDT melakukan demontrasi-demontrasi anti komunis. Para pemimpin Fretilin mengungsi ke pedalaman untuk menghindari serangan dari UDT.
Setelah Fretilin mendapatkan dukungan militer dari Angkatan Bersenjata Timor pada tanggal 18 Agustus, praktis secara militer Fretilin lebih unggul. Portugal sebagai anggota NATO memiliki persenjataan yang lebih canggih. Pada tanggal 20-27 agustus pecahlah perang saudara berdarah di Timor Leste. Garis pertempuran yang terjadi memotong banyak keluarga dan ikatan tradisional lainya. Akibat perang saudara ini, program dekolonisasi menjad berantakan karena sejumlah anggota pentng MFA yang dan juga pemimpin UDT pergi ke Australia.
Pemerintah portugis yang tidak mampu mengatasi keadaan kemudian menyingkir ke pulau Atauro. Sejak terjadinya Kup, Gubernur Lemos Pires menjadi tdak dihormati oleh Fretilin. Para pemimpin Fretilin sangat berkeinginan untuk mengalahkan UDT dan menunjukkan superioritas Fretilin dan dengan demikian hal ini menunjukkan bahwa UDT lah yang merusak program dekolonisas dan memicu terjadinya perang saudara. Peperangan selama 7 hari yang memakan korban tidak sedikit tersebut akhirnya berakhir dengan kemenangan di pihak Fretilin. Setelah kemenangan ini, rapat Komite Sentral Fretilin menghasilkan beberapa keputusan. Pada awalnya tidak ada keputusan dari Fretilin untuk mengumumkan kemerdekaan, mereka masih ingin mempertahankan kehadiran Portugis di Timor Timur sebagai cara untuk mencegah Indonesia melakukan invasi. Tetapi situasi ini kekosongan ini memperjelas Fretilin bisa mendirikan pemerintahan untuk sementara waktu ketika gubernur Timor Portugis dan stafnya tidak mau kembali ke Dili, maka pada tanggal 28 November 1975 Fretilin mendeklarasikan secara sepihak kemerdekaan Timor Timur. Deklarasi ini dilakukan karena terjadi kekosongan pemerintahan akibat kekhawatiran pemerintah Timor Portugis yang berlindung di Pulau Atauro kembali ke Dili untuk mengambil alih kontrol keadaan setelah perang saudara berakhir, selain itu juga adanya ancaman serangan militer besar-besaran dari Indonesia.

Ancaman Komunisme dan Invasi Indonesia
Perang Dingin telah membawa dampak besar pada perebutan pengaruh di berbagai kawasan di dunia dan munculnya sentimen kemerdekaan di daerah-dareah jajahan. Di kawasan Asia Tenggara sendiri pengaruh komunis meluas setelah Vietnam Selatan jatuh ke tangan pemerintahan komunis. Negara-negara di Asia tenggara seperti Laos, Kamboja, Myanmar telah terkena dampak meluasnya pengaruh komunis di kawasan semenanjung Indocina tersebut. Karena kegagalan Amerika Serikat dalam mengatasi komunis vietnam dan efek domino yang telah muncul dari persitiwa tersebut, Amerika Serikat menjadikan Indonesia sebagai benteng dari pengaruh komunis di Asia Tenggara. Di kutub ini Indonesia bersekutu dengan Thailand, Filiphina, Malaysia, dan Singapura.
Portugal yang memiliki koloni di Timor Portugis selalu mencurigai Indonesia memiliki ambisi teritorial untuk menggabungkan timor Portugis dalam wilayah Indonesia. Tetapi hal tu ditanggapi oleh menteri luar negeri Indonesia, Adam Malik, pada tahun 1974 dia menyatakan bahwa pemerintah dan juga rakyat Indonesia tidak memiliki niat untuk menambah atau memperluas wilayah, atau untuk menduduki wilayah-wilayah selain yang tercantum dalam konstitusi Indonesia. Penegasan ini untuk memberikan gambaran yang jelas, sehingga tidak ada keraguan darimasyarakat Timor Leste dalam mengungkapkan keinginan mereka sendiri. Oleh karena itu, siapapun yang akan memerintah di Timor setelah kemerdekaan, dapat dipastikan bahwa Indonesia akan selalu menjaga hubungan baik demi manfaat kedua negara.
Namun pemikiran lain bahwa Timor Portugis adalah milik Indonesia secara kultural, historis, dan geografi tetap ada dalam diskusi-diskusi politik. Pemikiran ini yang akhirnya mengemuka sebagai pertimbangan dalam keputusan invasi Indonesia terhadap Timor Portugis. Selain itu, pengaruh kelompok kiri dalam pemerintahan Portugis yang dikendalikan oleh MFA menjadi kekhawatiran utama Indonesia. MFA memberi mendukung Fretilin yang menghendaki kemerdekaan. Adanya gerakan kiri, yang selalu diidentikkan dengan komunis, adalah hal yang selalu menjadi ancaman ideologi Indonesia pada masa Orde Baru. Inilah alasan yang Indoesia menginvasi Timor Timur.
Dalam konteks Perang Dingin, pertentangan yang terjadi antara Blok Amerika dan Blok Uni Soviet adalah pertentangan ideologi, antara Blok Komunis Soviet dan Blok Demokrasi Liberal Amerika Serikat. AS dengan jelas disini memiliki kepentingan, yaitu mencegah agar komunisme tidak menyebar. Amerika Serikat sangat mengetahui dan bahkan menyetujui invasi Indonesia ke Timor Timur pada 1975. Dokumen yang diungkap oleh lembaga independen National Security Archive itu menyebutkan bahwa Amerika telah mengetahui rencana masuknya Indonesia ke Timor, setahun sebelum hal itu dilakukan. Setelah mengetahui hal itu, Washington menjalankan "kebijakan diam" dan bahkan menekan pers supaya tidak menurunkan berita tentang Timor Timur, termasuk laporan tentang pembantaian penduduk sipil Timor. Tujuan mereka membungkam pers adalah untuk mencegah Kongres menerapkan embargo peralatan militer ke Indonesia. "Saya minta kalian benar-benar tutup mulut soal itu," kata Henry Kissinger, Penasihat Keamanan Nasional Amerika, saat itu. Pemerintahan Presiden Gerald Ford tahu benar, Indonesia memakai peralatan militer buatan AS untuk masuk ke Timur, dan menurut dokumen itu, penggunaan peralatan militer AS untuk tujuan seperti itu tidak dibenarkan dalam hukum Amerika. Tidak itu saja. Usaha untuk merahasiakan hal itu juga dilakukan oleh Jimmy Carter, presiden yang menggantikan Ford. Pada 1977 Carter menggagalkan usaha pembeberan telegraf yang berisi catatan pertemuan antara Ford, Menteri Luar Negeri Kissinger, dengan Presiden Soeharto. Dalam pertemuan pada Desember 1975 itu, menurut dokumen tersebut, mereka berdua secara eksplisit menyetujui langkah Indonesia melakukan invasi ke Timor Timur.
Sebelum invasi yang dilakukan tanggal 7 desember 1975 dilakukan, agen-agen rahasia Indonesia melakukan kegiatan intelejen di sekita perbatasan. Gangguan Fretilin di daerah perbatasan sudah dalam tahap yang mengkhawatirkan. Intimidasi, penyusupanm teror, dan penjarahan ternak penduduk oleh kelompok bersenjata Fretilin yang dinamai Falintin sudah terjadi sejak perang saudara pecah bulan Juni 1975.
Beberapa infiltrasi militer Indonesia di perbatasan sebelum tgl 7 disamarkan sebagai gerakan militan anti Fretilin. Operasi militer 16 Oktober di daerah Balibo yang telah menewaskan 5 wartawan asing dari stasiun tv Australia. Ada kecurigaan bahwa mereka sengaja dibunuh untuk menutupi gerakan militer Indonesia agar tidak bocor kedunia Internasional.
Invasi militer yang diberinama Operasi Seroja ini disertai dengan tindakan-tindakan kejam dan pembunuhan tanpa pandang bulu. Kebanyakan korban yang jatuh bukan dari pihak Fretilin, tetapi pada hari pertama invasi tersebut masyarakat Cina lah yang kebanyakan menjadi korban selain dari warga sipil Timor Leste, karena masyarakat Cina umumnya menyambut tentara Inndonesia dan tidak mengungsi menjelang invasi.
Penyerbuan merebut kota dili diberi nama operasi seroja yang melibatkan semua unsur angkatan bersenjata termasuk Korps Marinir, Kostrad dan Batalyon-batalyon dari Siliwangi serta Brawijaya. Serangan dimulai dengan penembakan artileri dari kapal-kapal perang terhadap pertahanan pantai dari Fretilin di sebelah timur dan barat kota Dili, kemudian dilanjutkan dengan penerjuanan pasukan payung di pesisir distrik Farol pada dini hari. Entah bagaimana apakah cuaca pada dini hari itu kurang baik ataukah karena intelejen survey lapangan yang kurang akurat, tetapi yang jelas invasi ini berjalan dengan tidak terkoordinasi dengan baik dan bahkan pelaksanaanya kurang profesional. Penerjuanan pasukan payung banyak yang jatuh di laut, ataupun penerjunan jatuh tepat pada posisi pertahanan lawan. Korban yang tewas ataupun luka dari operasi pendaratan ini di fihak indonesia sangat besar. Belum lagi banyak korban dari pasukan payung yang gugur akibat penembaan pasukan marinir yang melakukan penyerbuan gelombang kemudian karena salah paham.
Pendaratan yang kedua di lakukan pada tanggal 10 Desember untuk merebut lapangan terbang Baucau guna mematahkan perlawanan Fretilin di kota Dili dan Baucau yang memakan waktu tiga minggu. Karena mengalami korban yang besar, pasukan Indonesia menjadi kalaf dan dalam penyerbuan tidak dapat lagi membedakan mana musuh dan mana rakyat, sehingga siapapun yan dihadapi dibabat habis termasuk orang-orang dari partai UDT dan Apodeti yang baru keluar dari penjara untuk menyambut pasukan Indonesia. Menurut laporan media asing, korban rakyat baik yang tewas akibat pertempuran ataupun yang mati terbunuh mencapai jumlah ribuan, satu diantaranya adalah seorang wartawan Australia yang bernama Roger East.
Pada 18 Desember 1975, pemerintah Indonesia mengumungkan pembentukan Pemerintah Sementara Timor Timur dan menyelenggarakan upacara di kapal perang di pelabuhan Dili yang melantik Arnaldo dos Reis Araujo menjadi gubernur dan Fransisco Lopez da Cruz menjadi wakil gubernur. Selama invasi ini, pejabat Indonesia menggunakan asalan-asalan yang mengandung sentimen etnisitas dan historis untuk menegaskan tindakan agresif terhadap Timor Portugis. Dan atas desakan Amerika Serikat dan sekutunya, Indonesia tidak mengalami desakan internasional yang cukup berarti. Bersamaan dengan operasi-operasi keamanan yang dilakukan, pemerintah Indonesia dengan cepat menjalankan proses pengesahan Timor Timur kedalam wilayah Indonesia dengan mengeluarkan UU No. 7 Tahun 1976 pada tanggal 17 Juli 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke dalam NKRI dan pembentukan Daerah Tingkat I Timor Timur. Pada saat itu juga Timor Timur resmi menjadi propinsi ke-27 Republik Indonesia.

B. TIMOR TIMUR MENJADI PROVINSI KE-27 RI
Sejak tahun 1976-1988, Timor-Timur dengan sengaja dikarantina dari dunia internasional. Dalam rentang waktu ini digunakan militer untuk menghancurkan basis-basis Fretilin dan mengadakan operasi penertiban keamanan. Lima tahun pertama integrasi digunakan Indonesia untuk melaksanakan beberapa program percepatan pembangunan prasarana fisik yang cukup intens seperti jalan, sekolah, irigasi, tempat ibadah, rehabiliasi kantor-kantor pemerintah di beberapa tempat yang relatif aman. Pemerintah Indonesia membuat 3 tahapan dalam memulai percepatan pembangunan di Timtim:
1. tahap rehabilitasi: kegiatan rehabilitasi atas segala hal yang bersifat mendesak agar kegiatan selanjutnya berjalan lancar (1976-1977)
2. tahap konsolidasi: tahapan penataan kedalam serta mengukuhkan kekuatan yang sudah ada agar wadah-wadah kegiatan berupa struktur pemerintahan secepatnya terbentuk (1977-1978)
3. tahap stabilisasi: tahapan yang memungkinkan kegiatan pembangunan serta rangkaian kegiatan lainya berjalan normal (1978-1979)
Percepatan pembangunan ini dilakukan dengan tujuan untuk menyusul ketertinggalan Timor Timur dengan provinsi lain di Indonesia sehingga siap menjelang rencana pembangunan lima tahunan ke-4.
Pada bulan Desember 1988 presiden Soeharto menandatangani sebuah keputusan yang menyatakan Timor Timur berstatus setara dengan 26 provinsi lainya. Sejak itu juga Indonesia membuka karantina 12 tahun Timor Timur.